NERACA

Ambon – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjamin keandalan pasokan dan suplai listrik di Indonesia Timur, khususnya wilayah Maluku dan sekitarnya selama periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Kondisi ini sekaligus menjaga aktivitas dan pertumbuhan perekonomian masyarakat 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

"Saya dapat pastikan dengan kesiapan yang dilakukan oleh teman-teman Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk persiapan Natal dan Tahun Baru, InsyaAllah listrik aman," kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat memantau langsung Pembangkit Terapung Barge Mounted Power Plant (BMPP) Nusantara I Kota Ambon, Provinsi Maluku.

Bahlil mengungkapkan, pembangkit Listrik Terapung BMPP Nusantara I memiliki kapasitas terpasang 60 MW dengan menggunakan mesin diesel berbahan bakar minyak (HSD) atau gas sebagai sumber energi utamanya. Keberadaan pembangkit tersebut dapat menjaga stabilitas kondisi kelistrikan kota Ambon. "(Kapasitas terpasang) ini ada 60 Mega Watt (MW). Jadi kapasitas terpasang sekarang di seluruh Ambon ini sekitar 100 MW. Kita peak-nya di antara 60 MW sampai 70 MW. Jadi cadangannya masih ada sekitar 30 MW," tegas Bahlil.

Pemerintah memastikan masyarakat tidak perlu khawatir atas pasokan sumber energi untuk kelistrikan di wilayah 3T. "Saya pikir tidak ada yang harus dikhawatirkan. Suplai terhadap bahan bakar, batubara, gas, itu juga cukup untuk kapasitas 17 sampai 18 hari, bahkan ada yang 20 hari. Jadi relatif oke," ungkapnya.

Terkait wilayah 3T yang belum terlistriki, Bahlil meminta kepada PT PLN (Persero) untuk segera memberikan akses kelistrikan di daerah tersebut. Ini sebagai respon cepat pemerintah dalam mewujudkan energi yang adil dan merata di seluruh pelosok Indonesia.

"Bagi saudara-saudara kita yang memang desanya belum ada listrik, saya sudah minta kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Ketenagalistrikan dan Kementerian ESDM untuk segera melakukan program listrik masuk desa supaya kita bisa bekerja sama dengan PLN. Itu menjadi program dan perintah Presiden Prabowo agar memastikan semua rakyat harus mendapatkan fasilitas listrik," ungkap Bahlil.

Bahlil mengungkapkan terdapat beberapa desa di Maluku yang belum terlistriki selama 24 jam. "Ada 305 desa yang listriknya itu baru 6 jam dan ada sekitar 200 desa lebih yang listriknya 12 jam. Saya sudah meminta kepada General Manager (GM) PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Maluku dan Papua agar listrik yang 12 jam dijadikan 24 jam dan yang 6 jam itu dijadikan 12 jam. Memang ini bertahap," jelas Bahlil.

Seperti diketahui, BMPP Nusantara I dilengkapi dengan sistem kontrol otomatis yang memungkinkan pengaturan operasi pembangkit secara efisien dan andal. Dengan desain terapungnya, pembangkit ini memiliki fleksibilitas tinggi sehingga dapat dipindahkan ke lokasi lain sesuai kebutuhan pasokan listrik.

Untuk mendukung distribusi daya, BMPP Nusantara I ini terhubung ke jaringan transmisi lokal di wilayah Ambon, berperan penting dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dan industri setempat. Selain itu, pembangkit ini mampu beroperasi dalam durasi panjang dengan stabilitas output daya yang optimal, menjadikannya solusi strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di daerah kepulauan seperti Ambon.

Lebih lanjut, pengembangan kendaraan listrik, khususnya motor dan sepeda listrik, semakin meningkat pesat. Sejumlah produsen terus berlomba-lomba untuk menghasilkan berbagai produk kendaraan listrik yang inovatif dan berkualitas dengan desain yang menarik dan futuristik.

Seiring tren tersebut, minat masyarakat juga kian marak untuk membeli dan menggunakan kendaraan roda dua listrik. Peluang pasar kendaraan listrik roda dua yang besar ini turut dimanfaatkan dan dimaksimalkan oleh pelaku industri dalam negeri, khususnya sektor industri kecil dan menengah (IKM).

Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian terus memacu pembinaan kepada para pelaku IKM alat angkut untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi kendaraan listrik, salah satunya melalui kegiatan Pendampingan Pengembangan Prototipe Kendaraan Listrik di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Kendaraan berbasis listrik ini merupakan hasil kegiatan pendampingan Kemenperin melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) kepada pelaku IKM alat angkut di NTB yang kami dorong agar mampu memproduksi kendaraan multiguna berbasis listrik,” papar Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza.