NERACA

Jakarta – Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) terus mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data pangan melalui integrasi data layanan pemerintah dengan standardisasi tata kelola data dan interoperabilitas sesuai dengan amanat Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yakni dengan meluncurkan Portal Satu Data Pangan.

"Peluncuran portal satu data pangan hari ini bertujuan memperkuat koordinasi antarinstansi pemerintah dalam menyediakan data pangan yang akurat, relevan, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat," ujar Plt. Sekertaris Utama NFA Sarwo Edhy. 

Lebih lanjut Sarwo mengatakan, ini merupakan tonggak penting dalam mewujudkan visi pemerintahan yang terbuka dan transparan, sejalan dengan upaya mendukung percepatan pencapaian swasembada pangan Indonesia. 

Sehingga dengan adanya portal yang dapat diakses melalui satudata.badanpangan.go.id, Badan Pangan Nasional memberikan kemudahan bagi pemerintah, pelaku industri, hingga masyarakat untuk mengakses informasi terkait ketahanan pangan, distribusi bahan pangan, serta tren konsumsi dan produksi pangan di Indonesia. 

Sarwo menambahkan, hal ini sesuai dengan arahan Kepala NFA Arief Prasetyo adi yang ingin memperkuat ketahanan pangan nasional dengan membangun data dan informasi yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan, perencanaan program, dan analisis pasar yang lebih tepat sasaran. 

“Tidak lupa kami (NFA) mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terbangunnya portal satu data pangan ini, saran dan masukan dari semua pihak sangat kami harapkan demi lebih sempurnanya portal satu data pangan yang telah kami bangun,’’ jelas Sarwo.

Sarwo juga menyampaikan, dengan data yang lebih akurat dan akses yang lebih terbuka, pemerintah dapat lebih sigap dalam merespons dinamika ketahanan pangan, baik pada tingkat nasional maupun daerah. 

“Portal ini juga menjadi sarana penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan sektor pangan, mendukung upaya swasembada pangan yang berkelanjutan, serta memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan merata di seluruh wilayah Indonesia,’’ ungkap Sarwo.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Data dan Informasi NFA, Kelik Budiana menyampaikan Portal satudata.badanpangan.go.id sudah terintegrasi dengan portal Satu Data Indonesia (SDI) sehingga memudahkan masyarakat luas untuk bisa mengakses melalui fasilitas unduh berupa file csv maupun json (Application Programmer Interface).

“Keberadaan portal ini sangat penting dalam menciptakan sistem informasi yang tidak hanya cepat tetapi juga valid, yang pada gilirannya akan mengoptimalkan keputusan strategis untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya data pangan yang terintegrasi dan mendukung pencapaian swasembada pangan,’’ ucap Kelik.

Lebih lanjut, untuk mengamankan sektor pangan maka Kementerian Pertanian (Kementan) terus mengakselerasi swasembada pangan nasional melalui program cetak sawah dan optimasi lahan (Oplah). Salah satu implementasinya dilakukan oleh Brigade Pangan di Kalimantan Tengah.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa cetak sawah dan Oplah adalah upaya strategis pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan, sebagaimana visi Presiden untuk memenuhi kebutuhan domestik sekaligus membuka peluang ekspor.

 “Hari ini kami meninjau langsung persiapan cetak sawah dan Oplah yang dikerjakan oleh Brigade Pangan. Kami optimis, swasembada dapat tercapai lebih cepat,” ujar Mentan Amran.

Sebagai dukungan konkret, Kementan memberikan paket bantuan berupa alat dan mesin pertanian (Alsintan), benih, dolomit, serta pupuk. Selain itu, pemerintah juga menyediakan akses pembiayaan melalui perbankan guna mendukung modal kelompok brigade dalam meningkatkan produksi.

Amran sebelumnya menyatakan bahwa kehadiran lembaga keuangan perbankan memberi semangat baru dalam pengelolaan modal dan pendanaan. Menurutnya, perbankan turut memastikan pemberian alat dan mesin pertanian dilakukan secara tepat sasaran dan terukur.

“Dengan perhitungan matang dari perbankan, kami yakin program ini akan berjalan optimal. Hal ini penting untuk mewujudkan swasembada pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani,” jelas Amran.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Dirjen PSP), Andi Nur Alamsyah, menjelaskan bahwa program ini diharapkan mampu meningkatkan indeks pertanaman (IP) dari semula satu kali menjadi tiga kali dalam setahun.