Jakarta-Perusahaan jasa finansial asal Amerika Serikat JP Morgan menilai keberadaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang digagas pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto bisa menjadi katalis positif untuk pasar modal dalam negeri dalam waktu dekat.

NERACA

"Jika eksekusinya baik, bisa dilaksanakan dengan baik, dan tim yang baik juga, Danantara bisa menjadi nilai tambah bagi Indonesia," ujar Heaf of Indonesia Research & Strategy JP Morgan Indonesia Henry Wibowo, Jumat (21/2).

"Jika Danantara bisa leverage up, misalnya, USD 1 miliar-USD 3 miliar dipakai untuk support pasar modal, baik itu ekuitas, obligasi. Saya bisa katakan hal itu membantu mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita, jadi katalis positif dalam waktu dekat harapannya,” ujarnya seperti dikutip Liputan6.com.

Sebelumnya, Prabowo mengumumkan bahwa Danantara akan diluncurkan pada hari ini (24/2). Tujuan utama dibentuknya Danantara adalah untuk memudahkan pemerintah dalam realokasi modal BUMN untuk menjalankan usaha yang memberikan keuntungan tinggi dan dampak sosial tinggi. Adapun dengan Danantara, keuntungan dari investasi program hilirisasi bisa 100% dinikmati oleh bangsa Indonesia sendiri.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), lembaga investasi baru Indonesia senilai lebih dari US$900 miliar atau sekitar Rp14,615 triliun, Lembaga ini bertujuan mengelola aset negara dan investasi di berbagai sektor strategis seperti energi terbarukan dan manufaktur.

Namun, pertanyaan seputar transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Danantara, khususnya mengenai akses audit independen, telah menimbulkan perdebatan. Siapa yang perlu memahami hal ini?

Semua pihak, mulai dari investor domestik dan internasional, pemerintah, lembaga pengawas, hingga masyarakat luas, karena pengelolaan Danantara berdampak langsung pada perekonomian dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Kehadiran Danantara menyimpan potensi besar bagi perekonomian Indonesia, namun juga risiko. Pengalaman masa lalu seperti kasus BLBI dan 1MDB menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya pengawasan ketat dan transparansi dalam pengelolaan aset negara.

Adapun  fakta-fakta seputar manajemen dan audit Danantara, serta saran dari para pengamat untuk memastikan pengelolaannya berjalan transparan dan akuntabel sebagai berikut:

Peran Audit Independen

Pembentukan Danantara telah memicu diskusi mengenai mekanisme audit dan pengawasan. Beberapa pihak mempertanyakan akses audit independen terhadap Danantara, menimbulkan kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan dana.

"Dalam kasus BLBI, kita melihat bagaimana dana negara dapat disalahgunakan akibat lemahnya pengawasan dan intervensi politik yang kuat," ujar Hardjuno Wiwoho, pengamat hukum dan pembangunan, dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip  Antara (18/2).

Hardjuno juga menyoroti pentingnya audit independen oleh lembaga internasional dan laporan keuangan yang terbuka untuk publik. Hal ini untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Danantara. Ia menekankan bahwa tanpa transparansi dan akuntabilitas, holding investasi negara berpotensi menjadi sumber masalah ekonomi baru.

Meskipun UU BUMN yang baru mengatur pemeriksaan laporan keuangan tahunan oleh akuntan publik, pertanyaan tentang akses BPK dan KPK terhadap Danantara tetap menjadi sorotan. Namun juga akan ada risiko melemahnya kewenangan penegak hukum jika BPK dan KPK tidak punya akses audit Danantara.

Peran DPR dan Pengawasan

Undang-Undang BUMN yang baru memberikan peran penting kepada DPR dalam mengawasi Danantara. BPK dan BPKP dapat memeriksa Danantara jika ada permintaan dari DPR atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa DPR memiliki peran kunci dalam memastikan akuntabilitas Danantara.

Meskipun Danantara tidak secara langsung diaudit oleh BPK dan KPK, proses hukum tetap berlaku jika terjadi tindak pidana. Melansir dari berbagai sumber, hal ini disebabkan Danantara sudah mengadopsi ketentuan di dalam Undang-Undang BUMN yang baru, sehingga jika terjadi tindak pidana maka akan tetap diproses hukum.

Peran Dewan Pengawas Danantara juga penting dalam mengawasi pengelolaan aset. Namun, mekanisme pengawasan ini perlu dijalankan secara efektif dan transparan untuk membangun kepercayaan publik. Kejelasan dan keterbukaan informasi sangat penting untuk mencegah potensi konflik kepentingan dan memastikan akuntabilitas.

Keberadaan Business Judgement Rule (BJR) dalam UU BUMN yang baru juga perlu diperhatikan. BJR melindungi pengambil keputusan BUMN dari tuntutan hukum jika kerugian terjadi akibat kebijakan bisnis yang diambil secara benar dan melalui tata kelola yang baik, tanpa konflik kepentingan. Namun, hal ini tidak berarti kebal hukum sepenuhnya. Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas

Hal ini menjadi kunci keberhasilan Danantara. Publikasi laporan keuangan secara terbuka dan mudah diakses publik merupakan langkah krusial untuk membangun kepercayaan. Hal ini sejalan dengan rekomendasi Hardjuno Wiwoho yang menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan Danantara.

Tidak hanya itu. Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap Danantara, bahkan mengajak mantan presiden dan pimpinan organisasi keagamaan untuk turut mengawasi.  Ini sebagai komitmen pemerintah untuk memastikan pengelolaan Danantara yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk mencegah pengulangan kesalahan di masa lalu.

Keberhasilan Danantara dalam menarik investasi asing juga bergantung pada transparansi dan akuntabilitas. Investor, baik domestik maupun internasional, akan lebih percaya untuk berinvestasi jika pengelolaan Danantara dilakukan secara profesional dan transparan. Kepercayaan ini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Jika demikian, transparansi bukan hanya sekadar aspek legal, tetapi juga kunci untuk keberhasilan Danantara dalam mencapai tujuannya. Transparansi yang tinggi akan menarik investasi, meningkatkan kepercayaan publik, dan memastikan penggunaan dana negara yang efisien dan bertanggung jawab.

Dalam melaksanakan pengelolaan modal dan realokasi modal, Danantara akan diawasi langsung oleh Presiden RI dibantu Dewan Pengawas (yang diketuai Menteri BUMN) dan Dewan Penasehat.

Ekonom sekaligus Direktur eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira berharap Danantara bisa menjaga tata kelolanya yang dijanjikam transparan, setelah nantinya resmi diluncurkan. Dia juga berharap, Danantara dapat menerapkan standar ESG yang tinggi. “Karena untuk menarik dana investasi asing terutama dari negara maju mereka tentu perlu melakukan penyamaan standard dulu, jadi ESG menjadi standar yang penting dan harus dikejar,” ujar Bhima. 

Terkait tata kelola, terutama penunjukkan direksi Danantara diharapkan bebas dari kepentingan politik atau konflik kepentingan. “Itu yang harus dijaga,” jelasnya.

Selain itu, juga harus ada tata kelola dan safeguard untuk melindungi dari praktek-praktek korupsi, Bhima menambahkan. “Karena nilai aset dari Danantara juga sangat besar,” imbuhnya. Seperti diketahui, Indonesia akan meluncurkan Danantara, sebuah badan pengelola dana investasi senilai hampir USD 900 miliar atau sekitar Rp 14.568 triliun. bari/mohar/fba