NERACA

Jakarta – Kurangnya infrastruktur digital yang merata di Indonesia masih menjadi tantangan utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, terutama bagi masyarakat di perdesaan. Keterbatasan konektivitas internet yang stabil dan andal menghambat banyak sektor, termasuk inklusi keuangan, yang seharusnya dapat membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat yang selama ini belum terjangkau layanan perbankan formal. 

Penelitian CIPS menunjukkan bahwa Indeks Masyarakat Digital Indonesia pada 2023 masih rendah, dengan skor rata-rata 43,18, meskipun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Kesenjangan ini paling terasa di luar wilayah Jawa dan Sumatera, di mana masyarakat masih menghadapi akses internet yang terbatas serta rendahnya keterampilan digital.

“Pemerataan infrastruktur digital sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Para pemangku kepentingan perlu mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan adanya kesenjangan tersebut dan melakukan upaya untuk mempersempit gap yang ada,” ujar Peneliti dan Analis Kebijakan Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Muhammad Nidhal, seperti dikutip dalam keterangannya, kemarin.

Penelitian terbaru CIPS menemukan beberapa hal yang menjadi tantangan dalam pembangunan infrastruktur digital di Indonesia, seperti sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK), mobile dan fixed broadband, teknologi satelit internet, sistem komunikasi kabel laut, dan data center. 

Selain kesenjangan infrastruktur, penelitian CIPS juga menemukan terdapat kesenjangan keterampilan digital masyarakat Indonesia. Indeks Masyarakat Digital Indonesia pada 2022 menunjukkan keterampilan digital masyarakat masih rendah, dengan skor rata-rata 43,18 pada tahun 2023. Meskipun meningkat dari 37,80 dari tahun sebelumnya, masih terlihat adanya kesenjangan signifikan antara Jawa-Sumatera dan pulau lainnya.

Kesenjangan digital diharapkan bisa mendorong perekonomian dan kemajuan pada banyak sektor, salah satu adalah sektor keuangan. Salah satu yang dapat terbantu dengan mempersempit kesenjangan digital adalah inklusi keuangan. 

Inklusi keuangan di Indonesia juga masih belum merata. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2024 yang diselenggarakan oleh OJK bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik menunjukkan, indeks literasi keuangan penduduk Indonesia mencapai 65,43%. Sementara indeks inklusi keuangan berada pada angka 75,02 persen.

Hal ini menyebabkan inklusi keuangan yang tidak merata, dengan 51% dari populasi dewasa Indonesia masih tergolong unbanked dan 26% underbanked. Situasi ini menghadirkan peluang besar bagi teknologi finansial atau fintech untuk menjangkau kelompok-kelompok ini sekaligus terkait infrastruktur dan literasi digital.

Keterbatasan akses internet di perdesaan menghambat masyarakat untuk memanfaatkan layanan keuangan digital yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Padahal, dengan akses internet yang lebih luas dan stabil, teknologi finansial (fintech) dapat menjadi solusi utama dalam menjangkau kelompok-kelompok ini, memberikan akses ke layanan pinjaman, pembayaran, investasi, hingga asuransi secara lebih mudah dan efisien.

Dengan penetrasi internet yang telah mencapai 79,5% dari total populasi atau sekitar 221,5 juta pengguna pada 2024, fintech memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di daerah perdesaan. Investasi di sektor fintech terus meningkat, mencapai USD 3,2 miliar dalam periode 2020–2022, naik 4,6 kali lipat dibandingkan 2017–2019. 

Untuk mengoptimalkan operasional bisnis fintech di Indonesia, ada beberapa teknologi pendukung yang dibutuhkan. Laporan Annual Members Survey 2024 milik Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) telah mengidentifikasi beberapa teknologi yang paling dibutuhkan oleh pelaku industri fintech di Indonesia, seperti electronic-Know Your Customer (e-KYC), infrastruktur cloud, big data, dan payment gateway, yang pengoperasiannya membutuhkan ketersediaan infrastruktur digital yang memadai. bari