NERACA

Jakarta – Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono mengungkapkan sejumlah strategi yang telah disiapkan untuk mencapai penyerapan beras dalam negeri untuk cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 3 juta ton.

"Perum Bulog telah menyusun rencana pengadaan gabah dan beras berdasarkan potensi panen di setiap wilayah kerja atau kantor wilayah Perum Bulog," kata Wahyu, mengutip aman Antara.

Wahyu menyampaikan bahwa dalam pengadaan tersebut dirancang untuk memastikan ketersediaan pasokan beras secara nasional dengan memaksimalkan penyerapan hasil panen petani selama periode utama panen.

Wahyu merinci sejumlah strategi untuk mengoptimalkan pengadaan gabah dan beras tahun 2025, meliputi sinergi pengadaan di tingkat kantor wilayah, kantor cabang dengan petani, kelompok tani atau gabungan kelompok tani melalui kemitraan dengan mitra maklun dan berbagai asosiasi terkait.

"Untuk memperkuat koordinasi, Perum Bulog membentuk posko pengadaan di setiap kanwil dan kancab (kantor cabang)," kata Wahyu.

Selain itu, Bulog mengerahkan tim jemput gabah bekerja sama dengan liaison officer guna mempercepat proses penyerapan hasil panen.

Dalam pelaksanaannya, Perum Bulog melibatkan jajaran TNI dan Polri sebagai bentuk upaya extra ordinary untuk mendukung serap gabah di lapangan.

"Seluruh proses ini didukung oleh sistem monitoring harian untuk memastikan kendali dan percepatan serapan gabah dan beras dalam negeri secara optimal," ujar Wahyu.

Lebih lanjut, Wahyu menyebutkan bahwa sebagai bagian dari strategi pengadaan, pihaknya melakukan pembelian gabah kering panen (GKP) yang diolah menjadi beras di sentra pengolahan padi atau melalui mitra maklun sesuai harga pembelian pemerintah (HPP).

Proses pembelian dilakukan oleh tim jemput gabah, sementara Poktan dan Gapoktan mengirimkan GKP ke mitra maklun untuk mengolahnya menjadi beras.

"Untuk mempermudah akses, Kanwil dan Kancab (kantor cabang) Bulog memasang sepanduk pada mitra maklun sebagai sentra pembelian GKP," ujar Wahyu.

Selanjutnya optimalisasi pengadaan didukung juga adanya infrastruktur dengan total kapasitas penggilingan resmi kurang lebih 751 ribu ton per bulan, dan potensi pengadaan GKP selama MT1 (masa tanam pertama) sebesar 675 ribu ton.

Selain itu, Perum Bulog juga akan melaksanakan pengadaan beras melalui mitra penggilingan padi (MPP) sesuai ketentuan Badan Pangan Nasional dengan harga Rp12.000 per kilogram.

Hal itu didukung dengan 1.294 mitra aktif, beras diterima langsung di depan pintu gudang Perum Bulog. Sedangkan mitra juga melakukan pembelian GKP dari petani sesuai HPP.

"Strategi pendukungnya mencakup pembuatan surat penyataan komitmen pengadaan dan melampirkan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan," jelas Wahyu.

Lebih lanjut, Wahyu mengatakan bahwa pihaknya juga telah menjalin komitmen dengan Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi), Kementerian Pertanian dan Asisten Teritorial Kasad,

"Yang ditandatangani pada tanggal 30 Januari 2025. Kerja sama ini, Perpadi berkomitmen memasok 2,1 juta ton setara beras di 16 wilayah dengan kontribusi terbesar berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan, sebanyak 500 ribu ton," ujar  Wahyu.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono menginstruksikan Perum Bulog untuk aktif melakukan penyerapan gabah yang sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp6.500/kilogram (kg)) ditengah mulainya musim panen di beberapa daerah.

Sudaryono atau yang biasa disapa Mas Dar mentargetkan Bulog mampu menyerap gabah setara dengan 3 juta ton beras untuk percepatan tercapainya swasembada pangan.

Mas Dar pun menyatakan dengan alokasi anggaran Rp3 triliun, kebijakan HPP yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto diharapkan memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan petani lokal.

“Dengan anggaran ini, kita tidak hanya menjamin pendapatan petani, tetapi juga mengamankan anggaran pertanian senilai Rp149 triliun untuk subsidi pupuk, benih, irigasi, alat mesin pertanian, dan lain sebagainya,” jelas Mas Dar.

Mas Dar mengatakan, Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi pangan, dengan menambah luas lahan tanam melalui Program Penambahan Areal Tanam (PAT). 

Pada 2024, lanjut Mas Dar, Kementerian Pertanian (Kementan) mengolah 1,7 juta hektar lahan yang memungkinkan panen dua kali dalam setahun. Kemudian di 2025 ini, targetnya adalah menambah 2,5 juta hektare lahan tanam baru, dengan 500 ribu hektar di antaranya dikelola oleh TNI.

“Kita harus bekerja secara gotong royong karena produksi terus meningkat. Penting bagi kita untuk segera mengakselerasi langkah-langkah yang mendukung target ini,” kata Mas Dar.