NERACA

Jakarta – Di tengah berbagai tantangan perdagangan global, Kementerian Perdagangan (Kemendag) optimis dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan  perdagangan Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan mempertahankan  surplus  neraca perdagangan selama 56 bulan berturut-turut.

Menteri Perdagangan, Budi Santoso optimis surplus ini akan berlanjut danberkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Di tengah tantangan perdagangan yang semakin kompleks dan multidimensi, neraca perdagangan Indonesia masih terus melanjutkan tren positif surplus bulanan yang terjadi sejak Mei 2020 atau selama 56 bulan berturut-turut,” kata Budi.

Budi juga menyampaikan program-program prioritas Kemendag. Budi pun mengajak para pelaku usaha  untuk mendukung program-program Kemendag tersebut. Sehingga, para pelaku usaha ikut berkontribusi dalam meningkatkan ekspor dan turut mengembangkan ekonomi.

“Saya kembali mengajak seluruh pihak untuk terus berkolaborasi dan meningkatkan kerja sama dalam mengamankan akses pasar produk-produk ekspor Indonesia, melindungi industri dalam negeri, dan mendorong ekspor,” kata Budi.

Ada tiga program prioritas yang ia sampaikan, yaitu Pengamanan Pasar Dalam Negeri; Perluasan Pasar Ekspor;dan Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berani Inovasi, Siap Adaptasi (UMKM BISA) Ekspor.

Dalam Program Pengamanan Pasar Dalam Negeri, Budi menyampaikan, salah satu hal yang didorong  Kemendag adalah menetapkan kebijakan ekspor dan impor untuk melindungi pasar dalam negeri. 

Dalam hal ini, kebijakan ekspor dan impor dilaksanakan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif di  dalam negeri sekaligus menarik investor asing. Kebijakan ini juga berperan mendorong peningkatan daya saing produk dalam negeri dan perlindungan bagi industri dalam negeri.

Sementara itu, untuk Program Perluasan Pasar Ekspor, Budi mengungkapkan, arah kebijakan perluasan  pasar ekspor adalah untuk membuka akses pasar dan mengurangi hambatan perdagangan melalui penyelesaian perundingan perdagangan.

Hingga saat ini, telah ada 19 perjanjian perdagangan yang terimplementasi, 10 yang telah ditandatangani atau diratifikasi, 16 dalam proses perundingan, dan 6 lainnya di luar skema perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA dan Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA) sedang diproses.

Untuk UMKM BISA Ekspor, Mendag Busan mengatakan, Kemendag telah melaksanakan berbagai inisiatif untuk mengembangkan produk dan memperluas ekspor Indonesia. Kemendag sedang bersiap melaksanakan pameran dagang Trade Expo Indonesia ke-40 pada Oktober 2025 mendatang.

“Kemendag juga telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk memfasilitasi UMKM BISA Ekspor. Salah satunya, melalui business matching. Pada Januari 2025, tercatat telah ada 72 business matching berupa pitching dengan perwakilan perdagangan RI di luar negeri. Total transaksi mencapai USD 5,22 juta,” ungkap Budi.

Pada Januari 2025, terlaksana business matching yang melibatkan 196 UMKM, 10 pembina UMKM, dan 25 pembeli dari 10 negara.

Seperti diketahui, pemerintah telah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen pada tahun 2028-2029. Sebagai prime mover perekonomian nasional, sektor industri dibidik tumbuh 7,29 persen pada tahun ini, dan 8,59 persen pada tahun 2028.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, “sektor industri juga harus mampu berkontribusi terhadap PDB nasional hingga 17,96 persen di tahun ini, dan 20,92 persen di tahun 2029.”

Agus pun menegaskan, tahun ini pihaknya harus berlari lebih cepat dan bersinergi lebih efektif. “Dengan anggaran yang lebih kecil dari tahun lalu, yaitu Rp2,519 triliun, tata kelola yang kita lakukan harus lebih cermat, penuh tanggung jawab, namun tetap maksimal untuk memberikan pelayanan terbaik bagi industri dan masyarakat,” ungkap Agus.

Menurut Agus, kinerja tangguh sektor industri manufaktur nasional, perlu juga didukung oleh kinerja pelayanan dan birokrasi Kemenperin yang lebih baik. Oleh karena itu, setiap kepala satuan kerja di lingkungan Kemenperin wajib meningkatkan kinerja anggaran, dengan fokus pada pengelolaan risiko dan pengadaan barang/jasa yang lebih efisien.

“Saya memberikan target serapan anggaran, pada September tahun 2025 harus mencapai 60 persen, dengan penyelesaian proses pengadaan barang/jasa pada Juni 2025,” ujar Agus.

Agus juga menyatakan, perlunya pengoptimalan penggunaan katalog elektronik pada pengadaan barang/jasa. “Untuk itu, saya meminta para PPK untuk merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang/jasa tahun 2025 ini melalui katalog elektronik minimal sebesar 30 persen dari pagu anggaran,” imbuh Agus. 

Agus melanjutkan, optimalisasi penggunaan katalog elektronik ini harus menjadi prioritas agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa ke depannya dapat lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.