NERACA

Ambon – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memerintahkan pembangunan enam Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) tambahan di Provinsi Maluku. Kebijakan ini merupakan bentuk respons terhadap permintaan masyarakat setempat yang disampaikan melalui Pemerintah Daerah guna memastikan kelancaran ketersediaan bahan bakar bagi kapal nelayan yang ingin melaut.

"Ada permohonan untuk penambahan SPBU untuk nelayan. Jadi 6 yang akan kita bangun lagi untuk SPBU untuk nelayan. Supaya saudara-saudara kita yang mata pencariannya nelayan bisa mendapatkan minyak dengan gampang, tidak terlalu susah," ungkap Bahlil saat meninjau fasilitas Integrated Terminal (IT) Maluku milik PT Pertamina (Persero) di Kota Ambon.

Rencana pembangunan enam SPBUN baru tersebut akan mencakup dua titik di Kabupaten Maluku Tengah, dua titik di Sumba Barat Daya, dan dua titik di Kota Ambon. Seluruh lokasi tersebut telah mendapat persetujuan dari pihak Pertamina.

"Tadi Pak Bupati Maluku Tengah minta tambahan SPBU Nelayan, dan kita juga tadi sudah sepakati untuk menambah beberapa pompa bensin untuk nelayan. Dan dari Pertamina Patraniaga sudah oke ini semua. Itu janji saya lagi. Tapi tagihnya nanti tunggu beberapa bulan ya," jelas Bahlil.

Bahlil menjabarkan bahwa alasan penambahan enam SPBUN di Provinsi Maluku karena dari luas wilayah sebesar 712.479 km2, sebanyak 92,4% atau 658.294 km2 adalah lautan, sedangkan luas daratan Provinsi Maluku hanya 54.185 km2 atau sebesar 7,6% dari total luas wilayahnya. Selain itu, Provinsi Maluku merupakan penghasil ikan laut terbesar kedua di Indonesia, berdasarkan portal data milik Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada tahun 2023 lalu, Provinsi Maluku menghasilkan sebesar 513.048 ton produksi perikanan tangkap laut.

Saat ini, di Provinsi Maluku telah terdapat lima SPBUN milik PT Pertamina (Persero) yang tersebar di Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru. Salah satu SPBUN yang telah beroperasi adalah SPBUN 88.97501 yang berlokasi di Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah.

SPBUN Tulehu melayani berbagai jenis bahan bakar, antara lain Biosolar, Dexlite, Pertalite, dan Pertamax. Konsumen utamanya adalah para nelayan pengguna kapal ketinting kecil atau longboat yang menggunakan Pertalite, serta kapal-kapal cumi dan tuna yang umumnya menggunakan Biosolar. Keberadaan SPBUN ini sangat membantu nelayan di wilayah tersebut untuk mendapatkan bahan bakar secara lebih mudah dan efisien.

Sehingga dengan penambahan enam titik baru, jumlah total SPBUN di Provinsi Maluku akan meningkat menjadi sebelas unit. Langkah ini diharapkan Pemerintah dapat memperkuat ketahanan energi lokal sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup dari sektor kelautan dan perikanan.

Sebelumnya saat di Banjarmasin Bahlil juga meminnta kepada badan usaha penyedia Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk memastikan pasokan BBM di wilayah pesisir, khususnya bagi nelayan Banjarmasin, terpenuhi sesuai harapan.

Bahlil menekankan pentingnya menjaga pasokan BBM agar tetap aman, terutama saat ombak besar yang kerap menghambat aktivitas melaut. Selain itu, beliau meminta agar diterapkan mekanisme pengaturan kuota BBM yang disesuaikan dengan musim penangkapan ikan.

Selama musim tangkap-yang diperkirakan berlangsung sekitar tujuh bulan dalam setahun-volume pemakaian BBM akan dinaikkan guna mengantisipasi peningkatan aktivitas nelayan. Sebaliknya, pada musim ombak atau ketika kondisi angin lebih kencang, penyesuaian kuota akan dilakukan agar pasokan tetap efisien.

Lebih lanjut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendukung penuh penerapan percontohan digitalisasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan oleh pemerintah. Langkah ini dinilai dapat mencegah terjadinya kebocoran BBM bersubsidi kepada golongan yang tidak berhak.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Lotharia Latif mengatakan digitalisasi ini merupakan sebuah proses inovasi untuk mencegah terjadinya penyimpangan BBM bersubsidi yang diberikan oleh Pemerintah. Edukasi dan sosialisasi akan terus pemerintah gencarkan agar para nelayan terbiasa.

“Mungkin para nelayan belum familiar dengan sistem ini. Namun ini menjadi upaya pemerintah untuk mencegah kecurangan,” ujar Latif.

Latif menerangkan KKP terus berkomitmen untuk dapat terus memberikan dukungan dalam penyaluran BBM bersubsidi. Melalui digitalisasi ini, para nelayan dapat menggunakan sistem QR Code untuk mendapatkan BBM bersubsidi.