NERACA

Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengusulkan program tol laut tetap dilanjutkan sebagai bagian dari rencana strategis di era pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk meningkatkan konektivitas dan distribusi barang di seluruh wilayah Indonesia.

"Yang jelas bagi kami, dari Kementerian Perhubungan khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, bahwa tol laut ini akan kami mohonkan untuk tetap dipertahankan (di pemerintahan baru)," kata Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Hartanto di Jakarta, Selasa (8/10).

Hartanto menuturkan bahwa tol laut ini merupakan program unggulan lantaran bisa menekan disparitas harga untuk wilayah Indonesia timur khususnya di wilayah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan). "Program tol laut merupakan program yang unggulan, di mana tentu konektivitas lebih tercapai, terjangkau, lalu tujuan disparitas harga," ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa Kemenhub telah mengajukan anggaran untuk program tol laut sebesar Rp1.124 triliun pada 2025. "Indikasi dari semua itu, kami sudah mengajukan anggaran untuk tahun 2025, sehingga kemungkinan tol laut ini masih jalan. Memang anggaran kan belum ketuk palu, tapi sudah kita ajukan dan nanti di bulan Desember baru kita lihat betul anggaran itu," jelasnya.

Dia berharap agar transportasi tol laut ini tetap berjalan, meskipun masih ada yang harus dioptimalkan. "Memang, kami sadar masih ada beberapa kekurangan terkait misalnya penyediaan kapal, lalu juga ketepatan waktu dan sebagainya. Ini kami terus coba untuk sempurnakan," katanya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa trayek muatan dan armada kapal dalam program tol laut mengalami peningkatan signifikan, khususnya di wilayah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan), guna mendukung distribusi logistik yang lebih efisien.

"Tahun 2015, kami memulai layanan tol laut yang menghubungkan titik-titik di barat dan timur, dari awalnya 3 trayek menjadi 39 trayek di tahun 2024," kata Menhub dalam Konferensi Pers Kinerja Sektor Transportasi 10 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Sedangkan, untuk jumlah kapal yang awalnya pada tahun 2015 hanya sebanyak 3 unit kapal kini juga telah berkembang menjadi 39 kapal pada tahun 2024. Kemudian, dari sisi jumlah pelabuhan singgah dari awalnya pada tahun 2015 hanya sebanyak 11 pelabuhan berkembang menjadi 114 pelabuhan pada tahun 2024.

Dia menyampaikan bahwa selama 10 tahun melayani masyarakat Indonesia, tol laut telah mengalami peningkatan signifikan baik dari sisi jumlah trayek, muatan, maupun armada kapal. Adapun jumlah muatan berkembang dari tahun 2015 yang hanya memuat 30 ton dengan 88 TEU’s menjadi 989,75 ton dengan 31,878 TEUs pada tahun 2024.

"Dasar inisiasi Presiden untuk menghadirkan layanan tol laut adalah angkutan logistik ke wilayah timur yang belum maksimal, ditandai dengan adanya disparitas harga," ujarnya. Melalui tol laut, pemerintah berkomitmen mendukung pembangunan wilayah-wilayah 3TP. Tujuan dari tol laut juga menghindari kelangkaan barang dan menurunkan disparitas harga.

Agar layanan semakin baik, Menhub meminta semua pihak yang terlibat tetap melakukan evaluasi dan pengawasan melalui perencanaan dan pengembangan dengan evaluasi rute dan frekuensi sesuai kebutuhan masyarakat, pengusulan anggaran tepat guna menjamin kelangsungan layanan.

Kemudian, evaluasi regulasi agar sesuai tantangan dan kebutuhan saat ini, pengawasan berkelanjutan demi efektivitas program, peningkatan keselamatan kapal, penyusunan tata kelola anggaran dan aset yang transparan, koordinasi dengan pemangku kepentingan pusat, daerah, serta pelaku usaha, juga penguatan peran pemerintah daerah dalam pengawasan.

“Meskipun telah memberikan banyak manfaat, program ini masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan fiskal, armada kapal, serta infrastruktur pelabuhan sehingga evaluasi dan pengawasan harus terus dilakukan,” kata Menhub.