Jakarta- Tiga menteri  ekonomi: Menkop UKM, Mendag dan Menperin sepakat terhadap usul pemindahan pelabuhan yang jadi pintu masuk barang impor di luar Jawa. Utamanya menyasar 7 komoditas semisal tekstil dan produk tekstil (TPT) hingga pakaian jadi.

NERACA

"Saya dukung pak Mendag tuh. Saya setuju tuh. Pak Mendag kan sudah dukung harus ada lokasi baru untuk tempat masuknya barang impor," ujar  Menkop dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki Jakarta, Rabu (24/7).  

Adapun usulan pengalihan tersebut disampaikan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita. Dengan tujuan untuk mengurai kepadatan di Pulau Jawa, khususnya Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak sebagai arus masuk barang impor.

Rencananya, sudah ada sejumlah pelabuhan di kawasan Indonesia Timur seperti Bitung (Sulawesi Utara) dan Sorong (Papua Barat) yang bisa jadi alternatif bersandarnya kapal yang membawa barang impor.

Teten sepakat dengan rencana tersebut, selama itu kebijakan itu dikhususkan untuk barang konsumsi dan bukan untuk bahan baku. Sebab, masih banyak UMKM di sektor tekstil dan lainnya masih membutuhkan bahan baku impor.

"Kalau bahan baku jangan. Ini yang consumer goods-nya. Kan itu bagus dong supaya masih ada ongkos (logistik tambahan yang membuat harga barang lebih mahal). Sekaligus tadi, kalau masih ada ongkos di situ masih bisa bersaing produknya (UMKM)," ujarnya.  

Lebih lanjut, Teten tidak mempermasalahkan sikap pemerintah membentuk Satgas Impor Ilegal untuk menindak sekelompok barang dari luar negeri tersebut. Meskipun, Indonesia telah terikat kesepakatan perdagangan bebas alias free trade agreement antara Indonesia dengan sejumlah negara luar.

"Menurut saya semua negara terapkan tarif dan non-tarif. Kalau kita free trade ya non-tarif. Salah satunya pindahin tempat masuknya barang impor. Taruh paling luar dari Indonesia," tutur Teten.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengusulkan pengalihan pelabuhan yang menjadi pintu masuk barang impor. Pengalihan pelabuhan ini salah satu kegunaannya untuk mengurai kepadatan di pelabuhan Pulau Jawa.

Dia menyoroti padatnya Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Perak sebagai arus masuk barang impor. Keduanya, diketahui pernah mengalami penumpukan kontainer hingga puluhan ribu.

"Kalau memang di Jawa pelabuhan itu sudah overcapacity, sudah padat, misalnya di Priok padat, kemudian di Surabaya juga padat, sehingga mungkin melakukan pemeriksaan secara detail," ucap Zulkifli Hasan di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (19/7).

Pengalihan pintu masuk barang impor ini utamanya menyasar 7 komoditas. Diantaranya, tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, beauty atau kosmetik, barang tekstil sudah jadi, serta alas kaki.

Saat ini sudah ada sejumlah pelabuhan seperti Bitung dan Sorong yang bisa menjadi alternatif bersandarnya kapal yang membawa barang impor. "Nah tujuh ini tadi kalau memang di sini overcapacity di Jawa, maka sebagusnya tujuh item ini impornya masuk melalui pelabuhan-pelabuhan yang di luar Jawa," ucapnya.

"Kan banyak, luar Jawa itu ada di mana, ada Makassar, ada Bitung, ada Sorong, banyak pintu masuk kita kan tidak hanya Jawa, ada di Sumatera dan lain-lain," sambung Mendag Zulkifli.

Kendati begitu, hal ini masih akan diusulkan untuk kemungkinan pengalihannya. "Kalau pelabuhan kan bisa diusulkan nanti saya dan nanti produsen usulkan untuk ratas, apakah itu dimungkinkan untuk impornya melalui tempat lain," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sepakat atas rencana tersebut. Dia mengakui telah melakukan pembahasan internal soal hal tersebut.

"Yang kedua tadi mengenai pelabuhan, itu usul yang baik sekali yang disampaikan oleh Pak Menteri kepada saya. Tentu itu juga sebetulnya sudah merupakan suatu hal yang kami bahas secara internal dan kami dukung juga 100 persen," ucapnya.

Diketahui, Menperin Agus telah menyambangi kantor Kemendag paa Jumat, 19 Juli 2024. Pertemuan keduanya dilakukan sekitar pukul 10.30 WIB. Ada dua topik yang dibahas. Pertama, soal pembentukan satgas untuk pengawasan barang impor. Kedua, usulan mengalihkan pelabuhan pintu masuk impor.

UMKM Kalah Bersaing

Pada bagian lain, Menkop UKM Teten membeberkan sederet alasan mengapa para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) belum bisa bersaing di pasar digital. Menurut hasil evaluasi timnya, Teten Masduki mengatakan, masalah utamanya bukan karena UMKM lokal tak punya animo untuk masuk ke pasar online. Namun lebih kepada kemampuan produksi barang tak bisa menyaingi perusahaan-perusahaan besar.

"Kebanyakan dari UMKM kita terutama yang di kuliner, termasuk yang di fashion juga, kapasitas produksinya enggak bisa untuk pasar nasional. Sehingga banyak yang tidak bisa bertahan lama di e-commerce," ujarnya.

Selain itu, Teten menambahkan, banyak produk UMKM juga tak mampu bersaing dengan merek asing di pasar digital. Menurutnya, pelaku usaha mikro tak akan bisa menguasai ranah digital selama produk-produk luar dengan harga miring masih bertebaran online.

"Isu sekarang yang kami evaluasi bukan soal berapa banyak UMKM masuk di online-nya, tapi berapa kompetitifnya di sana. Kalau misalnya harus produk asing masih leluasa seperti sekarang, UMKM kita pasti kalah bersaing," ucapnya.

"Tadi misalnya, roti aja sudah kalah. Apalagi produk fashion. Produk kita pasti lebih mahal daripada produk mereka, karena bahan bakunya kita impor. Sebanyak 90 persen kan akhirnya kita hanya jadi pedagang produk luar. Itu kita evaluasi," tutur Teten.

Sehingga, ia menyimpulkan bahwa problem soal UMKM bukan tidak siap menjemput kemajuan zaman, tapi kalah bersaing. Pemerintah disebutnya juga terus memperkuat regulasi terkait sektor perdagangan online.

Semisal tercantum di dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023. Aturan ini melarang penjualan barang jadi dari luar negeri di platform e-commerce, dengan harga di bawah USD 100 per unit.

"Karena itu penting proyeksi terhadap pengaturan perdagangan di online. Kita sudah batasin kan, enggak boleh lagi yang crossborder di bawah USD 100 (dijual di platform online). Itu lumayan, karena jadi enggak jalan produk itu," pungkas Teten seperti dikutip liputan6.com.

Sebelumnya Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mencatat jumlah UMKM di Indonesia menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Namun, Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid menyoroti masih minimnya porsi ekspor dari UMKM lokal.

Kadin Indonesia mencatat jumlah UMKM di Indonesia menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Namun, Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid menyoroti masih minimnya porsi ekspor dari UMKM lokal.

Dia mencatat, 65 juta UMKM Indonesia mampu menyerap 97 persen tenaga kerja. Jumlah ini juga disebut setara dengan 90 persen UMKM di Asean. "Ini adalah potensi yang juga harus kita rayakan, untuk itu sekali lagi kami ingin supaya jelas bahwa umkm itu adalah pejuang, pejuang UMKM Indonesia," ungkap Arsjad dalam Pesta Rakyat UMKM Indonesia, pekan ini. bari/mohar/fba