Jakarta-Lembaga riset sektor energi dan tambang Reforminer menyoroti besarnya kesenjangan ekonomi yang terjadi di daerah yang menjadi lokasi industri pertambangan. Ada beberapa bagian yang mendapat manfaat tinggi dari keberadaan tambang tetapi ada bagian yang harus menderita karena adanya tambang.

NERACA

Direktur Eksekutif Reforminer Komaidi Notonegoro mengungkapkan, hasil riset yang didapat Reforminer menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di daerah yang menjadi basis investasi tambang naik siginifkan.

Misal pertumbuhan ekonomi di daerah Halmahera, Maluku Utara mencapai kisaran 20%-25% selama periode 2020-2023.  “Itu luar biasa, di atas rata-rata pertumbuhan nasional antara 5%-6%,” ujar Komaidi dalam paparan di St.Regis Jakarta, Selasa (17/9).

Tetapi di daerah-daerah itu, angka tingkat kedalaman kemiskinan juga naik signifikan. “Setelah kami lihat lebih lanjut lagi bahwa pertumbuhan ekonomi yang mencakup konsumsi rumah tangga, komsumsi pemerintah, investasi perusahaan, ekspor dikurangi impor; paling besar itu adalah dari komponen investasi swasta,” tegas Komaidi.

Dari temuan itu Reforminer juga melakukan pencocokkan dengan pola investasi, di mana dalam 3 tahun terakhir bahwa 60% PMA (Penanaman Modal Asing) di wilayah tersebut berasal dari luar Jawa. “Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah tersebut masih tinggi,” sebut Komaidi, tanpa merinci lebih lanjut.

Data BPS menunjukkan, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di wilayah Perkotaan/Pedesaan Maluku Utara mencapai 0,19 selama semester I-2024.

Sementara itu, di wilayah Perkotaan/Pedesaan Maluku mencapai 0,89 selama semester I-2024. “Artinya ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang naik signifikan tadi tidak balik ke masyarakat,” ujar dia.

“Di satu sisi, seolah-olah indikator ekonominya bagus tapi indikator sosial-masyarakatnya kurang. Saya kira ini menjadi PR kita bersama, baik juga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, karena kalau tidak segera diintervensi akan menjadi bom waktu,” imbuhnya.

Sebelumnya, ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stagnan selama 10 tahun terakhir. Ini merujuk pada dua periode pemerintahan Presiden Jokowi.

Head of Center of Macroeconomics and Finance Indef, Rizal Taufikurahman menyampaikan kebijakan infrastruktur yang dibangun Jokowi cenderung lambat dalam memberikan dampak ekonomi. Alhasil, realisasi pertumbuhan ekonomi berada bada angka yang tidak terlalu signifikan.

"Realisasi pertumbuhan ekonomi selama satu dekade stagnan di bawah target. Selama ini pun pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi rumah tangga," kata Rizal dalam diskusi Indef bertajuk Evaluasi 10 Tahun Jokowi Bidang Ekonomi, Selasa (27/8).

Dia mencatat, konsumsi rumah tangga berkontribusi sekitar hampir 58 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dia menilai, tren pertumbuhannya pun dibawah angka pertumbuhan ekonomi. "Kalau kita ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi maka setidaknya konsumsi rumah tangga harus di atas itu," ujarnya.

Pada periode kedua Presiden Jokowi, dia mengatakan ada tantangaj pandemi Covid-19 yang mengharuskan pemerintah mengambil kebijakan ekstra. Seperti penyesuaian fiskal dan mengucurkan bantuan sosial (bansos) dalam jumlah yang besar. "Harapannya dorongan fiskal cukup besar terhadap dampak kinerja pertumbuhan ekonomi, tapi sayangnya kalau kita lihat data konsumsi rumah tangga (periode) kedua ini selalu di bawah," ucapnya seperti dikutip Liputan6.com.

Di sisi lain, Rizal menyoroti soal kinerja ekspor-impor. Dalam 10 tshun terkahir dia mengatskan tingkat ekspor Indonesia mengalami penurunan, sekalipun naik, angka impor pun ikut meningkat. "Ini menunjukkan perdagangan atau daya saing kita untuk produk kita di pasar global ini jadi banyak tantangan yang saya kira berpengaruh pada daya saing. Ditambah impor barang yang mesti bahan baku untuk mendorong kinerja industri tapi sayangnya impor meningkat bukan untuk mayoritas bahan baku industri untuk perbaikan kinerja dan daya saing," bebernya.

Rizal menyampaikan, selama pemerintahan Jokowi, sektor ekonomi dihadapkan dengan berbagai tantangan. Pada akhirnya, mempengaruhi indikator ekonomi yang juga beragam.

Dia mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata berada di angka 5 persen. Namun, dia bilang, angka ini belum cukup membuat Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap. "Angka ini belum mampu mencapai target ambisius yang diharapkan untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah," kata Rizal.

Produk Lokal

Semetara itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berharap momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 bisa meningkatkan permintaan atas produk manufatur dalam negeri. "Momen Pilkada bisa meningkatkan permintaan atas produk manufaktur dalam negeri," kata Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif dalam konferensi pers rilis IKI, di Bogor, belum lama ini.

Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri anggaran penyelenggaraan Pilkada di seluruh kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia sebesar Rp 26 triliun. Oleh karena itu, Kemenperin mendorong KPU, Bawaslu dan DKPP wajib membeli produk dalam negeri.

"Kami berharap dalam penyelenggaraan Pilkada kali ini bisa menggunakan produk manufaktur dalam negeri, antara lain kertas, tinta pemilu, dan beberapa alat tulis lainnya yang dhasilkan oleh produk dalam negeri," ujarnya.

Febri menegaskan, agar penyelenggaraan Pilkada ini memperhatikan Tingkat Kemampuan Dalam Negeri (TKDN) dari masing-masing produk dalam negeri yang dibeli oleh APBD dalam penyelenggaraan Pilkada. Selain itu, Kemenperin juga menghimbau pasangan calon Kepala Daerah untuk tidak membeli, menggunakan, dan membagikan produk manufaktur ilegal pada pemilih.

"Kami berharap bisa membeli produk-produk dalam negeri bukan produk impor, seperti pakaian fashion seperti jilbab, bahan sembako, bahan ubin keramik misalnya dan yang lain. Kami berharap Pilkada tahun 2024 ini menjadi pesta demokrasi untuk rakyat Indoensia dan memberikan berkah terhadap industri dalam negeri," ujarnya.

Pemerintah mencatat realisasi belanja produk dalam negeri (PDN) hingga 14 September 2024 mencapai Rp 436,74 triliun. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, mengungkapkan bahwa meski angka ini masih di bawah target tahun 2024 yang sebesar Rp 778 triliun, ia optimistis kementerian, lembaga, serta instansi daerah dapat merealisasikan sisa target senilai Rp 341,63 triliun sebelum akhir tahun.

"Hingga 14 September 2024, realisasi belanja mencapai Rp 436,74 triliun, masih ada Rp 341,63 triliun yang harus dialokasikan untuk produk dalam negeri hingga Desember 2024," ujar Budi Arie dalam acara Temu Bisnis P3DN VIII di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (17/9).

Menurut dia, kekurangan realisasi ini akan dikejar melalui gelaran Temu Bisnis Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) VIII, yang diharapkan menyumbang sekitar Rp 186 triliun dari lima kementerian/lembaga dan 10 pemerintah provinsi.

"Berdasarkan hasil awal dari lima K/L dan 10 provinsi dengan anggaran terbesar, potensi realisasi belanja produk dalam negeri diproyeksikan mencapai Rp 186 triliun pada Temu Bisnis P3DN Tahap VIII ini," jelasnya.

Budi Arie juga menyoroti bahwa sejumlah negara saat ini tengah memperkuat penggunaan produk lokal di pasar domestik. Salah satu contohnya adalah Thailand, yang telah menetapkan kebijakan proporsi 60 persen untuk penggunaan barang dalam negeri. bari/mohar/fba