Jakarta-Presiden Jokowi mengakui bahwa birokrasi perizinan investasi di sektor energi hijau, khususnya dalam membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) atau geothermal masih berbelit-belit. Sehingga, proses izin investasi bisa memakan waktu hingga 5-6 tahun sebelum proyek pembangkit listrik panas bumi bisa mulai dikerjakan. 

NERACA

"Ya biasa, urusan perizinan-perizinan di kita masih banyak yang mumet. Itu yang harus dibenahi, membenahi sistem, sehingga terjadi kecepatan, pemangkasan-pemangkasan," tegas Presiden di sela acara IIGCE 2024 di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (18/9). .

"Contoh urusan AMDAL sampai 1-2 tahun. Belum izin-izin yang lainnya. Kalau sampai 6 tahun itu, siapa yang mau investasi kalau suruh nunggu sampai 6 tahun," ujar Kepala Negara.  

Jokowi mengatakan, seluruh dunia mini sedang berlomba-lomba untuk masuk ke energi hijau. Menurut dia, itu jadi peluang bagi Indonesia yang punya potensi kekayaan sumber daya yang sangat besar. 

Semisal panas bumi, yang menyimpan potensi untuk sumber daya kelistrikan hingga 24.000 MW. Meskipun investasi di sektor tersebut sudah didorong sejak empat dekade silam, namun pemanfaatannya masih sangat minim.

"Contoh kek tadi, geothermal 24.000 MW, gede banget. Dia dikerjakan sejak tahun 80an sampai sekarang baru 11 persen. Berarti hanya 2.600 MW. Kecil sekali," ujar Jokowi.

"Padahal yang ngantri pingin menggunakan buanyak sekali. Ada apa, ya tadi dijawab pak Menteri ESDM, izinnya terlalu lama. Itu yang harus dibenahi," pinta Jokowi seperti dikutip Liputan6.com. 

Adapun pernyataan tersebut diberikan Jokowi guna menjawab laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia. Yang bersangkutan sempat menceritakan pengalamannya saat masih menjadi Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Ketika izin investasi energi hijau harus melalui proses panjang lintas instansi, sebelum akhirnya pengerjaan proyek bisa dimulai. 

"Kenapa, orang melakukan investasi ini urus izin 3 tahun. RKKPL (Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan), izin AMDAL, izin lokasi bisa 2-3 tahun. Masuk di Kementerian ESDM, main lagi barang ini. Eksplorasi itu butuh waktu 2-3 tahun," ujarnya.

Sehingga, menurut Bahlil, proses pengerjaan suatu proyek energi hijau baru bisa dimulai di tahun keenam. Menurut dia, itu bahkan lebih lama dari satu periode masa jabatan presiden. "Coba bayangkan pak. Jadi akan susah kita melakukan percepatan untuk menuju 2060 net zero emission, dan kita mempunyai cadangan terbesar," tutur Bahlil.

Potensi EBT

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengungkap Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) hingga 3.677 Gigawatt. Potensi itu berasal dari tenaga surya, energi angin, hydro, biomassa, arus laut hingga panas bumi.

"Jika melihat energi yang berpotensi untuk di Indonesia baru terbarukan nilainya 3.677 gigawatt, kita bicara potensi yang di mana berasal tenaga surya, angin, hydro, arus laut, biomass, panas bumi dan lain-lainnya," ungkap Rosan dalam pidatonya di St. Regis Jakarta, Selasa (17/9). .

Rosan yakin potensi tersebut dapat membantu Indonesia mencapai cita-cita net zero emission pada 2060. Namun, dia juga mengakui target penurunan emisi karbon telah mengalami perlambatan.

"Saat ini, energi terbarukan yang dipakai itu 14%, padahal target kita pada tahun 2025 setahun dari sekarang itu sebetulnya adalah 23%. Jadi kita memang ketinggalan dari target-target kita," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, dia juga mengungkapkan bahwa dibutuhkan tata kelola dan fasilitas pendukung yang baik untuk mendatangkan investor asing menanamkan modalnya pada sektor energi terbarukan di Indonesia. "Untuk mereka (investor) ber-investasi (di Indonesia), yang berhubungan dengan tata kelola yang berkelanjutan dan berkesinambungan dari lingkungan hidup, itu menjadi salah prioritas utama,” ujarnya. 

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia secara resmi membuka ajang The 7th Indonesia China Energy Forum (ICEF), Selasa (3/9). Pada kesempatan itu, Bahlil menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas investasi China di Tanah Air agar tetap berjalan dengan baik.

"Saya tawarkan kepada teman-teman investor China beberapa potensi yang dapat kita kembangkan bersama. Di sinilah pertemuan untuk menemukan formulasi yang tepat dalam rangka pengembangan bisnis bersama,” kata Bahlil saat membuka acara.

Sektor energi, menurut dia, memiliki peran vital dalam mendorong peningkatan perekonomian dan kemajuan teknologi antarkedua pihak. "Kami berkomitmen memajukan tujuan bersama yang mencakup pengembangan energi berkelanjutan, inovasi teknologi, dan pertumbuhan ekonomi," tegasnya.

Bahlil menyinggung transisi energi sebagi terobosan utama dalam mewujudkan komitmen global guna mencapai dekarbonisasi. Indonesia bahkan menunjukkan sikap serius atas upaya tersebut kepada Pemerintah China. "Kami telah mengembangkan Peta Jalan Emisi Nol Bersih atau Net Zero Emission (NZE) yang komperhensif di sektor energi," ungkapnya.

Terkait hal tersebut, Pemerintah RI menawarkan peluang kolaborasi kepada China. Tawaran ini atas dasar besarnya potensi sumber daya Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang dimiliki oleh Indonesia, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kayan (13.000 MW) dan Mamberamo, Papua (24.000 MW). "Ini sebuah potensi yang kita tawarkan ke Tiongkok untuk bisa berkolaborasi bersama. Ini tidak mungkin kita lakukan sendiri," kata Bahlil.

Aspek lain yang menjadi fokus pemerintah pada masa mendatang, keberadaan hilirisasi yang berorientasi green energy dan green industry. "Kunci dari implementasi kebijakan ini adalah keberadaan listrik," imbuhnya.

Untuk itu, berdasarkan roadmap transisi energi, pemerintah Indonesia menerapkan strategi menuju karbon netral dari sisi suplai, seperti fokus pada pembangkit listrik tenaga surya, hidro, panas bumi, dan hidrogen. Di samping itu, langkah lain yang diambil adalah penghentian pembangkit listrik batubara secara bertahap, dan penggunaan teknologi rendah emisi, yaitu teknologi CCS/CCUS.

Sementara dari sisi demand, antara lain pemanfaatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, pemanfaatan biofuel, dan penerapan manajemen energi.

Bagi Indonesia, kemampuan mencapai NZE pada 2060 harus tetap mempertimbangkan konteks dan kondisi nasional di masing-masing negara. Misalnya, Indonesia masih mengoptimalkan pengembangan energi fosil selaras dengan kemajuan masif pembangunan infrastruktur energi bersih.

Ke depan, kemitraan yang tengah dijalin di sektor energi harus saling menguntungkan kedua belah pihak. "Kami akan membuka ruang yang sebaik-baiknya untuk melakukan bisnis di Indonesia dengan tetap memperhatikan aturan dan harus menguntungkan semuanya," ucapnya.

Hal senada disampaikan oleh Administrator of National Energy Administration (NEA) China, Zhang Jianhua. Pemerintah China disebut melihat prospek cerah dari hubungan bilateral tersebut.

"Indonesia dan Tiongkok dalam proses pembangunan (energi) memiliki konsep yang sama. Kami membahas kemitraan strategis dalam mempengaruhi pasar dunia Internasional," kata Zhang.

Transfer teknologi dan sumber daya manusia (SDM) oleh China diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan ketahanan energi domestik. "Kerja sama di bidang energi adalah kerja sama yang solid untuk menyukseskan kesejahteraan rakyat," ujarnya. bari/mohar/fba