NERACA

Jakarta – Pemerintah bergerak cepat merespon dinamika di masyarakat akibat perubahan tata kelola penjualan gas subsidi Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 Kg. Menindaklanjuti instruksi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan bahwa seluruh pengecer LPG 3 Kg di Indonesia sekitar 375 ribu akan dinaikkan statusnya menjadi subpangkalan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan distribusi LPG bersubsidi tepat sasaran dan harga tetap terjangkau.

"Atas perintah Bapak Presiden, saya baru saja ditelepon pagi ini. Beliau menegaskan bahwa LPG 3 Kg dan subsidinya harus tepat sasaran serta harganya tetap terjangkau. Maka, mulai hari ini, seluruh pengecer di Indonesia kembali aktif," ujar Bahlil saat meninjau beberapa pangkalan LPG 3 Kg di Jakarta.

Bahlil menegaskan bahwa dengan perubahan status pengecer menjadi sub pangkalan, distribusi LPG 3 Kg akan lebih terkendali. Hal ini dilakukan untuk mencegah lonjakan harga serta potensi penyalahgunaan subsidi.

"Dalam menerjemahkan kebijakan Bapak Presiden, kami menaikkan status pengecer menjadi sub pangkalan. Ini bertujuan agar distribusi dapat dikontrol dengan sistem informasi dan teknologi, sehingga harga tetap terjangkau dan tidak ada penyalahgunaan," tegas Bahlil.

Bahlil juga menjelaskan mekanisme penyaluran LPG 3 Kg, yang dimulai dari PT Pertamina (Persero) hingga ke pengecer. Namun, selama ini, pemantauan distribusi hanya dapat dilakukan di tingkat pangkalan, baik dari sisi harga maupun jumlah pasokan.

Bahlil menyadari bahwa perubahan sistem ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat, terutama terkait antrean pembelian LPG. Ia pun menyampaikan permohonan maaf atas situasi yang terjadi.

"Saya minta maaf jika ada antrean panjang atau kendala lainnya. Pemerintah harus objektif. Jika kami masih kurang maksimal dalam memastikan kesejahteraan masyarakat, saya dengan rendah hati meminta maaf," ujar Bahlil.

Untuk memastikan kebijakan ini berjalan dengan baik, Menteri Bahlil bersama jajaran Kementerian ESDM dan PT Pertamina (Persero) turun langsung ke lapangan guna memantau distribusi LPG 3 Kg.

"Hari ini, saya bersama Dirut Pertamina, Pangdam, dan tim dari USPM mengecek langsung proses distribusi LPG 3 Kg bersubsidi. Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan LPG dengan harga yang sesuai dan distribusi berjalan lancar," jelas Bahlil.

Lebih lanjut, dalam rangka menata distribusi LPG 3 kg agar lebih tepat sasaran, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa sebagai sub pangkalan, pengecer tetap dapat melakukan pembelian di pangkalan. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan LPG 3 kg bagi masyarakat yang berhak serta meningkatkan kontrol distribusi.

"Secara sistem, pengecer telah terdaftar dalam Merchant Applications Pertamina (MAP)," ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari.

Saat ini sebanyak hampir 63 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah terdaftar dalam sistem MAP, dengan rincian: pertama, rumah tangga: 53,7 juta NIK; Kedua, usaha mikro: 8,6 juta NIK; Ketiga, petani/nelayan sasaran: 50 ribu NIK dan keempat pengecer: 375 ribu NIK

"Dengan adanya skema ini, diharapkan layanan kepada masyarakat tetap terjaga, sekaligus meningkatkan pengawasan pemerintah melalui Pertamina terhadap distribusi dan konsumen LPG 3 kg," tambah Heppy.

Seperti diketahui, pertamina memangkas rantai pasokan distribusi LPG 3 kg di mana pembelian hanya dapat dilakukan di Pangkalan Resmi Pertamina, di mana hal ini mulai diterapkan mulai 1 Februari 2025. Langkah ini diambil untuk memastikan harga LPG 3 kilogram tetap sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah serta menjamin ketersediaannya bagi masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi.

Kebijakan tersebut adalah bagian dari upaya dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk meningkatkan efektivitas distribusi LPG 3 kg bersubsidi. Sehingga dengan meniadakan penjualan melalui pengecer, Pertamina berharap dapat mengurangi potensi penyimpangan distribusi dan memastikan LPG 3 kg benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi distribusi LPG 3 kg serta mendukung ketahanan energi rumah tangga yang lebih baik, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sehingga dengan sistem yang lebih terstruktur dan terpantau, diharapkan masyarakat bisa mendapatkan LPG 3 kg dengan lebih mudah, lebih murah, dan lebih terjamin kualitasnya.