NERACA

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa sektor energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merupakan sektor yang sangat strategis dan memiliki potensi yang sangat besar, sektor yang memberikan multiplayer efek yang besar bagi perekonomian nasional.

Kementerian ESDM, lanjut Presiden Jokowi, memberikan kontribusi pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sangat besar bagi Indonesia mencapai setidaknya Rp1.800 triliun dalam 10 tahun terakhir.

"Kita tahu sejak tahun 2014 sampai hari ini, PNBP yang diterima oleh negara dari ESDM berarti 10 tahun, besar sekali, kurang lebih Rp1.800 triliun. Kalau melihat dua tahun yang lalu, 2022 itu Rp348 triliun, kemudian di tahun 2023 itu Rp229 triliun, bertahunya juga sangat besar sekali," ungkap Presiden Jokowi.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menambahkan Kementerian ESDM adalah Kementerian dari amanah pasal 33 Undang-Undang 1945. Jadi untuk mewujudkannya harus fokus dalam bekerja secara maksimal untuk memberikan kontribusi terbaiknya kepada kesejahteraan rakyat bangsa negara.

Meski begitu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI yang juga menjadi Ketua Raker tersebut, Eddy Soeparno, meminta kepada Kementerian ESDM untuk menyelesaikan program-program tahun anggaran 2024 pada tahun ini juga. "Komisi VII mendesak Kementerian ESDM untuk merealisasikan program tahun anggaran 2024 paling lambat Bulan Desember 2024, khususnya untuk program yang bermanfaat langsung kepada masyarakat," jelas Eddy.

Adapun kesepakatan rincian pagu indikatif Kementerian ESDM Tahun 2025 per unit adalah sebagai berikut, Sekretariat Jenderal sebesar Rp553,65 miliar; Inspektorat Jenderal Rp138,6 miliar; Ditjen Migas Rp4,84 triliun; Ditjen Ketenagalistrikan Rp496,05 miliar; Ditjen Minerba Rp735,95 miliar; Setjen DEN Rp63,77 miliar; BPSDM ESDM Rp617,90 miliar; Badan Geologi Rp929,61 miliar; BPH Migas Rp254,29 miliar; Ditjen EBTKE Rp657,02 miliar; dan BPMA Rp92,12 miliar.

Sekedar catata, dalam pagu indikatif tahun 2025, Kementerian ESDM telah mengalokasikan usulan rencana anggaran untuk infrastruktur yang berdampak langsung kepada masyarakat, diantaranya adalah sebanyak 5.000 paket konkit untuk nelayan dan petani, program BPBL untuk 130.000 Rumah Tangga, Pembangunan PJU-TS sebanyak 10.000 unit, Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) sebanyak tiga unit, PLTM sebanyak 1 unit (skema multi years contract), serta pembangunan pipa gas bumi Cirebon-Semarang Tahap II dan Duri-Sei Mangkei (skema multi years contract).

Jumlah ini naik dibandingkan nominal Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, yang menetapkan Pagu Indikatif Kementerian ESDM TA 2025 sebesar Rp3,91 triliun.

Sebelumnya, mantan menteri ESDM Arifin Tasrif, mengusulkan Rencana Kerja & Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) untuk Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp9,38 triliun. Jumlah ini naik dibandingkan nominal Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, yang menetapkan Pagu Indikatif Kementerian ESDM TA 2025 sebesar Rp3,91 triliun.

"Pagu indikatif ini terdiri dari dana Rupiah Murni (RM) sebesar Rp3,13 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Unit Penghasil sebesar Rp282,01 miliar, dan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp493,59 miliar," urai Arifin pada rapat kerja dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Arifin menyampaikan bahwa SBPI TA 2025 belum mencakup PNBP Royalti Minerba dan Penjualan Hasil Tambang (PHT). PNBP Royalti Minerba sebesar 1.196,00 miliar akan didistribusikan ke enam unit eselon I KESDM, sedangkan PNBP PHT sebesar 4.279,50 miliar akan digunakan untuk pembangunan Pipa Cisem dan Dusem.

"Rencana Kerja KESDM Tahun 2025 memperhitungkan pemenuhan anggaran yang bersifat wajib, seperti gaji dan operasional kantor, serta kegiatan agenda pembangunan. Distribusi pagu per Unit Organisasi harus dilakukan secara efisien dan tepat guna," tambah Arifin.

Arifin juga mengungkapkan 90,06 persen realisasi anggaran Kementerian ESDM pada tahun 2023 dialokasikan untuk kegiatan infrastruktur untuk masyarakat seperti, pembangunan pipa gas Cirebon - Semarang (CISEM), Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya, bantuan alat masak listrik, dan pembagian konverter kit (konkit) untuk petani dan nelayan.

"Realisasi anggaran sebesar Rp6,18 T atau 90,06% dari pagu Rp6,8 T. Sebagian anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan infrastruktur bagi masyarakat antara lain Pipa Gas CISEM, konkit nelayan, konkit petani, PJU-TS, PLTS, Bantuan Alat Masak Listrik, Alat Penyalur Daya Listrik, dan Konversi Motor Listrik," kata Arifin.