Pemerintah maupun masyarakat kini menghadapi masalah yang cukup pelik pada tahun 2025. Belum lagi kondisi ekonomi global yang menentu, situasi ekonomi dan politik di dalam negeri juga tampaknya sama-sama menghadapi keprihatinan yang serius.

Pemerintah melalui Mensesneg Prasetyo Hadi mengeluarkan surat edaran B-32/M/S/LN.00/12/2024, yang berisi pembatasan perjalanan dinas ke luar negeri (PDLN). Berdasarkan surat tersebut, setiap perjalanan dinas K/L harus mendapat izin terlebih dulu dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, Prabowo meminta kegiatan yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, wajib menyerahkan surat rekomendasi dulu dari Kemlu, termasuk kegiatan belajar atau tugas pendidikan.

Di kalangan masyarakat, persoalan kenaikan PPN menjadi 12% dinilai tak hanya memukul kelas menengah ke bawah, tapi juga berdampak pada kelas menengah atas. Penerapan PPN 12% atas barang mewah, termasuk beras premium, daging premium, jasa kesehatan dan pendidikan premium, yang selama ini tidak dikenai PPN, membuat barang dan jasa tersebut mengalami lonjakan PPN langsung 12%, bukan hanya 1%. Itu jelas menghantam konsumsi kelas menengah atas, sehingga mereka akan mengerem konsumsi, khususnya untuk kebutuhan tersier. Hal tersebut akan berdampak besar pada perekonomian Indonesia, karena sekitar 40%-60% konsumsi masyarakat, kalangan kelas atas berkontribusi sebesar 20% terhadap PDB.

Meski demikian, Presiden Prabowo belum juga mengumumkan besaran kenaikan gaji ASN, termasuk PNS, TNI, Polri, dan pensiunan. Padahal, saat pembacaan nota keuangan dan RAPBN 2025, Presiden Jokowi sudah mengungkapkan rencana menaikkan gaji ASN 2025. Namun menurut Men-PAN RB Rini Widyantini, pemerintah masih fokus merampungkan penataan kementerian/lembaga baru. Sementara Plt Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN RB, Aba Subagja mengatakan, rencana kenaikan itu belum dibahas dalam rapat teknis dengan instansi lain, seperti TNI dan Polri.

Melihat sikap Presiden Prabowo yang tidak buru-buru menaikkan gaji ASN/PNS dan TNI-Polri, setidaknya kebijakan ini akan meredam “kemarahan” kalangan pekerja swasta yang saat ini menghadapi ketidakpastian dari perusahaan dimana mereka bekerja saat ini.

Sayangnya, publik sempat risau ketika Presiden Prabowo berniat mengampuni koruptor asalkan mengembalikan uang yang dicuri mereka, demi mendapatkan uang cepat untuk menambal APBN. Namun, niat Prabowo tersebut tampaknya perlu dikoreksi, mengingat UU Kejaksaan sebagai salah satu dasar hukumnya tersirat bahwa masalah korupsi tetap harus ditangani secara pidana, meskipun uang yang dikorupsi dikembalikan kepada negara.

Tidak hanya itu. Pemerintah harus segera mengeluarkan keputusan resmi sebagai jaminan menghadapi berbagai beban memasuki tahun 2025. Keputusan itu termasuk jaminan kenaikan pendapatan ASN maupun jaring pengaman sosial bagi kalangan bawah dan menengah yang terpukul langsung akibat berbagai kebijakan belakangan ini.

Sejumlah kebijakan yang diterapkan pada 2024 diperkirakan memperburuk daya beli masyarakat kelas menengah pada 2025. Kenaikan tarif PPN menjadi 12%, implementasi skema subsidi berbasis nomor induk kependudukan (NIK), serta beban tambahan dari program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menjadi tekanan baru bagi masyarakat kelas menengah.

Selain itu, kenaikan harga barang kebutuhan akibat inflasi yang berlanjut juga menjadi tantangan berat. Tahun 2025 akan menjadi ujian sejauh mana pemerintah mampu mengatasi dampak kebijakan ini dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Potensi beban masyarakat akibat kenaikan harga-harga pasca keputusan PPN 12%, upah minimum naik 6,5%, kenaikan opsen pajak kendaraan bermotor mencapai 66%, hingga terus melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, sudah di depan mata. Negara tidak bisa menutup mata terkait hal tersebut.