NERACA

Semarang - Anggota DPD RI Dr. Muhdi menekankan bahwa desentralisasi seiring otonomi daerah menjadi upaya percepatan pertumbuhan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Dengan desentralisasi atau otonomi daerah, pertumbuhan di daerah bisa berjalan lebih cepat dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat," kata Dr. Muhdi di Semarang, Senin (21/4).

Hal tersebut disampaikannya pada Diskusi Penyerapan Aspirasi Masyarakat bertema Hubungan Pusat dan Daerah (Optimalisasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah) di kampus Universitas PGRI Semarang.

Menurut dia, regulasi juga berperan penting dalam implementasi desentralisasi sebab kebijakan pemerintah pusat tentu harus saling selaras dengan kebijakan pemerintah daerah.

"Makanya, saya selaku anggota MPR ingin menyerap aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat. Pelaksanaannya seperti apa? Kemudian, terkait aturannya," katanya.

Dikatakan pula bahwa segala regulasi yang dibuat, baik undang-undang maupun peraturan lainnya, termasuk peraturan daerah juga harus selaras dengan Undang-Undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945.

"Kami juga ingin menyerap aspirasi agar peraturan-peraturan ke depan bisa menyelaraskan antara peraturan satu dengan yang lain. Bahkan, yang lebih tinggi juga apakah sudah selaras dengan UUD NRI Tahun 1945 atau belum," kata anggota MPR RI ini.

Apalagi, kata dia, nantinya akan ada perubahan terkait Undang-Undang Pemerintahan Daerah sehingga masukan dari seluruh komponen masyarakat di daerah sangat penting.

Pada saat mengubah UU Pemerintahan Daerah, dia berharap sudah bisa menangkap hal-hal yang mungkin sekarang terdistorsi atau apa pun yang nanti mengganggu upaya dalam pelaksanaan amanat UUD NRI Tahun 1945, terutama terkait dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah.

Sementara itu, Dekan FISIP Universitas Diponegoro Semarang Teguh Yuwono mengingatkan kepada pemerintah pusat dan daerah harus saling mendukung program secara bersama.

"Yang harus didorong adalah teman-teman yang bergerak di sektor pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu saling men-support program," katanya.

Artinya, lanjut dia, Pemerintah juga harus memberikan dukungan penuh kepada pemerintah daerah terhadap program yang sudah dicanangkan dalam pelaksanaannya.

"Jadi, ketika program sudah ditentukan di pusat, jangan hanya program diserahkan, tetapi SDM enggak diserahkan, kemudian anggaran enggak diserahkan. Problemnya apa kalau seperti itu? Tidak bisa dieksekusi," katanya.

Diskusi tersebut dihadiri oleh berbagai kalangan seperti akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), guru, mahasiswa, dan pemerhati kebijakan publik. Ant