NERACA

Jakarta -Program makan bergizi gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo resmi digelar secara serentak di 26 provinsi pada Senin (6/1) awal pekan kemarin. Berdasarkan pantauan dilapangan program yang menjadi janji kampanye ini berjalan normal. Namun dibalik kebijakan tersebut, pengamat mendesak program tersebut bisa mengutamakan pasokan bahan baru dari dalam negeri ketimbang impor.

Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Eliza Mardian merekomendasikan agar pemerintah mampu menghadirkan kepastian dan akses pasar bagi petani, peternak serta nelayan agar bisa bergabung menjadi vendor dapur baik dapur satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur sekolah dan dapur UMKM . Upaya ini diharapkan mampu memperluas keterjangkauan produk hasil bumi dalam negeri sehingga dapat menggerakkan perekonomian lewat program Makan Bergizi Gratis (MBG).“Perlu ada jaminan dan akses pasar bagi petani untuk bisa langsung jadi vendor dapur, baik itu dapur umum (SPPG) maupun dapur UMKM,” ujar Eliza seperti dikutip Antara di Jakarta, kemarin.

Dirinya juga menyoroti bahwa koperasi belum berjalan secara merata dan optimal di setiap daerah di Indonesia. Sementara SPPG atau dapur pusat yang memproduksi hingga 3.000 porsi menu MBG yang terafiliasi dengan koperasi ini tidak semua petani tergabung di dalamnya.“Tadi tidak semua petani ini akan bisa mengakses langsung ke koperasi. Jika pun petani non anggota koperasi diperbolehkan menjual ke koperasi itu, tetap yang akan diprioritaskan anggota koperasi. Karena perlu kita ingat bahwa prinsip dasar koperasi itu adalah dari anggota dan untuk anggota yang berarti bahwa layanan dan manfaat koperasi terutama ditujukan bagi anggotanya,” jelas Eliza.

Dengan demikian, bila pendekatan produksi makanan dalam program MBG ini menerapkan central kitchen atau dapur pusat, maka menurutnya mampu membatasi petani, nelayan maupun peternak bergabung menjadi vendor pemasok bahan aku MBG.“Apalagi kebanyakan petani, nelayan, peternak lokal kita ini skala produksinya kecil tentu akan sulit menjadi vendor central kitchen yang tiap hari aris memproduksi lebih dari 3.000 porsi, vendor besar yang kemungkinan besar menyuplai bahan makanan untuk ke dapur tersebut,” katanya.

Eliza pun menyarankan agar pemerintah meningkatkan keterlibatan petani, nelayan dan peternak lokal dengan pendekatan model dapur dengan maksud memanfaatkan dapur sekolah, pesantren, dapur UMKM yang telah ada dengan pemanfaatan satu sekolah satu dapur sekolah atau dapur tokoh masyarakat lokal.“Idealnya satu sekolah itu di-provide satu dapur, sehingga dapur-dapur ini bisa menyerap produk lokal karena petani, nelayan, peternak ini bisa langsung menjual ke dapur tersebut,” katanya lagi.

Usulan itu, disampaikan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. Dirinya berharap jika hal itu dilakukan di berbagai daerah diharapkan mampu meningkatkan penyerapan produk petani, peternak, hingga nelayan menghadirkan kepastian pasar, serta meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan partisipasi publik.“Semakin banyak pelibatan publik ini monev-nya akan berjalan dengan baik dan memiliki sense of belonging yang kuat maka merasakan turut serta menyukseskan program MBG. Ini mendukung pemerintah juga,” demikian ucapnya.

Sementara Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Yadi Sofyan Noor mengingatkan agar pelaksana program atau vendor program Makan Bergizi Gratis (MBG) senantiasa mengutamakan pemanfaatan produk hasil pertanian dalam negeri.“Yang harus dilakukan pemerintahan salah satu mengimbau kepada pelaksana MBG yaitu (katering, rumah makan) untuk menggunakan produk-produk hasil pertanian lokal,” ujar Yadi Sofyan.

Upaya tersebut untuk meningkatkan serapan produk pangan dalam negeri yang tak kalah baik dan bermutu. Sementara untuk mendukung peningkatan produksi pangan dalam mendukung program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pihaknya mengakui perluasan lahan memang dibutuhkan.

Namun, perluasan lahan ini tak semata-mata hanya untuk program MBG, melainkan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri sehingga dapat mandiri secara pangan atau mampu mencapai swasembada pangan.“Hal ini tidak hanya berkait dengan urusan MBG. Tetapi memang kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan pangan bangsa sebanyak 270 juta jiwa. Karena itu target swasembada pangan dalam 2 sampai 3 tahun harus bisa tercapai,” katanya lagi.

Sebagaimana diketahui, program MBG secara serentak digelar di berbagai daerah Indonesia. Program ini mendapatkan anggaran sebesar Rp71 triliun sepanjang 2025 dengan target penerima manfaat mencapai 19,47 juta orang.  bani