NERACA

Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan China dan Korea Selatan tertarik dengan rencana proyek pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall. "Kemarin disampaikan oleh Pak Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Cina juga tertarik, Korea juga tertarik, sebenarnya cukup banyak yang tertarik. Cuma mestinya formatnya kita betulkan terlebih dahulu, baru kita bicarakan teknisnya," ujar Dody di Jakarta, Senin (14/4).

Menurut dia, saat ini kajian mengenai studi kelayakan atau feasibility study Giant Sea Wall masih dalam proses. Dody mengatakan bahwa desain dasar atau basic design terkait Giant Sea Wall sebenarnya sudah ada sebagai bagian dari Program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). "Basic design sebenarnya sudah ada, yang dulu banget, tapi kemudian itu mesti diperbarui sesuai dengan perkembangan zaman," kata Dody.

Sebagai informasi, NCICD merupakan salah satu program strategis nasional di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA), Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Prinsip pembangunan NCICD bukan hanya sebagai pengendali kenaikan muka air laut dan banjir, namun untuk memperbaiki kondisi lingkungan dengan hadirnya konsep ruang ketiga.

NCICD bermanfaat untuk menahan air laut akibat gelombang pasang air laut atau banjir rob, mengurangi kerugian ekonomi dan sosial akibat banjir rob, serta dan sebagai batas pengembangan daratan di kawasan pesisir. 

Namun, apabila penurunan permukaan tanah terus berlangsung, pemerintah berencana membangun Tanggul Laut Tahap B (Giant Sea Wall). Pemerintah menyatakan kesiapannya melanjutkan program pembangunan tanggul pantai atau Pengembangan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN/NCICD) di wilayah pesisir DKI Jakarta guna menanggulangi banjir rob dan penurunan muka tanah.

Sebelumnya, Wamen PU Diana Kusumastuti menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah menugaskan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono untuk membentuk semacam badan terkait dengan tanggul laut raksasa atau giant sea wall.  "Tanggul Laut Raksasa itu sebenarnya Giant Sea Wall, Presiden sudah menugaskan kepada Menko IPK untuk membentuk semacam badan otorita," ujar Diana.

Hal ini dikarenakan tidak hanya kementerian PU, namun terdapat beberapa kementerian dan pemangku kepentingan yang nantinya harus bersama-sama untuk menyelesaikan Giant Sea Wall. "Ini proyek yang besar, dari Tangerang, Banten sampai ke Gresik, Jawa Timur. Jadi harus ada badannya. Kemenko IPK sedang merintis hal itu," ujar Diana. Badan terkait Giant Sea Wall itu nantinya akan berada di bawah Kemenko IPK.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pemerintah akan terus mematangkan konsep pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall untuk mengatasi berbagai persoalan jangka panjang, seperti banjir rob dan penurunan tanah (land subsidence). Termasuk membahas perencanaan skema pendanaan inovatif yang kemungkinan melibatkan semua pihak, baik swasta dalam maupun luar negeri.