NERACA

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan pemerintah akan mengaudit infrastruktur di Kota Bekasi, Jawa Barat, menyusul banjir yang terjadi di kota tersebut. "Kami diskusikan dengan Pak Menko Infrastruktur untuk melakukan audit terhadap infrastruktur yang terkait," kata Pratikno di Jakarta, Rabu (5/3).

Audit infrastruktur ini untuk mengetahui pemanfaatan lahan apakah sesuai dengan peruntukannya atau tidak. Pihaknya juga menyoroti pentingnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya dan penanganan sampah. "Juga tentu saja hal-hal yang dalam keseharian penanganan sampah," kata Pratikno.

Pemerintah masih terus melakukan evakuasi masyarakat yang terdampak banjir di Kota Bekasi dan sekitarnya. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat terdampak banjir. "Evakuasi ini penting untuk tanggap darurat dan juga pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, baik di pengungsian maupun di luar pengungsian," kata Pratikno.

Berdasarkan data Satgas Tanggap Darurat Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Barat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi, terdapat 7 kecamatan yang terdampak bencana banjir, yakni Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Medan Satria, Jatiasih, Pondok Gede, dan Kecamatan Rawalumbu. Banjir yang terjadi di Kota Bekasi akibat curah hujan ekstrem sejak Senin (3/3) yang menyebabkan sungai-sungai di Kota Bekasi meluap dan menggenangi permukiman warga serta beberapa fasilitas umum.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta pemerintah, khususnya pemerintah daerah (pemda) untuk sigap membantu masyarakat yang terdampak banjir di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). “Utamakan operasi penyelamatan masyarakat. Pemda harus tanggap dan sigap membantu warganya yang terdampak banjir,” kata Cucun.

Cucun juga meminta semua pemerintah daerah yang warganya terdampak banjir agar menyiapkan posko-posko pengungsian yang layak, termasuk fasilitas bagi anak, ibu hamil atau menyusui, dan warga berusia lanjut (lansia). Berikutnya, dia juga meminta agar petugas gabungan memastikan evakuasi terus dilakukan secara menyeluruh. Menurut dia, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam penanganan banjir itu.

“Pastikan semua warga yang terjebak banjir untuk segera dievakuasi. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas,” katanya. Lalu, Cucun meminta agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pemerintah provinsi terkait agar segera memastikan seluruh jalur yang sempat terendam banjir segera dikeringkan agar tidak menghambat mobilitas masyarakat. “Kita minta agar BPBD dan Pemprov segera memastikan jalur-jalur yang tergenang bisa cepat dikeringkan agar mobilitas masyarakat tidak terganggu,” ujar wakil ketua DPR koordinator bidang kesejahteraan rakyat itu.

Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) telah mengalokasikan anggaran hampir Rp3 miliar untuk menyalurkan bantuan dari berbagai bentuk dukungan guna membantu warga terdampak banjir yang melanda sejumlah wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. "Di wilayah Jabodetabek, bantuan dari Kementerian Sosial telah mencapai hampir Rp3 miliar dalam berbagai bentuk dukungan," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Mensos menjelaskan bahwa seluruh tenaga kebencanaan dari berbagai elemen sudah berada di lapangan, baik di Jatiasih, Kota Bekasi, wilayah Bogor, maupun beberapa lokasi banjir di Jakarta.