NERACA
Jakarta – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Roy Rizali Anwar mengungkapkan salah satu tantangan yang dihadapi Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) jalan tol adalah kendaraan Over Dimension and Over Loading (ODOL). "Salah satu tantangan yang dihadapi BUJT dalam memenuhi SPM jalan tol adalah banyaknya kendaraan ODOL," ujar Roy Rizali Anwar dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (19/2).
Berdasarkan data Weigh-in-motion (WIM) dari sejumlah ruas jalan tol yakni Tol Jakarta - Tangerang, JORR Seksi E, JORR W1, Jagorawi, Padalarang, Cileunyi, Semarang ABC, Ngawi-Kertosono, dan Surabaya-Gempol menunjukkan 19,27 persen kendaraan Golongan II ke atas adalah kendaraan ODOL.
Sementara data hasil operasi gabungan ODOL menunjukkan 36 persen kendaraan yang terjaring adalah kendaraan ODOL. Penyebab pemilik kendaraan memilih ODOL antara lain kebutuhan ekonomi dan efisiensi operasional, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum, modifikasi ekstra untuk keuntungan ekstra, kurangnya kesadaran pengemudi dan pengusaha, persaingan di sektor logistik, keterbatasan infrastruktur logistik, kurangnya alternatif transportasi.
Sedangkan dampak kendaraan ODOL terhadap jalan tol antara lain kerusakan infrastruktur, kerugian ekonomi dan kecelakaan lalu lintas. Sebagai informasi, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mendorong mitigasi truk ODOL pasca-kecelakaan beruntun di Gerbang Tol Ciawi 2 Jalan Tol Jagorawi, Bogor, Jawa Barat.
Ia mengatakan permasalahan terkait ODOL ini merupakan suatu permasalahan yang dilematis dan kompleks. Menurut dia, permasalahan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan saja, tetapi juga dengan institusi terkait lainnya, termasuk di bidang ekonomi.
Saat ini, pemerintah dan institusi terkait memang sedang duduk bersama untuk mencari titik keseimbangan. Diharapkan, ODOL dapat berkurang tetapi di sisi lain biaya-biaya tidak perlu naik tinggi, inflasi terjaga dan biaya preservasi jalan juga tidak mengalami kenaikan.
NERACA Jakarta - Wakil Menteri Ekonomi dan Kreatif (Wamenekraf) Irene Umar menyebutkan ada dua hal yang dapat dilakukan pelaku…
NERACA Jakarta - Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11 Tahun 2025 PMK 11/2025) yang mengatur penyesuaian…
NERACA Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan dana desa bisa naik antara Rp6 hingga…
NERACA Jakarta - Wakil Menteri Ekonomi dan Kreatif (Wamenekraf) Irene Umar menyebutkan ada dua hal yang dapat dilakukan pelaku…
NERACA Jakarta - Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11 Tahun 2025 PMK 11/2025) yang mengatur penyesuaian…
NERACA Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan dana desa bisa naik antara Rp6 hingga…