NERACA

Batam - Pemerhati Kepolisian Poengky Indarti mendukung rencana Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengembangkan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) hingga tingkat Polda dan Polres jajaran dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak di Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau.

“Sebetulnya masyarakat mengharapkan polisi dapat melayani, mengayomi, melindungi masyarakat dan menegakkan hukum terkait kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di level kepolisian terdekat dengan masyarakat,” kata Poengky kepada ANTARA, Senin (20/1).

Mantan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ini menyebut level terdekat yang dimaksud adalah Polsek.

Menurut dia, keberadaan kepolisian dalam melindungi perempuan dan anak tidak cukup hanya di level Polda dan Polres saja, mengingat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok rentan sudah meningkat pesat.

“Pelaku kejahatan juga beragam, mulai dari orang terdekat, kawan sendiri hingga orang tak dikenal,” ujarnya.

Melihat kondisi itu, kata Poengky, dibutuhkan respons yang sangat cepat oleh polisi dalam menangani kasus-kasus kekerasan tersebut.

Menurut dia, PPA/PPO berada di level Polsek lebih cepat dapat menangani kasus yang dilaporkan.

Poengky menyebut untuk mengembangkan Direktorat PPA-PPO hingga level Polsek itu membutuhkan pendidikan dan latihan keterampilan bagi anggota untuk sensitif terhadap gender dan sensitif terhadap korban, sehingga korban dapat cepat mendapat perlindungan.

“Polsek adalah wajah polisi yang terdekat dengan masyarakat dan seharusnya menjadi etalase agar masyarakat dapat menilai baik buruknya Polri,” katanya.

Menurut aktivitas HAM dan perempuan ini, masyarakat terkadang awam melihat siapa yang berwenang menangani kasus PPA.

“Oleh karena itu masyarakat langsung berniat melapor ke Polsek, karena polseklah yang paling dekat dengan mereka,” katanya.

Dia mengatakan prioritas daerah yang layak dikembangkan Direktorat PPA-PPO yakni daerah dengan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak yang paling tinggi, seperti Jakarta, Jawa Barat, NTT, Maluku, Maluku Utara dan Papua.

Sedangkan Kepri juga butuh kehadiran Direktorat PPA-PPO dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang marak terjadi.

Sebelumnya, Rabu (15/1), Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam kegiatan Tanwir I Aisyiyah menyampaikan perjalanannya mendorong kesetaraan gender di institusi Polri, termasuk membentuk Direktorat PPA-PPO.

"Kami ingin direktorat ini tidak hanya di Mabes Polri, tapi ini bisa kita kembangkan sampai dengan polda dan polres. Saat ini kami juga sedang berjuang melakukan harmonisasi ini di KemenPANRB," ucapnya yang dikutip dari keterangan resmi.

Dalam kesempatan itu, Kapolri menceritakan awal mula pembentukan direktorat yang khusus menangani tindak pidana terhadap anak, perempuan, dan kelompok rentan tersebut.

"Tidak mudah mengembangkan dari subdit menjadi direktorat. Mungkin bagi rekan-rekan yang pernah ikut bersama-sama, betapa sulitnya untuk bisa mengembangkan subdit ini menjadi direktorat khusus," ungkapnya.

Dirinya mengaku telah berulang kali mengusulkan pembentukan Direktorat PPA-PPO kepada MenPANRB, namun belum berhasil.

Upaya itu juga dibantu oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang saat itu menjabat, Bintang Puspayoga, dengan ikut mendorong usulan kepada MenPANRB. Akan tetapi, lagi-lagi upaya itu kandas.

Dulunya, Direktorat PPA dan PPO hanya berada di tingkat subdirektorat. Dengan adanya direktorat baru tersebut, diharapkan penanganan kasus-kasus terkait perempuan dapat lebih optimal.

Saat ini Direktorat PPA-PPO baru berada di tingkat Bareskrim Polri, sejak diresmikan pada 17 Desember 2024.

Diberitakan sebelumnya, Kapolda Kepri Irjen Pol. Yan Fitri Halimansyah menyebut pembentukan Direktorat PPA-PPO di tingkat polda menjadi kebijakan Mabes Polri.

“Pembentukan Direktorat PPA-PPO di tingkat polda itu yang mengkaji Mabes Polri, memang ada beberapa polda prioritas. Untuk wilayah Kepri kategorinya masih kecil angka kasus perempuan dan anak, masih mampu ditangani oleh Unit PPA yang dimiliki,” kata Yan Fitri, Selasa (29/10). Ant