NERACA

Jakarta – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang kebijakan dan pengaturan impor diharapkan dapat selesai bulan ini. "Iya Februari ini, harusnya sudah selesai," kata Budi, mengutip laman Antara di Jakarta.

Budi menyampaikan Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah melakukan diskusi dengan kementerian/lembaga terkait dan juga perwakilan dari industri hulu dan hilir serta konsumen, guna melakukan evaluasi.

Budi mengatakan bahwa terdapat beberapa komoditas yang menjadi fokus untuk evaluasi, di antaranya pakaian jadi, dan yang terbaru adalah mengenai impor singkong.

Menurut Budi, pembatasan impor singkong telah mendapat rekomendasi dari Kementerian Pertanian, lantaran komoditas singkong dari petani dalam negeri tidak terserap dengan baik.

"Banyak petani singkong kita itu kan harganya murah, sementara kita impor tapioka. Nah itu akan kita atur, jadi nanti tidak bebas, boleh impor tapi nanti harus ada rekomendasi dari Kementerian Pertanian, ini sedang kita bahas," ujar Budi.

Lebih lanjut, Budi mengatakan,  pihaknya kini sedang meramu pengaturan yang pas untuk beberapa komoditas impor yang dianggap merugikan pelaku usaha dalam negeri.

Budi menegaskan bahwa cepat atau lambatnya revisi permendag juga dipengaruhi oleh proses harmonisasi yang berada di Kementerian Hukum dan HAM.

"Permendagnya bergantung keluar beberapa hari, bergantung harmonisasi nanti prosesnya," kata Budi.

Permendag Nomor 8 Tahun 2024 sangat memungkinkan untuk dilakukan evaluasi ataupun revisi, berdasarkan oleh hasil peninjauan dengan kementerian dan lembaga lainnya.

Menurut Budi, kebijakan perdagangan harus dinamis untuk mengikuti perkembangan ekonomi di dalam negeri, tidak boleh statis. Pemerintah, terbuka dengan masyarakat dan pelaku usaha untuk melakukan peninjauan bersama aspek-aspek apa saja dari kebijakan tersebut yang dirasa kurang pas.

Lebih lanjut terkait singkong, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman angkat suara terkait persoalan petani dan industri singkong di Lampung. Kata Amran, pihaknya akan menindak tegas importir singkong yang lebih memilih produk singkong dari luar daripada petani.

“Ini kami dengar di Lampung terkait harga singkong, kami akan undang, kami akan undang industri, undang petaninya. Kami minta kepada importir, tegas, jangan zalimi petani,” kata Amran.

Respons ini diberikan Amran setelah mengetahui adanya aksi protes ribuan petani di Lampung kepada pabrik pengolahan tepung tapioka. Aksi protes tersebut dipicu oleh rendahnya harga singkong yang disinyalir karena adanya impor dari luar.

Amran menegaskan bahwa importir tidak boleh berpikir sebagai penjajah. Industri yang lebih memilih produk dari negara lain daripada dalam negeri diragukan patriotismenya.

“Mengimpor produk pangan dari negara lain lebih dari produk dalam negeri, diragukan patriotismenya. Tandanya itu mereka lebih sayang petani luar,” ungkap Amran.

Amran juga mengingatkan bahwa pihak yang menzalimi petani akan ditindak. Sebab, pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto telah menekankan untuk melindungi dan menyejahterakan petani ataupun rakyat kecil.

“Menzalimi petani, menzalimi rakyat Indonesia itu adalah pengkhianat bangsa,” ucap Amran.

Seperti diketahui, ribuan petani singkong dari tujuh kabupaten di Lampung menggeruduk pabrik pengolahan tapioka pada Kamis (23/1/2025). Mereka menuntut agar perusahaan segera menerapkan harga singkong sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) yang disepakati, yaitu Rp1.400 per kilogram. Menurut kajian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), impor tapioka menjadi salah satu penyebab rendahnya harga beli singkong di Provinsi Lampung.

Idak hanya itu, Amnra pun menetapkan harga pembelian singkong untuk industri tepung nasional sebesar Rp1.350/kilogram (kg). Keputusan ini berlaku secara nasional mulai Jumat (31/1), sebagai bentuk perlindungan bagi petani singkong.

Pertemuan ini berlangsung di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, dan dihadiri oleh pelaku industri serta petani singkong dari Lampung.

Sebelumnya, ribuan petani singkong berunjuk rasa di tiga pabrik tapioka yang ada di Tulangbawang, Lampung. Demo dilakukan sebagai bentuk kekecewaan petani karena perusahaan menyerap singkong petani dengan harga rendah. Ada yang membeli singkong di harga Rp1.100/kg dengan rafaksi 15-18 persen. Pabrik tapioka lainnya menetapkan harga Rp1.300-Rp1.400/kg, tetapi rafaksinya di angka 35-38 persen.

"Saya putuskan harga/hari ini, Rp1.350/kg. Kalau melanggar, berhadapan dengan saya," ujar Amran saat menerima audiensi petani singkong dan industri tepung tapioka.