NERACA

Bali - Pemerintah Indonesia menjadi tuan rumah pelaksanaan the 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 dengan tema 'From Risk to Resilience' yang digelar secara hybrid di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kabupaten Badung pada Kamis (25/5).

Dalam forum internasional ini, Indonesia telah berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam mitigasi bencana sekaligus menyerap praktik terbaik mitigasi bencana dari negara lain.

Sebagai negara rawan bencana, Indonesia mempunyai akumulasi pengetahuan dan pengalaman yang bisa menjadi pelajaran penting bagi dunia. 'Let’s work together to mitigate the risk of disaster for a better life today and tomorrow'.

Kepala Disaster Risk Reduction Center Universitas Indonesia (DRRC UI) Prof. Dra. Fatma Lestari, M.Si, Ph.D., pada kesempatan tersebut menyampaikan, pihaknya mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam mengurangi risiko bencana di Indonesia.

"Pada Plenary Mid-Term Review 1 - Sendai Framework bahwa guna menurunkan tingkat mortalitas akibat Bencana, maka diperlukan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan dengan menerapkan pendekatan Penta Helix yaitu Academia, Pemerintah, Industri, Masyarakat, dan Media," ujar Fatma, Jumat (27/5/2022).

Fatma menuturkan, dalam pengembangan ketahanan gempa, Indonesia memiliki budaya dan kearifan lokal yang kuat yang diimplementasikan dalam upaya pengurangan resiko bencana, seperti di Lombok, Nusa Tenggara Barat dengan infrastruktur yang unik dan kuat seperti Rumah Adat di Senaru & Sasak.

"Rumah-rumah adat ini tidak mengalami kerusakan selama gempa kuat yang telah dialami selama ini," ucapnya.

Diketahui, salah seorang peneliti DRRC UI, Dr. Rachma Fitriati, M.Si. M.Si (Han) menjadi penerima pendanaan Penelitian Program Kompetitif Nasional Dan Penugasan Di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2022 Ditjen Dikti, Riset & Teknologi Kemendikbud.

Penelitian tersebut berjudul 'Penta Helix Membangun Model Rumah Tahan Gempa Berprespektif Kearifan Lokal Pasca Bencana Alam di Propinsi NTB'.

Fatma menyampaikan, Pooling Fund merupakan inisiatif yang baik sebagai salah satu upaya roda penggerak Ekonomi Berkelanjutan. Menurutnya, untuk mewujudkan pooling fund, Pemerintah Indonesia terus mendorong pemberdayaan masyarakat sipil atau civil society melalui UMKM.

"Pemberdayaan masyarakat sipil ini dapat menjadi penggerak ekonomi yang memberikan multiplier effect melalui program-program seperti Desa Wisata Tangguh Bencana untuk Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi, dan sekaligus membangun Sustainable Supply Chain," sebutnya.

"Pendekatan peningkatan resilience Bencana ini menggunakan pendekatan 'From Local to Global'," lanjutnya.

Fatma menegaskan, Indonesia perlu mengelola dan mengatasi tantangan terkait data untuk implementasi kebijakan. Untuk itu, DRRC UI telah bekerja sama dengan sejumlah Kementerian/Lembaga dalam mendukung implementasi kebijakan ini.

"Misalnya, DRRC UI menyusun e-book 'Buku Saku Desa Tangguh Bencana COVID-19' bersama Kementerian Dalam Negeri dan BNPB untuk menjadi pedoman bagi seluruh Desa di Indonesia dalam menghadapi pandemic COVID-19," ungkapnya.

Selain itu, kata Fatma, pihaknya bersama Kementerian Agama dan Pondok Modern Darussalam Gontor menyusun e-book 'Pesantren Tangguh Bencana COVID-19', untuk menjadi acuan bagi sekolah berasrama yang melakukan pendidikan tatap muka.

"Begitu pula dengan Kementerian Pemuda & Olahraga, DRRC UI menyusun buku Pemuda Tangguh Bencana COVID-19 sebagai pedoman penanganan COVID-19 di Indonesia; dan Resillience is Local dengan SIAP SIAGA," jelasnya.

Sementara itu, pada Plenary 2- Mid Term Review Sendai Framework Beyond Natural Hazards, Fatma menekankan perlunya pendekatan multi hazards lantaran Indonesia merupakan negara yang rawan terhadap bencana alam, meski di sisi lain berbagai industri di Indonesia semakin berkembang.

"Indonesia memiliki klaster industri pada hampir semua Pulau seperti Kawasan industri Cilegon di Pulau Jawa, Kawasan industri di Sumatera, Kawasan industri di pulau Kalimantan serta pelbagai industri di Sulawesi dan Papua," imbuhnya.

Dalam konteks ini, lanjut Fatma, mengelola Risiko di semua dimensi termasuk bencana alam, lingkungan, biologis atau teknologi, dan kombinasi dari NaTech, yakni bencana teknologi yang dipicu oleh alam (Natural Hazards Triggering Technological Accidents - natech) menjadi semakin penting untuk memastikan keberlangsungan bisnis dari berbagai sektor industri yang berkembang tersebut.

"DRRC UI sendiri memiliki beberapa penelitian terkait risiko Natech di beberapa lokasi seperti Cilegon di Pulau Jawa dan Kalimantan," ungkapnya.

Atas hal tersebut, Fatma menyampaikan bahwa pihaknya mengusulkan ke UNDRR untuk memperluas Kerangka Sendai serta memasukkan prinsip-prinsip Bencana Kesehatan Masyarakat dan Pengurangan Risiko Natech dengan mengusulkan lima (5) poin.

Pertama, melakukan penilaian multi hazards, penilaian risiko dan dampak sistemik, tidak hanya penilaian risiko bahaya alam tetapi juga risiko bencana industri, dan risiko Natech (risiko teknologi yang dipicu oleh alam).

Kedua, mendorong implementasi kebijakan dan perencanaan penta helix yang terkoordinasi antara K/L, Pemerintah Daerah, masyarakat, akademisi, industry dan media.

Ketiga, mempromosikan dan menerapkan sistem manajemen keberlangsungan bisnis (Business Continuity Management Systems) untuk memastikan bahwa semua aktivitas bisnis telah mempertimbangkan pelbagai potensi disrupsi, serta mengembangkan rencana keberlangsungan usaha (Business Continuity Plan).

Keempat, meningkatkan kapasitas respons untuk semua pemangku kepentingan serta mendorong kemitraan multi pemangku kepentingan - pendekatan pentahelix kepada semua pemangku kepentingan terkait termasuk akademisi, industri, komunitas, pemerintah daerah, dan media.

Kelima, memberdayakan semua pihak untuk berkontribusi dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan membangun resiliensi.

"Dalam menerapkan pendekatan multi hazards, diperlukan hand in hand strong collaboration atau kolaborasi bahu-membahu yang kuat, yang kita sebut sebagai 'Gotong Royong' atau Kebersamaan bahwa Disaster Risk Reduction is Everyone’s business bisa menjadi kenyataan," pungkasnya.

Sebagai informasi, pada kesempatan tersebut, Presiden RI Joko Widido (Jokowi) dalam pidato pembukaannya juga menyampaikan empat konsep resiliensi berkelanjutan dalam menghadapi risiko bencana.

Pertama, memperkuat budaya dan kelembagaan siaga bencana yang antisipatif, responsif, dan adaptif menghadapi bencana. Kedua, melakukan investasi dalam sains, teknologi, dan inovasi termasuk dalam menjamin akses pendanaan dan transfer teknologi.

Ketiga, membangun infrastruktur yang tangguh bencana dan tangguh terhadap perubahan iklim. Keempat, membangun komitmen bersama untuk mengimplementasikan kesepakatan global di tingkat nasional sampai tingkat lokal. (Mohar)