Jakarta-Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan Polri tidak akan mentoleransi aksi pemerasan, pungutan liar, atau intimidasi yang dilakukan oknum ormas. "Sesuai komitmen Kapolri, Polri akan menindak tegas aksi premanisme berkedok ormas. Tidak boleh ada oknum yang menggunakan nama ormas untuk melakukan pemerasan, pungutan liar, atau aksi yang merugikan dunia usaha serta menghambat investasi,” kata Trunoyudo, dalam keterangan tertulis, baru-baru ini di Jakarta. 

NERACA

Dia menegaskan, Polri sudah siapkan strategi jitu. Selain tindakan hukum, juga akan menggunakan pendekatan preventif dan edukasi. Jadi, ormas tidak terjebak dalam tindakan melawan hukum.

“Selain tindakan represif melalui penegakan hukum, Polri juga melakukan pendekatan preventif dan pre-emtif dengan memberikan pemahaman kepada anggota ormas agar tidak menyalahgunakan keorganisasiannya. Pembinaan ini penting agar mereka bisa berkontribusi secara positif dalam menjaga ketertiban dan mendukung iklim investasi yang kondusif," ujarnya.

Selain itu, Polri juga gencar melakukan edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait tolak aksi premanisme yang berkedok ormas. Langkah ini bertujuan agar masyarakat lebih memahami modus-modus yang digunakan oknum tertentu untuk melakukan pemerasan atau tindakan intimidatif terhadap dunia usaha.

"Kami terus melakukan edukasi kepada masyarakat dan para pelaku usaha agar lebih waspada terhadap aksi premanisme berkedok ormas. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah dan melaporkan setiap bentuk gangguan terhadap investasi," tutur dia.

"Setiap laporan dari pengusaha dan investor akan kami tindaklanjuti dengan serius. Polri tidak akan ragu menindak oknum anggota ormas yang berperilaku preman dan menghambat investasi di Indonesia," ujarnya. 

 Trunoyudo meminta para pengusaha tak takut melaporkan segala bentuk pemerasan, intimidasi, atau gangguan terhadap investasi yang dilakukan oleh oknum anggota ormas tertentu. "Kami menjamin perlindungan bagi pelapor dan akan menindaklanjuti setiap laporan secara profesional. Jangan takut untuk melapor jika merasa dirugikan oleh praktik premanisme oknum anggota ormas, masyarakat dan pengusaha dapat melaporkan melalui hotline layanan Kepolisian 110 untuk melaporkan segala bentuk gangguan keamanan dan tindak premanisme," tegas dia.

Secara terpisah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melarang organisasi kemasyarakatan (ormas) meminta Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran kepada pemerintah daerah maupun pengusaha.

Pernyataan itu muncul setelah maraknya laporan mengenai proposal yang mengatasnamakan ormas meminta THR. Dia menjelaskan, pemungutan THR itu merupakan bagian dari pungutan liar (pungli).

"Tidak boleh ada permintaan THR kepada toko, kepada lembaga usaha, ke kantor-kantor manapun," katanya dalam video yang diunggah di akun Instagram miliknya @dedimulyadi71 pada Selasa (18/3).

Larangan pemungutan THR, kata Dedi, merupakan bentuk dukungan untuk mencegah perilaku korupsi."Ya kan kalau kita ingin dukung antikorupsi, pemerintahan yang bersih, ya enggak boleh ada permintaan-permintaan THR menjelang Lebaran," ucapnya.

Jika dilanggengkan, Dedi mengatakan pemungutan tersebut berpotensi mengarah pada praktik korupsi lainnya. "Karena nanti akan mengambil dari yang bukan peruntukannya. Karena enggak ada tuh judul anggaran pembagian THR untuk ormas, untuk LSM, untuk siapapun, enggak ada," tegas dia.

Di sisi lain, Dedi pun tak menampik bahwa pemungutan THR kini membuat kepala dinas dan wali kota pusing. "Kita jujur-jujur aja nih, tanggal-tanggal gini kepala dinas pusing, wali kota juga pusing sama karena orang datang ke kantor, semuanya minta THR. Sedangkan kepala dinas itu mendapat THR dari pemerintah untuk keluarganya. Kalau itu dibagiin, keluarganya enggak ada. Terus mau ngambilnya dari pos mana?" ujarnya.

Maka dari itu, Dedi mengingatkan agar seluruh pihak sama-sama mendorong antikorupsi. Salah satunya dengan tidak melakukan pungli dengan dalih THR.

Sementara itu, Majelis Pimpinan Nasional Ormas Pemuda Pancasila dalam edarannya pada 14 Maret 2025 yang ditandatangani Ketua Umum KPH H Japto Soerjosoemarno SH, menginstruksikan kepada semua pimpinan cabang dan ranting  se-Indonesia untuk tidak melakukan pungutan uang/Proposal untuk THR kepada masyarakat dan pengusaha.

“Apabila ada yang melakukan hal tersebut, maka Majelis Pimpinan Nasional Ormas Pemuda Pancasila akan memberikan sanksi tegas,”  menurut bunyi surat edaran tersebut.

Menghambat Investasi

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pernah menyinggung keberadaan oknum LSM dan ormas yang kerap menghambat investasi. Menurutnya, pemerintah telah menginventarisasi sejumlah permasalahan terkait dan akan melakukan evaluasi lebih lanjut. "Tentu kita akan lihat satu-satu lagi, ada banyak yang sudah kita inventarisir," ujarnya.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif serta memastikan investasi yang masuk benar-benar bisa mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebelumnya, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita buka suara terkait banyaknya organisasi masyarakat (ormas) di sekitar kawasan industri. Menurut dia, ormas di kawasan industri kerap mengganggu investasi. "Itu menghambat investasi," tegas Agus ditemui usai meresmikan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (13/2).

Dalam mengantisipasi gangguan dari ormas di kawasan industri, Agus menggandeng aparat keamanan. Harapannya, langkah tersebut bisa meredam dampak ormas terhadap kegiatan industri. "Kita koordinasikan dengan pihak-pihak kepolisian," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar menyampaikan, aksi sekelompok ormas di kawasan industri menyebabkan hilangnya investasi hingga ratusan triliun rupiah.

Lantaran, Sanny mengatakan, ormas kerap kali melakukan demo di dalam kawasan industri hingga mengganggu operasional pabrik. Itu membuat investor di kawasan industri jengah, sehingga menarik operasionalnya. "Kalau dihitung semuanya ya, bukan cuma yang keluar, yang enggak jadi masuk juga, itu bisa ratusan triliun (rupiah) juga. Kan ada masalah perizinan, gangguan keamanan. Akhirnya itu jadi akumulasi," ujarnya.

Menurut dia, angka kerugian totalnya bahkan sudah tidak bisa dihitung. Sebab, tak sedikit pabrikan yang tutup operasi gara-gara ormas, dengan sudah menaruh modal banyak untuk membangun industri. "Bayangin, untuk membangun satu industri itu dia pinjam duit. Dia beli mesin-mesin teknologi tinggi, dia cari pasar gimana pembeli supaya mau beli. Itu aja udah pusing dengan persaingan global ini," ujar Sanny. "Sekarang ditambahin disuruh ngadepin yang model-model kayak gitu, gangguan keamanan. Itu sesuatu yang enggak bisa diprediksi," ujarnya belum lama.

Karena itu tidak heran, jika belakangan ini ada sejumlah investor yang mengalihkan investasinya dari Indonesia ke Vietnam, mengapa?

Sebenarnya Vietnam masih kalah menarik dibanding Indonesia bagi para investor asing berdasarkan indeks keyakinan investasi asing (FDI Attractiveness Index) khusus negara-negara berkembang yang dirilis lembaga konsultan manajemen Kearney. Indeks tersebut mengukur optimisme para investor asing terhadap negara-negara tujuan investasi.

Namun Vietnam tercatat memiliki indeks kemudahan berbisnis yang lebih baik dibanding Indonesia.  Ada beberapa aspek yang menjadikan memulai usaha di Vietnam lebih mudah dibanding Indonesia, antara lain  kemudahan mendapat kredit pinjaman, kemudahan izin konstruksi, dan kemudahan mendaftarkan properti.

Sama seperti Indonesia, Vietnam juga tergolong sebagai negara kelompok kelas menengah jika diukur dari PDB per kapita. Pada 2023, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) saat itu Suharso Monoarfa mengatakan bahwa pendapatan per kapita Indonesia hampir disalip oleh Vietnam.

Data Bank Dunia pun menunjukkan potensi serupa. Pada 2010, PDB per kapita Indonesia senilai $3.094,44, hampir dua kali lipat dari milik Vietnam sebesar $1.684,01. Kemudian pada 2023, selisih nilainya mengecil menjadi hanya $594. bari/mohar/fba