NERACA

Jakarta –  Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan Bendungan Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, mampu mengairi area pertanian 87.840 hektar, sehingga meningkatkan produksi padi hingga 2,5 kali lipat di wilayah tersebut dan dapat mendukung target swasembada pangan.

"Pemanfaatan bendungan tidak berhenti untuk menampung sumber air saja, namun akan terus dilanjutkan oleh Kementerian PU dan Pemda dengan membangun jaringan penyaluran air ke masyarakat untuk air minum, peternakan dan pertanian yang menunjang ketahanan pangan," kata Menteri PU Dody Hanggodo di sela-sela acara peresmian PLTA Jatigede, Sumedang, Senin (20/1).

Bendungan Jatigede, kata Dody, akan dioptimalkan untuk meningkatkan ketahanan air, pangan, dan energi sesuai misi Astacita Presiden Prabowo Subianto. Dody mengatakan area pertanian yang akan mendapat pasokan air dari Jatigede adalah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu.

Menurut data Dinas Provinsi Jawa Barat, setelah terbangunnya Bendungan Jatigede di Kabupaten Majalengka produksi padi meningkat dari sebelumnya 3,6 ribu ton menjadi 11,6 ribu ton. Kemudian produksi padi di Kabupaten Cirebon dari 121 ribu ton menjadi 266 ribu ton, dan Kabupaten Indramayu dari 450 ribu ton menjadi 1,2 juta ton.

Sementara itu, untuk dukungan ketahanan energi, Bendungan Jatigede memiliki potensi energi kinetik yang dimanfaatkan oleh PLTA Jatigede berdaya 2x55 megawatt (MW). Selain PLTA, PLTS Terapung sebesar 100 MW yang terinterkoneksi ke Gardu Induk (GI) Jatigede juga direncanakan akan dibangun.

Sedangkan untuk kebutuhan air baku, Bendungan Jatigede akan memasok sebesar 3.500 liter/detik di Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Majalengka. Bendungan Jatigede juga berfungsi untuk mereduksi banjir sebesar 81,4 persen dan sebagai sarana wisata.

"Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam pembangunan infrastruktur seperti yang terjadi di Jatigede hari ini diharapkan dapat turut berkontribusi dalam mendukung penurunan ICOR di bawah 6 persen, pengentasan kemiskinan 0 persen dan pertumbuhan ekonomi 8 persen sesuai dengan arahan Presiden," ujar Dody.