NERACA

Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mengakselerasi penerapan prinsip industri hijau bagi sektor manufaktur di Indonesia. Melalui pengembangan ekosistem industri hijau ini diharapkan akan dapat memperkuat pertumbuhan sektor industri manufaktur nasional sehingga bisa lebih berdaya saing global sekaligus juga menjaga keberlanjutan lingkungan dan memenuhi pencapaian target dekarbonisasi.

“Guna mencapai pertumbuhan industri yang berkelanjutan, selain mengutamakan aspek ekonomi dan daya saing industri, perlu memperhatikan aspek lingkungan dan mengurangi dampak buruk terhadap kelestarian lingkungan,” kata Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), Andi Rizaldi.

Andi mengemukakan, sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi, sektor industri manufaktur berperan strategis dalam upaya mendukung komitmen nasional dalam mencegah terjadinya kerusakan lingkungan, antara lain melalui pengendalian pencemaran udara dan pemenuhan target Net Zero Emissions (NZE). “Transformasi menuju industri hijau bukan lagi merupakan sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan bagi masa depan bangsa dan bumi kita,” ungkap Andi.

Apalagi, Indonesia memiliki komitmen kuat dalam mendukung upaya global untuk mempercepat transisi energi. Hal ini dibuktikan dengan target Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) atau Dokumen Komitmen Kontribusi Aksi Iklim yang telah disampaikan Indonesia kepada dunia internasional pada tahun 2022.

Dalam dokumen tersebut, Indonesia meningkatkan target penurunan emisi gas rumah kaca menjadi 32 persen, dari sebelumnya 29 persen dengan upaya sendiri, dan 43 persen melalui bantuan internasional, dari yang sebelumnya 41 persen.

“Ini artinya kita perlu berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk mendukung pengembangan dan penguatan ekosistem industri hijau,” ujar Andi. Melalui semangat kolaborasi, sinergi dan inovasi, Indonesia diyakini mampu menjadi contoh nyata dalam pengembangan industri yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berkontribusi positif bagi dunia.

Oleh karenanya, AIGIS menjadi sebuah platform strategis yang dapat menjadi media kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk berdialog, bersinergi, dan mewujudkan aksi nyata dalam mendukung transformasi sektor industri menuju industri yang lebih hijau serta pengembangan ekosistem Industri Hijau sebagai upaya sektor industri memitigasi perubahan iklim.

Pada kesempatan ini, Kepala BSKJI juga menyosialisasikan Surat Edaran (SE) Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyampaian Data Emisi Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Ini sebagai salah satu kebijakan untuk mendukung transformasi industri hijau. 

“Melalui SE Menperin tersebut, diharapkan Kemenperin dapat memonitor kondisi emisi yang dihasilkan oleh perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri serta melakukan pembinaan kepada industri dalam menjaga kualitas udara, pencapaian target emisi gas rumah kaca (GRK) nasional, dekarbonisasi sektor industri, dan sebagai langkah persiapan industri menghadapi kebijakan pengurangan emisi industri,” imbuh Andi.

Sementara itu, Kepala Pusat Industri Hijau Kemenperin, Apit Pria Nugraha menjelaskan bahwa AIGIS 2024 telah berhasil menjadi platform terintegrasi dalam mendorong transformasi industri hijau di Indonesia. “AIGIS 2024 menarik berbagai pemangku kepentingan, antara lain pemerintah, akademisi, pelaku industri, media, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mendukung transformasi menuju industri yang lebih hijau (transformation into greener industry),” terangnya.

Berbagai inisiatif yang diluncurkan dalam AIGIS 2024 mendapatkan apresiasi luas, terutama dalam hal peningkatan kesadaran terhadap pentingnya keberlanjutan dan inovasi dalam industri hijau, serta menjadi wadah kolaborasi berbagai pemangku kepentingan. “Oleh karena itu, untuk melanjutkan keberhasilan tersebut, AIGIS 2025 menandai langkah besar dalam transisi menuju industri yang lebih rendah emisi, yang sejalan dengan target Net-Zero Emissions sektor industri tahun 2050 yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia,” ungkap Apit.

AIGIS 2025 merupakan hasil kolaborasi empat pihak, yaitu Kemenperin melalui BSKJI, World Resources Institute (WRI) Indonesia, Institute for Essential Services Reform (IESR), dan GMS Consolidate selaku event organizer untuk seluruh rangkaian acara The 2nd AIGIS 2025. Acara puncak AIGIS 2025 akan dilaksanakan pada tanggal 20-22 Agustus 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC).

Mendahului kegiatan utama tersebut, akan dilaksanakan berbagai pre-event yang dapat diikuti oleh berbagai kalangan masyarakat. Kegiatan itu antara lain penyelenggaraan Penghargaan Industri Hijau, Green Journalism Competition, dan GreenRun.

“Seluruh rangkaian acara AIGIS 2025 dilaksanakan tanpa menggunakan APBN. Hal ini sejalan dengan semangat kolaborasi yang menjadi inti dari kehadiran AIGIS 2025,” kata Apit. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, industri, dan para pemangku kepentingan lainnya, rangkaian pre-event AIGIS 2025 akan berlangsung mulai Maret hingga Agustus.

Managing Director World Resources Institute (WRI) Indonesia, Arief Wijaya menyampaikan, kolaborasi berbagai pihak dalam rangkaian pre-event AIGIS 2025 melambangkan bahwa transformasi menuju industri hijau adalah visi yang harus diusahakan bersama. WRI Indonesia, sebagai salah satu mitra strategis dalam AIGIS 2025, berkomitmen untuk dapat mendukung seluruh pihak terkait, mulai dari pemerintah hingga industri, agar dapat bergerak menciptakan ekosistem industri hijau.

“Sebagai mitra strategis, kami berperan dalam memastikan arah diskusi dan dampak yang dihasilkan AIGIS 2025 dapat tepat sasaran, sesuai dengan sains, dan menjawab kebutuhan para pihak terkait. Dengan begitu, AIGIS 2025 dapat menjadi platform yang mampu menghasilkan berbagai solusi terhadap tantangan dalam mewujudkan ekosistem industri hijau,” ungkap Arief.

Program manajer untuk bidang dekarbonisasi industri Institute for Essential Services Reform (IESR) Juniko Nur Pratama menyatakan, keberhasilan AIGIS 2025 sangat bergantung pada kolaborasi erat antara pemerintah, industri, think-tank, CSO/NGO, mitra pembangunan dan pemangku kepentingan lainnya. “Upaya melakukan dekarbonisasi dapat diibaratkan perjalanan panjang yang berkelok dan terjal, kendaraan yang lewat dalam perjalanan ini harus memiliki visi, misi serta kerangka berpikir yang luas dan kuat,” ujar Arief.