NERACA

Jakarta – Ketua Bidang Pembinaan Daerah PWI Pusat, M. Harris Sadikin, memastikan bahwa tidak ada perubahan lokasi perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2025. Sesuai keputusan Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) II yang digelar pada 21 Agustus 2024 di Hotel Aria Barito, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, perayaan HPN 2025 akan tetap berlangsung di Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

"Kami tetap berpegang pada hasil Konkernas II di Banjarmasin. HPN 2025 Kalsel akan dilaksanakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Keputusan ini juga diperkuat dalam rapat pleno pengurus PWI Pusat pada awal September 2024," ujar Harris dalam keterangan dari Palangka Raya, Kalimantan Tengah, pada Kamis, 19 September 2024.

Menurut Harris, seluruh proses administrasi terkait HPN 2025 telah rampung. PWI Pusat juga telah mengirimkan surat resmi kepada Pemerintah Provinsi Riau yang mengonfirmasi pembatalan Riau sebagai tuan rumah HPN 2025. Di sisi lain, PWI Kalimantan Selatan telah menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah melalui surat resmi yang dikirimkan ke PWI Pusat. "Jadi, secara administrasi, semua sudah lengkap dan tidak ada masalah," tegasnya.

Terkait pihak-pihak yang masih mengklaim bahwa Riau akan menjadi tuan rumah HPN 2025, Harris menegaskan bahwa itu bukan merupakan keputusan PWI Pusat. "PWI Pusat sudah menetapkan kepanitiaan HPN 2025 di Kalimantan Selatan. Klaim-klaim lain di luar keputusan organisasi ini hanyalah pernyataan dari oknum yang tidak sah," jelasnya.

Harris juga menegaskan bahwa PWI Pusat yang sah di bawah kepemimpinan Ketua Umum Hendry Ch Bangun dan Sekretaris Jenderal Iqbal Irsyad tidak mengenal dualisme dalam tubuh organisasi. "Tidak ada dualisme dalam PWI. Hanya ada satu organisasi PWI yang sah, dan itu dipimpin oleh Hendry Ch Bangun dan Iqbal Irsyad," ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa kepengurusan PWI Pusat sudah tercatat dalam Akta Notaris dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan nomer AHU-0000946.01.08. Tahun 2024 tanggal 9 Juli 2024."Kalau ada yang mengaku sebagai PWI, silakan periksa apakah mereka terdaftar di Kemenkum HAM atau tidak. Jika tidak, berarti itu hanyalah ulah oknum yang mengaku-ngaku sebagai pengurus PWI Pusat," tambah Harris.

Meski ada isu yang beredar, Harris menegaskan bahwa organisasi PWI Pusat tetap berjalan normal. Berbagai program penting seperti Uji Kompetensi Wartawan (UKW), Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI), Anugerah Adinegoro, dan program-program lainnya terus berlanjut sesuai perencanaan.

"Kami meminta seluruh pengurus di provinsi tetap fokus pada program-program yang telah disusun dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang dihembuskan oleh segelintir oknum. Fokus kita adalah membesarkan PWI demi kepentingan anggota," pungkas Harris. (Mohar/fba)