Pemkab Bogor Bahas Kenaikan Bantuan Keuangan Desa Jadi Rp1,5 Miliar

NERACA

Kabupaten Bogor - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, mulai membahas kenaikan nominal Dana Bantuan Keuangan Desa atau biasa disebut Samisade (Satu Miliar Satu Desa) menjadi Rp1,5 miliar untuk masing-masing desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor Renaldi Yushab Fiansyah, di Cibinong, Minggu (5/1), menjelaskan rencana kenaikan tersebut menyesuaikan visi misi dari bupati dan wakil bupati terpilih periode 2025-2030.

Ia menjelaskan, peningkatan nominal dana bantuan keuangan desa ini seiring rencana perubahan nomenklatur program yang sebelumnya bernama Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa. Sehingga, mulai tahun 2025 program ini tidak hanya diperuntukkan pembangunan infrastruktur.

Pemkab Bogor akan mengatur sejumlah perubahan tersebut melalui peraturan bupati atau perbup yang saat ini sedang disusun DPMD.

"Nanti ada tambahan, bukan hanya bantuan infrastruktur. Mungkin infrastruktur masih ada tapi persentasenya ada perubahan-perubahan," katanya pula.

Renaldi menyebutkan, seperti tahun-tahun sebelumnya, masing-masing desa tidak mendapatkan nilai bantuan yang sama, melainkan menyesuaikan dengan kebutuhan dari setiap program yang diajukan.

"Ada Rp1,5 miliar per desa, tapi itu tidak flat, mangga disesuaikan kebutuhan desa, salah satu contohnya Program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar), itu sudah digawangi oleh Desa Gunungputri," ujar Renaldi.

Ia menerangkan, bantuan keuangan itu bisa digunakan pemerintah desa untuk kegiatan yang tidak bisa dianggarkan dari pemerintah pusat ataupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Sehingga, kata dia, pemerintah desa akan lebih leluasa melakukan kegiatan dengan bantuan keuangan desa dari Pemkab Bogor.

"Makanya dibuatkan lah pintu agar desa-desa yang aga kesulitan saat bikin program pemerintah di semua level tadi," ujar dia lagi. Ant

 

 

BERITA TERKAIT

Peningkatan PAD Tertinggi Tingkat Nasional, Kota Sukabumi Raih APBD Award 2024

NERACA Sukabumi – Diraihnya penghargaan APBD Award 2024 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)…

Menteri UMKM Jelaskan Kriteria UMKM yang Masuk Penghapusan Piutang Macet

NERACA Jakarta - Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menjelaskan kriteria UMKM yang masuk dalam daftar hapus…

Pj Gubernur Jabar Pantau Program MBG di Kota Sukabumi

NERACA Sukabumi - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin, meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Sukabumi.…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Daerah

Peningkatan PAD Tertinggi Tingkat Nasional, Kota Sukabumi Raih APBD Award 2024

NERACA Sukabumi – Diraihnya penghargaan APBD Award 2024 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)…

Menteri UMKM Jelaskan Kriteria UMKM yang Masuk Penghapusan Piutang Macet

NERACA Jakarta - Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menjelaskan kriteria UMKM yang masuk dalam daftar hapus…

Pj Gubernur Jabar Pantau Program MBG di Kota Sukabumi

NERACA Sukabumi - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin, meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Sukabumi.…