Jakarta – Tingkat kesadaran wajib pajak (WP) melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) Pajak 2023 tercatat mencapai 12,98 juta WP hingga 31 Maret 2024, atau meningkat 7,32% dibandingkan dengan periode pelaporan tahun lalu hanya 12,10 juta WP. "Terimakasih dan penghargaan kepada 12.987.904 Pembayar Pajak Penghasilan Pribadi (perseorangan) yang telah menyampaikan SPT 2023 untuk Pajak Pribadi yang telah berakhir tadi malam (31/3/2024) pukul 23.59," tulis Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam instagram pribadinya, Selasa (2/4).

NERACA

Menkeu mengatakan, dari angka 12,98 juta SPT tersebut terdapat kenaikan penyerahan SPT sebesar 7,32 persen atau 885.836 SPT lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 12,10 juta SPT.

"Hari ini saya mendapat laporan dari Dirjen Pajak Pak Suryo Utomo mengenai Jumlah SPT Pajak Penghasilan Pribadi (Pasal 21) yang mencapai 12.987.904- terjadi kenaikan penyerahan SPT sebesar 7,32% atau 885.836 SPT lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 12.102.068," ujar Sri Mulyani.

Untuk rinciannya, 12.987.904 SPT tersebut terdiri dari SPT orang pribadi sebanyak 12.636.477 atau tumbuh 7,38 % dibanding tahun sebelumnya. Kemudian, untuk SPT badan berjumlah 352.427 SPT atau tumbuh 5,15%.

Lebih lanjut, Menkeu mengucapkan terimakasih kepada seluruh wajib pajak (WP) yang telah patuh melaporkan SPT Tahunan 2023 sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. "Terimakasih dan penghargaan sekali lagi kepada seluruh pembayar pajak yang patuh sesuai peraturan perundangan. Dengan uang pajak, kita bangun Indonesia yang mandiri maju sejahtera dan berkeadilan," ujarnya.

Sebelumnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan masih terdapat WP yang belum melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak 2023 untuk orang pribadi. Dimana batas pelaporannya telah berakhir ada 31 Maret 2024 pukul 23.59.

Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti, pihaknya masih merahasiakan data tersebut. Rencananya, data itu akan disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo pada hari ini, Selasa (2/4).

Oleh sebab itu, Dwi hanya mau mengungkap data pelaporan SPT hingga siang kemarin, tepatnya pukul 11.50 WIB 31 Maret 2024. Tercatat hingga jam tersebut total pelaporan SPT baru 12.697.754 atau setara dengan 65,88% dari total wajib SPT sebanyak 19.273.374 WP.

Total pelapor SPT tersebut naik 4,92% dibandingkan pelaporan SPT pada 2023 yang sebanyak 12.102.068. Sementara itu, bila dibandingkan jumlah pelapor SPT 2022, naiknya sebanyak 5,86% dengan jumlah saat itu hanya sebanyak 11.431.712.

DJP mencatat, angka pelaporan SPT Tahunan PPh itu tumbuh sebesar 4,92% secara tahunan atau year on year (yoy). Adapun untuk rinciannya, dari jumlah tersebut terdiri atas 348,32 ribu SPT Tahunan PPh Badan dan 12,35 juta SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Dalam pelaporannya, wajib pajak banyak menggunakan e-Filling yakni 9.099 SPT WP Badan dan orang pribadi sebanyak 10.888.134 SPT. Selanjutnya, banyak juga yang menggunakan e-Form dalam pelaporannya. Untuk wajib pajak badan terdiri dari 294.007 SPT, dan orang pribadi 1.113.486 SPT.

Selain itu, ada juga yang menggunakan e-SPT yakni untuk wajib pajak badan 10 SPT, dan wajib pajak orang pribadi 6 SPT. Lalu, secara manual terdiri dari 45.201 untuk SPT Wajib pajak badan dan wajib pajak pribadi ada 347.811 SPT.

"Alasan kenapa masih ada yang offline ini kan karena wajib pajak kita ada di seluruh Indonesia. Barang kali tidak semua teman-teman kita familiar dengan yang online, jadi ini yang sebenarnya angkanya ada 393.012," ujarnya.

Di sisi lain, DJP menyatakan jumlah Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dipadankan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) telah mencapai 67,46 juta. Menurut Dwi Astuti, memang tidak ada kenaikan signifikan mengenai jumlah pemadanan NIK dengan NPWP.

Misalnya, jika dibandingkan pada periode 22 Maret 2024 pemadanan NIK dan NPWP mencapai 67,36 juta atau 91,68% dari target 72,17 juta NIK. Kemudian, pada 31 Maret 2024 NIK yang berhasil dipadankan sebanyak 67,46 juta NIK (91,7%). “Sekarang 10 hari kemudian jadi 67.469.000 persentasenya 91,7% naik sedikit," ujar Dwi Astuti dalam media briefing update pelaporan SPT, di Kantor DJP, Jakarta, Senin (1/4).  

Dari jumlah tersebut yang dipadankan oleh sistem menjadi 63,24 juta NIK atau naik sekitar 2 jutaan hingga 31 Maret 2024. Kemudian, yang dipadankan oleh wajib pajak juga mengalami kenaikan sedikit yakni 4,22 juta NIK.

"Yang dipadankan oleh sistem yang tadinya 63.161.483, sekarang jadi 63.240.780 naik sekitar 2 jutaan, dan yang tadinya dipadankan oleh wajib pajak tadinya 4.205.390 sekarang menjadi 4.228.220 naik kurang lebih 23.000 (NIK) walaupun sedikit terus bergerak angkanya," ujarnya.

Adapun jumlah NIK yang belum dipadankan mencapai 6,10 juta NIK. Menurut dia, jumlah ini mengalami penurunan dari sebelumnya 6,15 juta NIK. Kendati demikian, pihaknya akan terus mendorong pemadanan NIK tersebut. "Yang belum padan tadinya 6.115.691 NIK sekarang tinggal 6.106.964 NIK, ada pergerakan sekitar 15 ribuan. Walaupun pelan-pelan kita terus jalankan pemadanan," ujarnya.  

Pemicu Inflasi

Sementara itu Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat seluruh komponen mengalami inflasi pada Maret 2024. Secara bulanan inflasi Maret mencapai 0,52%. Plt. Kepala BPS Amalia A. Widyasanti menjelaskan, inflasi bulan ke bulan  ini didorong oleh seluruh komponen, terutama komponen harga bergejolak. "Komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,23 persen, komponen ini memberikan andil inflasi sebesar 0,15 persen," ujarnya saat konferensi pers, awal pekan ini.  

Komoditas yang dominan memberikan andil terhadap inflasi komponen inti adalah emas perhiasan, minyak goreng, dan nasi dengan lauk. Sementara, komponen harga diatur Pemerintah mengalami inflasi sebesar 0,08% dengan andil inflasi sebesar 0,01%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi komponen harga diatur Pemerintah adalah Sigaret Kretek Mesin (SKM).

Lalu, komponen harga bergejolak mengalami inflasi sebesar 2,16% dengan andil inflasi sebesar 0,36%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi komponen harga bergejolak adalah telur ayam ras, daging ayam ras, beras, cabai rawit, bawang putih, dan bawang merah.

Menurut Amalia, BPS mencatat, tingkat inflasi bulanan Maret 2024 relatif lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya dan bulan yang sama pada tahun lalu.

Pada bagian lain, BPS mengungkapkan tiga faktor yang menyebabkan tarif angkutan udara mengalami deflasi pada Maret 2024 sebesar 0,97% menjelang musim mudik Lebaran 2024. Faktor pertama, yakni masyarakat yang menggunakan angkutan udara masih sedikit. Padahal beberapa maskapai tercatat memberikan tarif angkutan udara yang lebih rendah pada Maret dibandingkan dengan bulan sebelumnya. "Pertama, masih sedikit masyarakat yang belum menggunakan moda angkutan udara dari sisi permintaan dan dari sisi supply memang banyak maskapai yang tidak menaikkan tarifnya," ujar Amalia.

Faktor kedua, yakni banyak provinsi yang menambah rute penerbangan, sehingga berdampak terhadap tarif angkutan udara. Contohnya Bangka Belitung dan di Pangkal Pinang, juga penerbangan Jakarta—Bali yang frekuensi dan jenisnya makin banyak. Selanjutnya, faktor ketiga, yakni adanya kebijakan pemerintah menurunkan tarif ke destinasi wisata superprioritas seperti Bali, Labuan Bajo dan Lombok.

Amalia mengakui, laju inflasi pada bulan suci ramadan tahun ini memang sedikit berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, berdasarkan data historis BPS, pada momen ramadan dan Lebaran 2022 dan 2023 kelompok yang biasanya paling dominan memberikan sumbangan andil inflasi adalah kelompok makanan minuman dan tembakau, serta transportasi.

"Namun demikian berbeda dengan kondisi historis tersebut pada periode ramadhan tahun ini, kelompok pengeluaran yang memberikan andil inflasi selain makanan minuman dan tembakau, yang terbesar kedua adalah perawatan pribadi dan lainnya dengan andil inflasi 0,04%," ujarnya.

Sebelumnya BPS melaporkan inflasi Indonesia mencapai 0,52% pada Maret 2024 secara bulanan atau secara month to month (mtm). Angka inflasi ini lebih tinggi dari Februari 2024  sebesar 0,37%. Sementara inflasi pada Maret 2024 mencapai 3,05% secara tahunan (yoy), dan secara tahun kalender (ytd) terjadi inflasi sebesar 0,93%. bari/mohar/fba