Jakarta-Presiden Prabowo Subianto mengatakan, penghematan anggaran akan dilakukan hingga tiga putaran dengan total mencapai Rp 750 triliun. Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani Indrawati  menegaskan pemerintah tidak melakukan pengurangan total belanja, namun hanya melakukan refocusing anggaran untuk keperluan lainnya.

NERACA

Adapun, pada putaran pertama, penghematan anggaran telah mencapai Rp 306,69 triliun. Penghematan ini diatur dalam Inpres Nomor 1/ 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Kemudian, pada putaran kedua, Prabowo menargetkan efisiensi anggaran hingga Rp 308 triliun. Namun, dia tidak mengungkapkan timeline pelaksanaan penghematan putaran kedua tersebut.

Prabowo  mengungkapkan bahwa pemerintah berhasil menghemat anggaran negara hingga Rp 750 triliun, yang berasal dari berbagai sumber efisiensi dan dividen BUMN. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan strategis, termasuk program makan bergizi bagi anak-anak serta investasi jangka panjang.

Dalam pidatonya, Prabowo menjelaskan penghematan anggaran dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama Rp 300 triliun, tahap kedua Rp 308 triliun.

“Kemudian penghematan ini yang lagi ramai, ya penghematan yang kita lakukan putaran pertama oleh kementerian keuangan di sisir dihemat Rp 300 triliun, penghematan putaran kedua Rp 308 triliun, dividen dari BUMN Rp 300 triliun, 100 (triliun) dikembalikan, jadi totalnya kita punya Rp 750 triliun,” kata Prabowo dalam HUT Partai Gerindra, Sabtu (15/2).

Dari total dana tersebut, sebesar Rp 24 triliun dialokasikan untuk program makan bergizi bagi anak-anak Indonesia. Prabowo menegaskan kesejahteraan generasi penerus harus menjadi prioritas utama pemerintah. “Rakyat kita anak-anak kita tidak boleh kelaparan,” ujarnya.

Presiden juga menyinggung pentingnya solidaritas sosial dalam menangani ketimpangan ekonomi, dengan mengajak mereka yang mampu untuk berbagi.

Sementara itu, sisa dana yang mencapai sekitar US$ 20 miliar akan dikelola oleh Danantara untuk diinvestasikan. Langkah ini diambil sebagai bagian dari visi besar Prabowo dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maju. Dia menegaskan pembangunan ekonomi harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Selain aspek ekonomi, Prabowo juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan persatuan nasional. Ia mengingatkan agar rakyat waspada terhadap potensi perpecahan yang bisa ditimbulkan oleh kepentingan asing.

“Kalau ada yang mau menghasut waspada, ini usaha kegiatan asing yang ingin memecah belah. Nanti terkuak LSM yang dibiayai asing, media-media juga,” ujarnya.

Secara terpisah, Menkeu Sri Mulyani Indrawati buka suara ihwal dampak kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto terhadap perekonomian. Dia menegaskan, pemerintah tidak melakukan pengurangan total belanja, namun hanya melakukan refocusing atau memfokuskan anggaran untuk keperluan lainnya.

 “Sehingga dampak secara agregat terhadap perekonomian tentu tergantung dari masing-masing,” ujar Sri Mulyani kepada media di Kompleks DPR RI, Jakarta, Jumat (14/2).

Menkeu menilai kebijakan efisiensi dapat berdampak baik bagi perekonomian apabila realokasi anggaran dilakukan pada aktivitas yang menimbulkan multiplier effect atau efek berganda yang sama atau bahkan lebih besar.

Kendati demikian, Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan memantau pelaksanaan kebijakan ini. Termasuk juga langkah-langkah yang diambil kementerian/lembaga dalam menindaklanjuti arahan efisiensi anggaran Prabowo. “Kami terus melakukan tentu saja monitoring dari langkah-langkah ini, terutama tentu dari kecepatan nanti untuk melakukan belanja selanjutnya,” tutur dia.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya meminta jajarannya untuk melakukan efisiensi anggaran belanja negara tahun anggaran 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Rinciannya, efisiensi anggaran kementerian dan lembaga sejumlah Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp 50,59 triliun.

Menindaklanjuti instruksi Prabowo, Sri Mulyani kemudian menerbitkan surat S-37/MK.02/2025 yang mengatur efisiensi belanja kementerian/lembaga untuk tahun anggaran 2025. Dalam lampiran surat tersebut, tercantum 16 item belanja yang perlu dipangkas anggarannya dengan persentase yang bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen.

Prabowo kemudian meminta Kementerian Keuangan untuk melakukan rekonstruksi target pemangkasan di tiap kementerian/lembaga. Kementerian Keuangan kemudian melaksanakan penyusunan ulang dan membahasnya dengan para menteri dan kepala lembaga selama dua hari, yaitu pada 11-12 Februari 2025.

Anggaran Pendidikan

Salah satu kementerian yang terkena pemangkasan anggaran adalah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek Togar M. Simatupang mengatakan kementeriannya terkena pemangkasan anggaran sebesar Rp 22,5 triliun dari total pagu anggaran 2025 Rp 57,6 triliun.

Uang kuliah tunggal ( UKT) mahasiswa dan dana beasiswa berpotensi terkena imbas pemangkasan anggaran oleh Kemendiktisaintek. Kenaikan besaran UKT berpotensi terjadi lantaran hampir setengah dari anggaran untuk riset terkena pemangkasan.

Namun  Sri Mulyani  dengan tegas melarang kampus menaikkan UKT mahasiswa. Dia menegaskan biaya pendidikan bukan termasuk pos-pos yang terkena imbas kebijakan pemangkasan anggaran oleh pemerintah. “Langkah (pemangkasan anggaran) ini tidak boleh, saya ulangi, tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai UKT," ujar Menkeu. 

Menurut Menkeu,  Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) memang termasuk sasaran yang dipangkas anggarannya. Namun, secara lebih detail, pemangkasan tersebut hanya dilakukan terhadap belanja perjalanan dinas, seminar, alat tulis kantor (ATK), serta kegiatan-kegiatan seremonial. “Pemerintah akan terus meneliti secara detail anggaran operasional perguruan tinggi untuk tidak terdampak (pemangkasan anggaran), sehingga tetap dapat menyelenggarakan tugas pendidikan tinggi,” ujarnya.

Komentar PTN

Rektor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Mohammad Nasih mengatakan hingga saat ini kampusnya belum ada rencana untuk menaikkan UKT meski sedang ada efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

Paling tidak, kata dia, perubahan UKT tidak akan terjadi untuk jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT). “Untuk SNBP dan SNBT tidak ada kenaikan untuk tahun ini. Lagian, UKT Unair dan yang lainnya kan fleksibel, ada UKT 1, 2, 3, 4, dan sebagainya,” ujarnya seperti dikutip Tempo.co, pekan lalu. 

Rektor Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Max Sanam mengatakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat bakal berdampak pada jumlah mahasiswa yang dapat dikirim Undana ke universitas di luar negeri. “Dampaknya ada, termasuk pada pengiriman mahasiswa ke luar negeri,” ujarnya di Kupang  Jumat (14/2). 

Max menyampaikan hal itu menyikapi dampak dari efisiensi anggaran bagi sistem pendidikan di daerah, khususnya untuk Undana. Dia mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir termasuk pada 2024, belasan sampai 20-an mahasiswa Undana dikirim ke Australia dalam program pertukaran pelajar.

Undana juga tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi pegawai honorer yang sudah bekerja lama di perguruan tinggi tersebut. “Yang pasti kami juga tidak akan melakukan perekrutan lagi, karena efisiensi anggaran ini,” ujarnya.

Adapun juru bicara Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Mite Setiansah, memastikan kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat belum berimplikasi terhadap UKT Unsoed.  bari/mohar/fba