Oleh : Alva Raksa, Pemerhati Media Digital

Menjelang Pilkada serentak 2024, hoaks dan informasi palsu sering kali menyebar dengan cepat melalui media sosial dan aplikasi pesan singkat. Hoaks ini bisa menciptakan kebingungan, menimbulkan ketegangan sosial, dan merusak reputasi kandidat atau penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan agar tidak terjebak dalam arus informasi yang menyesatkan dan tetap berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi dengan bijak.

Hoaks bukanlah sekadar informasi salah atau tidak akurat, tetapi sering kali dibuat dengan niat tertentu, seperti membentuk opini publik atau merusak citra seseorang. Pada momen politik seperti Pilkada, penyebaran hoaks bisa berdampak langsung terhadap proses demokrasi. Masyarakat perlu memahami bahwa berita palsu yang tersebar dapat mengubah persepsi dan pilihan mereka. Bahkan, berita yang tampak sepele bisa memengaruhi hasil akhir pemilihan.

Agar terhindar dari hoaks, masyarakat perlu mengetahui tanda-tanda informasi palsu. Beberapa cirinya adalah judul yang provokatif atau sensasional, seperti menimbulkan kemarahan atau ketakutan, agar pembaca langsung membagikannya tanpa memverifikasi kebenarannya. Selain itu, hoaks sering kali berasal dari sumber tidak jelas atau situs abal-abal dan disebarkan melalui pesan berantai yang meminta penerima segera membagikan kepada orang lain. Gambar atau video yang diedit dan narasi di luar konteks juga menjadi bagian dari pola manipulasi konten hoaks.

Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu, Swastari Haz mengatakan pentingnya kewaspadaan terhadap hoaks untuk menjaga kualitas Pilkada serentak. Arus informasi yang cepat melalui media sosial memerlukan sikap hati-hati agar masyarakat tidak mudah terpengaruh berita palsu yang dapat memicu perpecahan dan mengganggu proses demokrasi. Bawaslu bersama KPU terus mendorong masyarakat agar lebih teliti dalam menyaring informasi dan memastikan bahwa berita yang diterima berasal dari sumber resmi dan terpercaya. Sosialisasi juga diperkuat dengan mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam memerangi hoaks demi menjaga kelancaran proses pemilihan.

Hoaks tidak hanya merugikan para kandidat, tetapi juga dapat mengancam stabilitas sosial. Penyebaran informasi palsu berpotensi menimbulkan ketegangan di masyarakat dan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemilu. Oleh karena itu, Bawaslu mendorong masyarakat untuk selalu memverifikasi setiap informasi dan berperan aktif dalam melaporkan hoaks yang beredar. Partisipasi publik dianggap sangat penting agar Pilkada berlangsung dengan jujur, transparan, dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi

Peran masyarakat sangat penting dalam menangkal penyebaran hoaks. Selain berhati-hati, masyarakat juga perlu berpikir kritis. Penting untuk selalu bertanya, apakah informasi tersebut merupakan fakta atau opini, apakah sumbernya terpercaya, dan apakah ada motif tersembunyi di balik informasi tersebut. Dengan pola pikir kritis seperti ini, dampak dari penyebaran hoaks dapat diminimalkan. Literasi informasi menjadi kunci agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dan mampu menilai kebenaran informasi secara mandiri.

Sementara itu. Pemerintah dan media juga memiliki tanggung jawab besar dalam meningkatkan literasi informasi di kalangan masyarakat. Sosialisasi terkait bahaya hoaks harus digencarkan, terutama menjelang Pilkada. Berbagai kanal komunikasi, baik online maupun offline, bisa dimanfaatkan untuk menjangkau masyarakat luas. Media arus utama juga harus terus menyajikan berita yang akurat dan faktual, serta berperan aktif dalam memverifikasi informasi yang beredar.

Anggota Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Heni Mulyati mengatakan pihaknya mengajak masyarakat untuk bersikap kritis dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar. Langkah ini diharapkan dapat membantu menjaga suasana kondusif di setiap daerah serta memastikan Pilkada 2024 berjalan jujur, transparan, dan lancar.

Hal tersebut disebabkan karena keberhasilan dalam melawan hoaks sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Selain berhati-hati dalam menyebarkan informasi, masyarakat juga perlu berani melaporkan hoaks yang ditemukan. Beberapa platform menyediakan fitur pelaporan, dan Bawaslu menerima aduan terkait hoaks yang berpotensi mengganggu proses pemilihan. Dengan langkah ini, penyebaran informasi palsu dapat ditekan, dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi tetap terjaga.

Masyarakat juga dapat berperan aktif dengan mengikuti kegiatan literasi digital yang diadakan oleh komunitas atau lembaga terkait. Dengan mengikuti kegiatan ini, masyarakat bisa lebih memahami cara kerja hoaks dan belajar melindungi diri dari informasi palsu. Partisipasi ini tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga bagi lingkungan sekitar karena dapat menciptakan masyarakat yang lebih cerdas dan kritis dalam menerima informasi.

Kewaspadaan masyarakat dalam menghadapi hoaks akan membawa dampak positif bagi proses demokrasi. Pemilihan yang berlangsung dengan jujur dan tanpa gangguan informasi palsu akan menghasilkan pemimpin yang benar-benar dipilih berdasarkan kehendak rakyat. Selain itu, masyarakat yang kritis dan cerdas akan lebih sulit terpengaruh oleh isu-isu tidak benar, sehingga tercipta lingkungan sosial yang harmonis dan demokratis. Kerja sama antara masyarakat, pemerintah, dan media sangat dibutuhkan agar Pilkada dapat berlangsung dengan lancar dan menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.