NERACA

Jakarta – Keputusan pemerintah untuk pembatasan BBM bersubsidi dan kenaikan tarif kereta rel listrik (KRL) menuai pro dan kontrak. Namun menurut direktur eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, dampak kebijakan tersebut akan membawa daya beli masyarakat semakin memburuk.

Esther menjelaskan belakangan inflasi transportasi menjadi salah satu yang tertinggi di antara kelompok pengeluaran lainnya. Oleh sebab itu, dia mengaku khawatir dengan tren tersebut. "Biaya transportasi itu merupakan komponen dari biaya-biaya pembentukan barang lainnya. Jadi, saya khawatir kalau inflasi transportasi ini tidak diredam maka daya beli masyarakat ini akan memburuk," ujar Esther dalam forum secara daring di Jakarta, kemarin.

Pengajar di Universitas Diponegoro ini mencontohkan, angka inflasi biaya transportasi mencapai 0,22% pada Agustus 2024 (month-to-month/m-to-m). Angka tersebut lebih tinggi dari angka inflasi umum sebesar -0,03%. Andil inflasi biaya transportasi sebesar 0,03% juga hanya kalah dari biaya pendidikan sebesar 0,04% (m-to-m) pada Agustus 2024. Esther pun mengaitkan fakta tersebut dengan semakin banyaknya masyarakat yang turun kelas. "Ya, maka tidak heran jika jumlah kelas menengah ini akan turun," jelasnya.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik mencatat setidaknya 9,4 juta penduduk kelas menengah telah turun kasta ke kelompok aspiring middle class selama 2019 sampai dengan 2024. Sementara itu, wacana pembatasan BBM subsidi jenis pertalite dan solar disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Bahkan, Luhut menyatakan kebijakan pembatasan penerima BBM subsidi tersebut mulai diaplikasikan pada bulan depan.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) membocorkan rencananya semua jenis motor di atas 250 cc dan kendaraan mobil pelat hitam yang memiliki spesifikasi di atas 1.400 cc tidak lagi bisa membeli Pertalite. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marvest Rachmat Kaimuddin mengatakan, rencana itu dapat memperlebar ruang fiskal yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas dan kebersihan BBM, serta menyediakan bus listrik untuk mengatasi polusi udara perkotaan."Rencana kebijakannya sudah matang. BBM kita harus dibersihkan dari sulfur yang tinggi tetapi itu butuh biaya. Sementara BBM bersubsidi tidak boleh naik harganya. Maka dari itu, langkah paling tepat adalah memperbaiki penyaluran BBM bersubsidi," jelas Rachmat.

Dirinya menegaskan, harga BBM bersubsidi tidak akan naik dan pasokan akan tetap terjaga bagi masyarakat yang membutuhkan. Ia menampik anggapan rencana kebijakan ini akan menekan kelas menengah, karena pembatasan kemungkinan akan dilakukan berdasarkan tipe mesin mobil."Rencana kebijakan ini sudah dirancang sedemikian rupa justru untuk melindungi kelas menengah. Kelas menengah akan terlindungi karena masih dapat mengakses BBM bersubsidi yang kualitasnya diperbaiki dan rendah polusi," pungkasnya.

Adapun tarif KRL Jabodetabek direncanakan naik sebesar Rp1.000. Meski demikian, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Risal Wasal mengaku belum tahu kapan kenaikan tarif KRL tersebut bakal diterapkan karena masih akan menunggu restu kabinet pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto nantinya.

Pihak PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) alias KAI Commuter mengatakan memerlukan waktu tiga bulan untuk sosialisasi ke pengguna KRL terlebih dahulu terkait wacana kenaikan tarif sebesar Rp1.000 tersebut. Sebagai informasi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pemberian subsidi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk tiket kereta rel listrik (KRL) Commuter Line Jabodetabek pada 2025 masih bersifat wacana.

Budi mengatakan, memang sedang dilakukan studi agar semua angkutan umum bersubsidi digunakan oleh orang yang memang sepantasnya mendapatkan subsidi. Namun, kata dia, semua opsi yang ada masih bersifat wacana dan belum ada keputusan final.

Wacana pengenaan subsidi untuk KRL menjadi berbasis NIK ramai menjadi perbincangan di media sosial dalam beberapa waktu terakhir. Hal itu bermula dari pemberitaan yang mengutip data di Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 dari pemerintah yang diserahkan ke DPR untuk dibahas bersama. Dalam dokumen tersebut ditetapkan anggaran belanja subsidi PSO kereta api yang ditujukan untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek.

Beberapa perbaikan yang dilakukan yakni, salah satunya, dengan mengubah sistem pemberian subsidi untuk tahun depan.bani