NERACA

Jakarta - Kementerian Koperasi (KemenKop) dan Perum Bulog berencana melakukan sinergi dan kerja sama terkait penyerapan komoditas pangan yang dikelola oleh koperasi. Nantinya produk pangan yang diproduksi oleh koperasi seperti beras, jagung, daging, kedelai dan lainnya akan diserap oleh Perum Bulog.

Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi menjelaskan rencana kerjasama ini akan segera dikukuhkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU/ Memorandum of Understanding) yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Diharapkan dengan kesepakatan yang terjalin koperasi akan semakin berkembang dan disisi lain ketersediaan bahan pangan di pasar tetap terjaga.

"Jadi, keterlibatan koperasi di dalam kerja sama ini diharapkan juga nantinya semakin meningkatkan semangat masyarakat untuk berkoperasi," kata Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi usai menerima kunjungan Dirut Perum Bulog di Jakarta.

Koperasi-koperasi yang akan dilibatkan dalam kerja sama ini adalah koperasi yang bergerak di sektor pangan dan beberapa Koperasi Unit Desa (KUD) yang akan dilakukan revitalisasi. Dengan sumber daya Perum Bulog yaitu jumlah gudang mencapai 1.596 unit dan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia akan memudahkan bagi koperasi di daerah melakukan sinergi.

"Nanti kita lihat koperasi-koperasi yang sehat dan yang bergerak di sektor pangan untuk terlibat dalam kerja sama ini," kata Budi.

Melalui kerja sama ini diyakini bakal mendorong peningkatan kesejahteraan anggota koperasi. Secara tidak langsung koperasi juga dapat berperan sebagai stabilitator harga pangan di pasar yang sering mengalami fluktuasi.

"Untuk teknisnya kita bicarakan lebih mendalam, yang penting adalah bagaimana memastikan keterjangkauan, ketersediaan dan stabilisasi harga karena tidak boleh bergejolak, kasihan rakyat," kata Budi.

Arie menggaris-bawahi juga bahwa dengan keterlibatan koperasi dalam membangun ekosistem pangan ini adalah bagaimana memulihkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap koperasi. Tidak dipungkiri ada beberapa koperasi yang salah kelola oleh pengurusnya sehingga memicu penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap koperasi.

"Jadi dalam kerja sama ini koperasi harus untung tetapi tidak boleh fiktif, markup, dan tidak boleh menipu. Kita sadar bahwa koperasi menjadi alat yang baik untuk meningkatkan itu (keuntungan). Ini jadi kesempatan kita untuk memulihkan kepercayaan masyarakat," kata Budi.

Seperti diketahui, diperiode sebelumnya, Kementerian Koperasi dan UKM mengajak para pelaku koperasi untuk terus konsisten menjalankan aktivitas ekonomi produktif berbasis sosial dan lingkungan dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian alam dan senantiasa memperhatikan legalitas usaha.

Di tempat yang sama Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono berkeyakinan skema kerja sama yang akan dilakukan akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Dengan kapasitas gudang yang mencapai 4 juta ton, Perum Bulog akan mampu menyerap banyak komoditas hasil petani anggota koperasi.

“Melalui kerja sama ini kita ingin saling menguntungkan, dengan begitu perputaran ekonomi di koperasi akan bergerak. Bulog tidak bergerak sendirian dan di sini ada koperasi sehingga saling mengontrol," kata Wahyu.

Wahyu memastikan sebagai lembaga yang diberi mandat untuk menyerap komoditas dari petani, Perum Bulog komitmen akan terus memaksimalkan peluang untuk menjaga harga jual komoditas di tingkat petani tetap di atas harga pasar. Dengan jaminan harga yang lebih baik diharapkan bisa mendorong kesejahteraan petani.

"Jadi kalau BUMN (Perum Bulog) sudah kerjasama dengan (Kementerian Koperasi) pasti akan luar biasa. Saat ini konsep kerjasama sudah selesai," kata Wahyu.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Neo Koperasi Indonesia (ANKI) Hendrikus Passagi juga pernah menjelaskan bahwa eksistensi koperasi berpotensi menjadi pilar ekonomi nasional. "Sekarang koperasi sedang tertidur atau ditidurkan karena ada yang tidak suka bila koperasi tumbuh menjadi besar," kata Hendrikus.

Terlebih lagi, kata Hendrikus, ruang bagi pertumbuhan koperasi di Indonesia masih terbuka lebar. "Di dalam koperasi, ada nilai yang tidak bisa dimiliki korporasi. Yakni, solidarity," kata Hendrikus.

Dan kini, menurut Hendrikus, koperasi sudah bisa dibawa masuk ke ekosistem ekonomi digital. "Sudah bisa tanpa tatap muka, bisa lintas negara, sah secara hukum dengan tanda tangan digital, hingga lebih mudah meminimalisir fraud," ujar Hendrikus.