NERACA

Jakarta - Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menyatakan efisiensi anggaran yang dilakukan pada sektor infrastruktur berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan, mengingat akan ada fasilitas yang tak terawat dengan baik.

Menurut Agus Pambagio, di Jakarta, Kamis (20/2), mengatakan pemangkasan anggaran infrastruktur hingga Rp60,46 triliun berdampak langsung pada proyek-proyek yang sedang berjalan. Selain itu fasilitas penunjang seperti bendungan, jalan tol, dan bangunan lain yang dibiayai negara tidak terawat dengan baik.

"Akan banyak kerusakan dan dampaknya yang akan lebih mengerikan. Misalnya jebolnya bendungan, rusaknya jalan, sehingga meningkatkan korban kecelakaan," kata dia pula.

Selain itu, dirinya memastikan pemangkasan anggaran tersebut juga secara langsung membuat penyerapan tenaga kerja berkurang, dan bagi perusahaan yang bergerak di sektor infrastruktur berpotensi melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dia menyampaikan pula, dampak perekonomian lainnya yang disebabkan oleh efisiensi ini yakni berpotensi menyebabkan inflasi, karena biaya distribusi semakin mahal. "Yang jelas biaya akan lebih mahal," kata dia lagi.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menyatakan efisiensi anggaran yang dilakukan di bidang infrastruktur berpotensi memperlambat perekonomian nasional.

Hal itu dikarenakan pemotongan anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang sebesar Rp60,46 triliun akan berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja, khususnya bagi BUMN karya maupun perusahaan yang ikut andil dalam proyek infrastruktur nasional.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menyatakan, pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah diimplementasikan secara 'tebang pilih', serta terlihat bahwa efisiensi yang dilakukan dialokasikan untuk program lain.

Padahal, menurut dia, apabila pemerintah ingin melakukan relokasi anggaran, dana yang dialihkan seharusnya digunakan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, memacu investasi, serta mendorong ekspor. "Jika tidak dikaji ulang, ekonomi akan lebih lesu," kata Agus Pambagio.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa untuk mencapai target swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, penguatan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan, serta konektivitas, dibutuhkan pembangunan infrastruktur yang memadai.

Di tengah efisiensi anggaran saat ini, kata dia, perlu dilakukan prioritas terbaik untuk mendukung program-program prioritas Presiden tanpa mengesampingkan pentingnya perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan saat ini maupun di masa mendatang.

Untuk itu, AHY menyatakan pihaknya akan terus mencari solusi, termasuk sumber-sumber anggaran yang tidak hanya bergantung pada APBN atau fiskal, tetapi juga dari investasi yang kredibel dan berkelanjutan, baik dari dalam maupun luar negeri. Kolaborasi dengan sektor swasta juga dinilai penting agar proyek-proyek infrastruktur dapat dijalankan dengan baik. "Swasta menjadi penting untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah agar proyek-proyek infrastruktur tadi bisa dijalankan dengan baik," ucap AHY.