NERACA

Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bertekad untuk terus meningkatkan daya saing industri manufaktur dalam menopang perekonomian nasional. Selama ini, sektor manufaktur mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penerimaan devisa dari investasi dan ekspor hingga penambahan jumlah penyerapan tenaga kerja.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Andi Rizaldi mengaku berkomitmen untuk semakin meningkatkan mutu dan daya saing industri dalam negeri. Langkah ini direalisasikan juga melalui peran Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Pada triwulan II tahun 2024, industri pengolahan nonmigas berkontribusi sebesar 16,70 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa industri manufaktur merupakan sektor yang memiliki sumbangsih terbesar pada triwulan tersebut.

Selain itu, pertumbuhan industri pengolahan nonmigas pada triwulan II-2024 mencapai 4,63 persen, dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 18,82 juta orang sampai Februari 2024. “Dari sisi kontribusi ekspor, industri pengolahan nonmigas masih mendominasi hingga 73,27 persen dari total ekspor nasional sepanjang Januari – Juni 2024 dengan nilai mencapai USD91,65 miliar,” sebut Andi.

Guna mendukung penguatan daya saing industri nasional, BSPJI Jakarta mengadakan Temu Pelanggan beberapa waktu lalu. “Kegiatan ini juga sebagai wujud nyata dukungan terhadap dunia industri di tengah tantangan daya saing pada era globalisasi saat ini,” kata Andi.

BSPJI Jakarta sebagai salah satu satuan kerja di bawah BSKJI yang telah berstatus Badan Layanan Umum (BLU) diharapkan dapat bergerak cepat dalam beradaptasi, bertransformasi, berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan industri yang sangat dinamis. Hal ini sesuai dengan semangat yang diusung oleh BSPJI Jakarta, yaitu Cepat, Ramah, Mudah, Akuntabel dan Transparan (Cermat).

“Selain itu, kegiatan temu pelanggan diharapkan akan mampu meningkatkan kerja sama dan sinergi antara BSPJI Jakarta dengan pengguna jasa layanan,” ungkap Kepala BSPJI Jakarta, Lilih Handayaningrum. BSPJI Jakarta telah memberikan kontribusi dan layanan kepada pelanggan industri sejak tahun 2012.

Menurut Lilih, kegiatan temu pelanggan ini bertujuan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada indutri terutama untuk menyampaikan informasi terbaru mengenai Layanan Jasa Teknis dari BSPJI Jakarta.

“Selain itu, temu pelanggan ini juga meningkatkan kepercayaan dari pelanggan pengguna layanan jasa BSPJI Jakarta serta sebagai sarana memperoleh informasi kebutuhan industri untuk mendapatkan peluang kerja sama untuk masa mendatang,” papar Lilih. 

Lebih lanjut, Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia untuk Agustus 2024 kembali mengalami kontraksi dan turun dari posisi Juli 2024. PMI manufaktur Indonesia tercatat 48,9, turun 0,4 poin dari Juli 2024 yang sebesar 49,3. Menurut rilis S&P Global, kontraksi PMI manufaktur Indonesia pada Agustus 2024 dipengaruhi oleh penurunan pada output dan dan permintaan baru yang paling tajam sejak Agustus 2021. Permintaan asing juga turun semakin cepat hingga paling tajam sejak bulan Januari 2023.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, “sekali lagi kami tidak kaget dengan kontraksi lebih dalam industri manufaktur Indonesia. Penurunan nilai PMI manufaktur bulan Agustus 2024 terjadi akibat belum ada kebijakan signifikan dari Kementerian/Lembaga lain yang mampu meningkatkan kinerja industri manufaktur.”

S&P Global juga menyebutkan adanya pelemahan penjualan yang menyebabkan peningkatan stok barang jadi selama dua bulan berjalan.

Agus mengatakan bahwa melemahnya penjualan dipengaruhi oleh masuknya barang impor murah dalam jumlah besar ke pasar dalam negeri terutama sejak bulan Mei 2024. “Adanya barang impor murah membuat masyarakat lebih memilih produk-produk tersebut dengan alasan ekonomis. Hal ini dapat menyebabkan industri di dalam negeri semakin menurun penjualan produknya serta utilisasi mesin produksinya,” ujar Agus.

Sementara itu, Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif menambahkan, para pelaku industri mengamati perkembangan penerapan aturan oleh pemerintah. Hal ini dapat berpengaruh pada perlambatan ekspansi pada subsektor industri.

“Misalnya, pada industri makanan dan minuman, para pelaku usaha nampak menahan diri dengan adanya rencana pemberlakuan cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan,” kata Febri.

Begitu juga dengan ketidakjelasan isi data 26.415 kontainer dari Kemenkeu yang sampai saat ini belum menemukan titik terang. Kemenperin saat ini belum bisa menyusun kebijakan atau langkah-langkah mengantisipasi banjirnya pasar domestik oleh produk jadi impor tersebut. Kemenko Perekonomian memang telah memfasilitasi pertemuan antar Kementerian/Lembaga terkait, namun realisasi datanya masih belum ada. 

Di sisi lain, importir juga semakin mempercepat proses impor barang jadi untuk mengantisipasi pemberlakuan kebijakan pembatasan impor ke depan, seperti pemberlakuan BMAD, Lartas, atau pengalihan pintu masuk barang impor untuk tujuh komoditas ke tiga pelabuhan Indonesia Timur, yaitu Pelabuhan Sorong, Bitung, dan Kupang.