NERACA

Semarang - Pakar hukum tata negara Universitas Diponegoro Semarang Prof. Dr. Lita Tyesta mengingatkan bahwa perempuan memiliki peran yang sangat besar dalam penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia.

"Perempuan berperan dalam menciptakan sistem pemilihan yang baik. Karena itu, jadilah pemilih yang baik, jangan mau dimanfaatkan," kata Prof. Lita di Semarang, Senin (21/4).

Hal tersebut disampaikan Prof. Lita Tyesta saat Rapat Evaluasi dan Publikasi Kinerja Bawaslu Kota Semarang dengan tema "Refleksi Peran Perempuan dalam Meningkatkan Kualitas Pemilihan Serentak 2024" yang digelar Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Semarang.

Menurut dia, populasi penduduk perempuan yang besar di Indonesia menjadikannya rentan dimanfaatkan untuk mencapai kepentingan-kepentingan politik praktis, misalnya melalui organisasi perempuan.

Karena itu, ia mengajak kaum perempuan untuk memiliki keberanian dan kecakapan agar tidak mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab demi kepentingan politik tertentu.

Seiring peringatan Hari Kartini setiap tanggal 21 April, dia juga mengingatkan para perempuan untuk bisa menjadi suri teladan yang baik bagi generasi mendatang, terutama anak-anaknya.

"Ibu Kartini ini kan role model citra perempuan Indonesia," kata Guru Besar Fakultas Hukum Undip tersebut.

Diakuinya, selama ini di Indonesia masih cukup banyak hambatan yang dihadapi kaum perempuan, misalnya stereotip gender dan konstruksi sosial yang dikonstruksi masyarakat.

"Bahwa perempuan itu harus lemah lembut, dan sebagainya, sedangkan laki-laki harus kuat. Itu stereotip gender yang dikonstruksi masyarakat," katanya.

Kemudian, masih kentalnya budaya patriarki, kekurangan dukungan dan jaringan, kekerasan dan pelecehan berbasis gender, hingga kurangnya kepercayaan diri kaum perempuan.

Sementara itu, anggota Bawaslu Kota Semarang Maria Goreti Jutari Risma Hanjayani juga menyampaikan pentingnya suara perempuan di dalam perjalanan dan sistem demokrasi.

"Tanpa peran aktif perempuan dalam politik, ekonomi, dan kehidupan sosial, demokrasi akan kehilangan suara yang sangat diperlukan untuk menciptakan kebijakan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan," katanya.

Sistem demokrasi di Indonesia juga sudah memfasilitasi keterwakilan perempuan dalam parlemen sebesar 30 persen, tetapi kenyataannya sejauh ini belum bisa terpenuhi.

Pada Pemilu 1999, keterwakilan perempuan di DPR sebanyak 45 kursi dari 500 kursi (9 persen), Pemilu 2004 sebanyak 63 kursi dari 550 kursi (11,5 persen), Pemilu 2009 sebanyak 101 kursi dari 560 kursi (18 persen).

Kemudian, Pemilu 2014 sebanyak 97 kursi dari 560 kursi (17,3 persen), Pemilu 2019 sebanyak 118 kursi dari 575 kursi (20,5 persen), dan Pemilu 2024 sebanyak 128 kursi dari 580 kursi di DPR (22,1 persen).

"Meski terjadi peningkatan, angka ini belum mencapai target 30 persen keterwakilan perempuan yang telah ditetapkan dalam afirmatif," kata Maria. Ant