NERACA

Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus melakukan percepatan perizinan demi mendorong efisiensi dan investasi di sektor ESDM sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia  mengingatkan pentingnya sikap responsif dalam mendukung kelancaran investasi dan kegiatan usaha, khususnya di subsektor minyak dan gas bumi (migas) serta mineral dan batubara (minerba).

"Tolong semua regulasi yang 'berat' segera diselesaikan karena kita butuh percepatan. Karena jika lambat, maka stakeholder sektor migas dan minerba juga melakukan proses yang tidak cepat, jadi kita harus responsif," tutur Bahlil dalam acara Halalbihalal di Jakarta.

Terkait penyederhanaan dan kemudahan perizinan berusaha menjadi salah satu fokus perhatian Presiden Prabowo di acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Bapak Presiden RI yang digelar kemarin (8/4). Presiden menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk mempermudah semua proses perijinan dan tidak membuat peraturan teknis di Kementerian yang menjadi penghambat.

Selanjutnya, Bahlil tak lupa mengapresiasi kerja keras seluruh pihak yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Hari Raya. Ia menekankan bahwa berkat kolaborasi berbagai elemen, kegiatan sektor ESDM selama masa libur Idulfitri dapat berjalan dengan lancar.

"Terima kasih, kita semua hadir di sini dalam rangka bersilaturahmi pasca hari raya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang tergabung dalam Satgas Hari Raya, Pertamina, PLN, kemudian beberapa stakeholder yang lain termasuk Kepala BNPB serta Badan Geologi Bandung, terima kasih sudah bekerja dengan bagus," ujar Bahlil.

Halalbihalal Keluarga Besar Sektor ESDM merupakan ajang silaturahmi yang rutin dilaksanakan setiap tahun seusai Idulfitri. Dengan tema "Momentum Bulan Syawal Mencapai Kinerja Optimal," kegiatan ini menjadi ruang untuk mempererat kebersamaan dan memperkuat komitmen seluruh insan ESDM dalam meningkatkan kinerja sektor energi dan sumber daya mineral ke depan.

Diakhir acara, Menteri ESDM bersilahturahmi pula dengan para pengamat gunung api melalui video conference secara interaktif dan mengapresasi kinerja mereka yang bertugas mengamati gunung api terus menerus selama 24 jam.

"Kami dari Kementerian mewakili semua jajaran mengucapkan selamat bertugas. Terima kasih kepada semua teman-teman yang telah bertugas siang malam untuk memantau semua pergerakan yang ada di gunung api yang ada di daerah-daerah. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakannya, minal aidin wal faizin, mohon maaf dan batin," tutur Bahlil. 

Lebih lanjut, dalam Rapat Kerja dengan Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dibahas Program Kerja Kementerian ESDM tahun 2025. Dalam rapat tersebut, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot menyampaikan bahwa program utama Kementerian ESDM tahun ini sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Dapat kami sampaikan bahwa program kerja Kementerian ESDM pada tahun 2025 ini sejalan dengan prioritas yang ditetapkan dalam Asta Cita menjadi program prioritas pemerintahan Kabinet Merah Putih, bagaimana ketahanan energi dan juga keberlanjutan hilirisasi dapat dilaksanakan," ujar Yuliot.

Adapun program prioritas yang disampaikan Yuliot antara lain adalah pertama peningkatan lifting minyak dan gas bumi (migas). Kedua, pengembangan biofuel. ketiga, pembangunan energy storage. keempat, pembangunan jaringan gas kota (jargas). Kelima, pengelolaan subsidi tepat saran, dan penegakan hukum tegas. Sementara untuk perizinan sektor ESDM, juga dilakukan digitalisasi proses perizinan, lalu perbaikan tata kelola perizinan mineral dan batubara (minerba).

Yuliot juga menyampaikan program akselerasi hilirisasi sebagai program prioritas oleh Pemerintah. Selaras dengan yang diatur dalam Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), nantinya akan diberikan secara prioritas. Adapun prosesnya, jelas Yuliot, Kementerian ESDM akan memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) terlebih dahulu, kemudian atas WIUP ini dilihat komitmen untuk dilakukan hilirisasi dan memenuhi berbagai persyaratan, lalu melalui tahapan eksplorasi dan eksploitasi.

"Ya tentu nanti dengan adanya prioritas pemberian WIUP kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan hilirisasi, ini akan lebih menyederhanakan bisnis proses untuk terjadinya hilirisasi," imbuh Yuliot.

Program prioritas selanjutnya adalah pengembangan energi terbarukan, yang dilakukan untuk mempercepat pemenuhan target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK). Terkait dengan pengurangan emisi ini, Yuliot meminta pengawalan dari anggota DPD RI untuk mendorong potensi energi terbarukan dari daerah konstituennya.

Lebih lanjut untuk mendorong energi baru dan erbarukan, maka implementasi program mandatori B40 ini tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No 341.K/EK.01/MEM.E/2024 tentang Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Sebagai Campuran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar Dalam Rangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebesar 40 persen.

Bahkan Kilang Pertamina Internasional (KPI) telah menyatakan kesiapan kilang dalam memproduksi B40 sebagai bentuk komitmen KPI untuk penyediaan energi yang lebih baik dari aspek lingkungan, aspek ekonomi, aspek sosial dan juga aspek keberlanjutan.