NERACA

Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melakukan pertemuan bilateral dengan Duta Besar Inggris untuk Indonesia H.E. Dominic Jermey di Jakarta. 

Pertemuan itu membahas sejumlah isu penting terkait rencana kerja sama pengembangan teknologi di bidang kelautan dan perikanan. Di antaranya mengenai modernisasi perikanan budi daya, dan perkembangan terkini pembangunan Ocean Accounting (neraca sumber daya laut) yang salah satunya didukung oleh Blue Planet Fund UK.

“Pengembangan neraca sumber daya laut bersama Blue Planet Fund masih terus berjalan. Harapannya inovasi yang dibangun bersama ini bisa segera selesai karena ini adalah tools penting dalam menjalankan program ekonomi biru,” ungkap Trenggono.

Terdapat 10 lokasi pilot project pengembangan Neraca Sumber Daya Laut di Indonesia yang didukung Global Ocean Accounts Patnership (GOAP). GOAP merupakan salah satu program yang berjalan di bawah portofolio UK Blue Planet Fund. 

Area pengembangan Neraca Sumber Daya Laut saat ini meliputi kawasan konservasi Gili Matra, Banda, Padaido, Raja Ampat, Waigeo Barat, Anambas, Pieh, Aru, Sawu, serta Pulau Kapoposang. Pengembangan masih akan terus diperluas hingga seluruh wilayah perairan Indonesia.

Tidak hanya membahas kondisi terkini pengembangan neraca sumber daya laut, keduanya juga mendiskusikan potensi kerja sama di bidang budi daya perikanan. Menteri Trenggono mengajak pemerintah Inggris melalui Blue Planet Fund untuk mendukung upaya  modernisasi budi daya perikanan di Indonesia.

Budidaya perikanan disebut Trenggono sebagai solusi untuk melindungi ekosistem lautan dari kegiatan penangkapan ikan yang berlebih (overfishing) dan tidak ramah lingkungan. Ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan global.

“Blue Planet Fund harapannya dapat mendukung percepatan pencapaian target-target dari program prioritas Ekonomi Biru Indonesia, salah satunya di bidang perikanan budidaya,” beber Trenggono.

Kerja sama dua negara di bidang budidaya perikanan sudah pernah berjalan selama satu tahun sepanjang 2022 sampai 2023. Ditjen Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Fleming Fund, di bawah Department of Health and Social Care (DHSC) Inggris melaksanakan kegiatan resistensi anti mikroba pada kegiatan pembudidayaan ikan. Kerja sama tersebut memberikan manfaat signifikan pada penguatan laboratorium uji di Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang dimiliki KKP.

Selain itu, diskusi keduanya mengupas tentang rencana kerjasama pengembangan satelit dan pengolahan data untuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Serta modernisasi kapal penangkapan ikan di Indonesia. 

Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey mengapresiasi Pemerintah Indonesia sebagai negara terdepan yang mengembangkan neraca sumber daya laut. Pihaknya memastikan mendukung penuh penyelesaian inovasi teknologi tersebut.

Mengenai potensi pengembangan kerja sama di bidang budidaya perikanan, Jermey  akan menindaklanjuti usulan itu. Menurutnya, Indonesia dan Inggris merupakan mitra strategis untuk mewujudkan tata kelola kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Terkait dengan Inggris, tidak hanya KKP yang berencana bekerjasama dengan negara tersebut. Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengundang para investor dan pelaku usaha di Inggris untuk menjajaki peluang kerja sama dan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Indonesia  dan menjadi mitra dalam membangun ekosistem bisnis yang dinamis dan inklusif.

Indonesia dengan lingkungan bisnis yang kondusif, merupakan mitra yang kuat dan andal bagi perusahaan-perusahaan Inggris yang ingin memperluas jaringan bisnis.

Potensi investasi yang ditawarkan KEK kepada para investor dan pelaku  usaha di Inggris. Diharapkan ini akan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Inggris, serta membuka peluang baru bagi investasi dan perdagangan bilateral yang berkelanjutan.

Seperti diketahui, sejak tahun 2009, KEK telah memberikan dampak ekonomi di berbagai bidang, mulai dari serapan tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat sekitar, pemberdayaan UMKM (usaha mikro kecil dan menengah), peningkatan aktivitas ekonomi, peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) daerah dari aktivitas usaha di KEK, hingga terbentuknya pusat-pusat perekonomian baru di wilayah.