NERACA

Malang - Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) berkolaborasi dengan PT. Greenlite Kreasi Abadi dan U-Coach Indonesia menggelar pelatihan untuk Coach (TOT) bagi pengurus dan pengelola Koperasi Agro Niaga Jabung dan Koperasi Peternak Sapi Perah (KPSP) Setia Kawan Nongkojajar, Pasuruan, Jawa Timur, untuk diinkubasi menjadi lembaga inkubator bisnis.

Asisten Deputi Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional KemenKopUKM, Nasrun Siagian dalam keterangan resminya di Malang, menyampaikan bahwa kolaborasi ini sejalan dengan program koperasi modern dan UKM Naik Kelas.

“Kami berharap eksistensi koperasi semakin kuat dan mampu memberikan dampak luas bagi anggota koperasi dan masyarakat luas, karena koperasi sektor rill juga dapat melayani masyarakat non anggota,” kata Nasrun.

Pelatihan yang digelar di Malang ini bertujuan untuk memperkuat koperasi agar bisa menjadi Lembaga Inkubator Bisnis.

Nasrun menambahkan, “ke depan fungsi koperasi akan bertambah, yakni menjadi klinik konsultasi bisnis dan pendampingan terhadap tenant-tenant anggota koperasi dan UMKM secara umum.”

Nasrun pun menyampaikan dengan program penguatan koperasi menjadi lembaga inkubator, diyakini volume usaha, jumlah anggota dan bisnis anggota akan tumbuh, selain itu citra, pemberitaan positif  terhadap institusi koperasi akan mengema, profesionalisme, dan tata kelola koperasi akan meningkat. 

“Dalam waktu 1 tahun ke depan melalui program ini diharapkan bisa diukur tingkat keberhasilan dengan menyajikan data before dan after, dan dengan data keberhasilan tersebut, program inkubator ini dapat direplikasi ke koperasi-koperasi lain,” kata Nasrun.

Dalam kesempatan tersebut Nasrun juga menyampaikan bahwa Pelatihan untuk Coach Inkubator ini digelar secara offline dan online, dan dalam 3 bulan akan terus dilakukan pendampingan oleh Coach.

Tercatat pada 2024 ini Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang Perkoperasian akan menetaskan kurang lebih 10 koperasi menjadi Lembaga Inkubator Bisnis.

Sebanyak 10 koperasi yang dimaksud yaitu Koperasi Agro Niaga Jabung, Malang, Jawa Timur; KPSP Setia Kawan Nangkojajar, Pasuruan, Jawa Timur; Koperasi Petani Indonesia, Tuban, Jawa Timur; Koperasi Tani Hijau Makmur, Tanggamus, Lampung; dan KPSU Solok Radjo, Solok, Sumatera Barat.

Kemudian Koppontren Darul Mursyid, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara; Koperasi Produsen Mina Mitra Mandiri, OKU Timur, Sumatera Selatan; Koperasi Kopi Wanita Gayo, Bener Meriah, Aceh; KSU Gardu Tani Al-Barokah, Kab. Semarang, Jawa Tengah; dan Koperasi Kospermindo, Makassar, Sulawesi Selatan.

Sebelumnya, bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Semarang (UNNES) serta Hetero Space sebagai lembaga inkubator bisnis sepakat mengakselerasi program inkubasi bisnis usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk menciptakan wirausaha baru.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim mengatakan bahwa pemerintah menargetkan penambahan wirausaha baru hingga 1 juta di tahun 2024. Selain itu pemerintah juga membidik target peningkatan rasio jumlah UMKM naik kelas. Untuk itu, KemenKopUKM menggandeng LPPM UNNES dan Hetero Space.

"Kami diberikan tugas salah satunya untuk mewujudkan 1 juta wirausaha produktif dan berbasis teknologi. Kebijakan ini satu kesatuan dengan kebijakan lain seperti kebijakan penciptaan rasio wirausaha mapan melalui program inkubasi bisnis," kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim.

Arif menyebutkan strategi percepatan penumbuhan wirausaha baru dan peningkatan kapasitas usaha dari UMKM salah satunya dengan memproduksi produk/jasa yang diminati pasar. Oleh sebab itu lembaga inkubator juga dapat mengambil peran sebagai market intelijen tanpa menghilangkan peran dalam mendorong UMKM melakukan inovasi. 

"Inkubasi bisa dimulai dari pasar yang sudah ada, misal dari produk-produk yang digunakan setiap hari. Saya kira kita akan mampu kalau seandainya kita fokus untuk  memenuhi kebutuhan sehari-hari dari produk kita," kata Arif. 

Demi mendorong perluasan pasar, lembaga inkubator perlu membantu UMKM mitra binaannya untuk mengakses E-Katalog. Melalui E-Katalog ini, UMKM bisa menjadi vendor bagi pengadan barang/jasa kementerian/lembaga hingga BUMN karena ada kewajiban alokasi belanja APBN/APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sebesar 40 persen untuk belanja produk UMKM.