NERACA

Jakarta - Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan pemerintah akan segera menyusun instruksi presiden (inpres) terkait pengadaan hingga penyaluran beras bagi Perum Bulog. Zulhas di Jakarta, Kamis mengatakan bahwa hal itu telah disepakati dalam Rapat Koordinasi terbatas bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, Wamen BUMN Kartiko Wirjoatmodjo, dan Direktur Utama Perum Bulog Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya.

"Bulog perlu payung hukum perlu inpres agar bisa melaksanakan tugas dengan baik. Tadi sudah disepakati, akan kita susun nanti inpres," kata Zulhas dalam jumpa pers seusai rapat tersebut. Dia menyampaikan bahwa Perum Bulog memerlukan payung hukum berupa inpres agar dapat melaksanakan tugasnya dalam menyerap gabah dengan harga yang sudah disepakati pemerintah yakni Rp6.500 per kilogram untuk kesejahteraan petani dan kestabilan pasar beras.

Menurut Zulhas, inpres ini nantinya akan menjadi landasan hukum yang mengatur pembelian gabah oleh Perum Bulog dan penggilingan padi di seluruh Indonesia agar dapat mengikuti kebijakan harga yang ditetapkan pemerintah. Inpres tersebut akan mengatur mengenai pengadaan gabah, pengolahan, dan penyaluran beras, yang harus berjalan secara efektif untuk mencapai target penyerapan gabah dengan harga yang sesuai ketentuan.

Penyusunan inpres ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah, Perum Bulog, dan penggilingan padi agar penyerapan gabah dapat terlaksana dengan baik dan efektif. "Kita susun nanti inpres mengenai pengadaan, pengolahan, dan penyaluran. Nah itu juga harus diatur dengan inpres agar bisa bekerja dengan efektif," imbuh Zulhas.

Meski begitu, Zulhas tidak menjelaskan lebih detail mengenai inpres tersebut. Dia hanya menegaskan bahwa hal itu akan segera disusun demi percepatan bagi Bulog dalam penyerapan beras dalam negeri yang ditargetkan di atas 2 juta ton hingga April 2025.

Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Novi Helmy Prasetya mengatakan bahwa inpres yang dimaksud tersebut saat ini masih dalam pembahasan. Menurutnya, inpres yang akan disusun oleh pemerintah akan menjadi jaminan bagi BUMN pangan tersebut dalam melakukan penyerapan gabah petani. "Tadi disampaikan kan, inpresnya sedang dibahas tadi kan. Inpresnya buat jaminan ke depan," kata Dirut Bulog yang ditemui terpisah seusai rapat tersebut.

Lebih lanjut, Dirut Bulog menilai bahwa inpres tersebut nantinya untuk membuat petani senang karena gabah akan dibeli dengan harga minimal Rp6.500 per kg. "Itu kan niat baiknya dari pada pemerintah untuk petani supaya senang," kata Dirut Bulog.

Kendati demikian, Helmy tidak mengetahui kapan inpres tersebut akan diterbitkan. Namun, dia mengatakan bahwa inpres tersebut ditargetkan dapat keluar secepatnya. "Ini sedang tadi digodok, kalau nggak salah ini secepatnya akan keluar," kata Dirut Bulog.