NERACA

Jakarta - Hingga Juli 2024, Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah mencapai Rp8.502,69 triliun. Angka ini meningkat Rp57,82 triliun dalam sebulan. Banyak yang memprediksi utang pemerintah Jokowi akan menembus angka Rp 10 ribu triliun, yang nantinya akan diwariskan ke pemerintah baru Prabowo.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Prof Didik J Rachbini, mengatakan utang tersebut pasti akan diwariskan kepada pemerintahan Prabowo. Selain itu, dampak pembayaran bunga akan semakin besar setiap tahunnya.“Kalau kita berutang lagi, dengan menjalankan kebijakan yang sama Insyaallah kita akan krisis, krisisnya akan lebih dalam lagi,” kata Didik seperti dalam keterangan tertulisnya pada Neraca, Rabu (18/9).

Menurut  Didik, utang suatu negara akan berpengaruh terhadap sejumlah kebijakan lainnya, tidak hanya satu kebijakan keuangan semata. “Seluruh keputusan yang dilakukan oleh pejabat negara soal utang ini, akan berpengaruh ke kanan ke kiri. Sehingga syarat dari pengambilan keputusan di domain publik itu harus menyertakan secara demokratis pihak-pihak yang terkait di dalam utang tersebut pembayar pajak yaitu masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah maupun parlemen perlu melakukan check and balances terhadap kebijakan keuangan negara agar keuangan negara tidak mengalami krisis lebih dalam.

Dia melanjutkan, 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, terlihat bagaimana kebijakan-kebijakan yang dijalankan secara otoriter. “Sekarang 10 tahun Jokowi berkuasa, pura-pura lugu, pura-pura nggak ngerti apa-apa, tapi ternyata setelah 10 tahun kelihatan. Maka sebenarnya, pemerintahan ini dijalankan secara otoriter oleh Raja Jawa Bukan Raja Sunda,” ujarnya lagi.

Rektor Paramadina ini juga mengatakan bahwa selama ini parlemen tidak mampu menjaga check and balances terkait keuangan negara dan Prabowo akan dibebani oleh utang-utang yang dilahirkan Jokowi. “Tidak ada satu orang pun lembaga DPR parlemen yang menjaga dengan check and balances keputusan-keputusan itu sehingga hutang kita bisa mencapai 10.000 triliun dan dampaknya untuk bayar bunga saja saya sudah menyebut lima tahun yang lalu itu Jokowi itu raja utang dan akibatnya Prabowo akan mewarisi utang itu,” tutur dia. 

Pada kesempatan sebelumnya, Ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menilai Jokowi sebagai presiden beruntung. Masa awal pemerintahan Jokowi diwarisi level utang yang relatif rendah dan dia memanfaatkan kondisi itu untuk berutang. "Pak Jokowi selama 10 tahun menikmati itu, karena dia mewarisi dari kepemimpinan Pak SBY yang utangnya rendah," kata Wijayanto.

Sementara di akhir masa jabatan pertama Jokowi pada 2019, level utang pemerintah dari PDB mencapai 30,6% atau Rp 4.786,58 triliun. Lonjakan utang yang sebenarnya kemudian terjadi pada periode kedua Jokowi. Pada 2020, utang pemerintah melonjak 27,01% dari tahun sebelumnya menjadi Rp 6.079,17. Nilainya kembali naik pada 2021 menjadi Rp 6.913,98 triliun, dan pada 2022 tembus Rp 7.776,74 triliun. Kemudian, utang pada 2023 mencapai Rp 8.163,07 triliun. Menurut data April 2024, utang pemerintah pusat sudah mencapai Rp 8.338,43. Kenaikan jumlah utang ini ikut meningkatkan rasio utang pemerintah terhadap PDB, dari semula 30,6% dari PDB pada 2019 menjadi 38,64% dari PDB pada April 2024.

“Besarnya utang pemerintah saat ini membuat beban negara untuk membayar utang beserta bunganya semakin berat. Pada 2024 atau tahun terakhir Jokowi, utang jatuh tempo yang harus dibayarkan pemerintah mencapai 434,29 triliun. Jumlah itu akan melonjak pada 2025, ketika pemerintahan baru harus membayar utang pokok mencapai Rp 800,33 triliun, belum termasuk bunga,” ujarnya.

Pada 2026, utang jatuh tempo akan lebih membengkak menjadi menjadi 803,19 triliun. Pada 2027, utang jatuh tempo masih menggunung, yakni Rp 802,61 triliun. “Utang jatuh tempo baru berkurang pada 2028, ketika pemerintah harus membayar utang jatuh tempo sebesar Rp 719,81 triliun. Total utang jatuh tempo sepanjang 2025-2028 mencapai 3.125 triliun, belum termasuk bunga,” tandasnya. agus