NERACA

Bali – Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menunggu tuntasnya revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 untuk mengontrol distribusi solar bersubsidi, sebagaimana yang diinginkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

“Sebenarnya secara regulasi kan kami masih menunggu, ya, untuk BBM subsidi ini regulasinya revisi Perpres 191,” kata Fadjar, mengutip laman Antara .

Perpres Nomor 191 Tahun 2014 mengatur soal penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak.

Sementara revisi Perpres 191 belum tuntas, upaya Pertamina untuk mengontrol distribusi solar bersubsidi adalah menggunakan quick response code (QR code).

“Untuk solar, sudah 100 persen yang beli solar harus memiliki QR. Itu merupakan salah satu upaya kami untuk mengatur siapa saja yang boleh membeli solar,” ujar Fadjar.

Dengan QR code, Pertamina dapat memiliki data orang-orang yang mengonsumsi solar bersubsidi. Fadjar juga menyampaikan kuota solar sampai akhir 2024 tercatat relatif aman.

“Penerapan QR masih bisa mengontrol kuota solar bersubsidi,” kata Fadjar.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati menyebut penggunaan quick response code (QR code) cukup efektif untuk penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang tepat sasaran.

“Penggunaan QR code sendiri kalau menurut kami sebenarnya cukup efektif, di luar dari adanya penyimpangan-penyimpangan (yang terjadi),” kata Erika, mengutip laman Antara.

Erika mengatakan, hal tersebut terbukti dari data yang menunjukkan terjadi penurunan konsumsi BBM subsidi terutama Jenis BBM Tertentu (JBT) atau solar pada pertengahan tahun 2022 hingga 2023.

“Terbukti pada tahun 2022 ke 2023 terjadi penurunan konsumsi solar. (Penerapan) QR code dimulai pertengahan 2022, dan itu sudah terjadi penurunan konsumsi solar. Lalu dari 2023 ke 2024 itu ada kenaikan, tapi sangat sedikit pertumbuhannya jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya,” jelas Erika.

Namun, Erika mengakui bahwa masih ada sejumlah penyimpangan dalam distribusi BBM bersubsidi di berbagai wilayah di Indonesia, seperti pembelian berulang dengan QR code yang berbeda-beda di sebuah mobil dan truk.

Hal seperti ini, lanjut dia, menimbulkan adanya total volume koreksi dan penyaluran BBM subsidi menjadi tidak tepat sasaran.

Untuk itu, Erika mengatakan BPH Migas terus mempererat koordinasi dengan Pertamina untuk mencegah kasus-kasus serupa terjadi lagi di kemudian hari.

“Kami terus koordinasi dengan Pertamina untuk menanggulanginya. Salah satu saran seperti menggunakan PIN, jadi (hak BBM itu) benar-benar hanya digunakan oleh pemilik QR code tersebut,” kata Erika.

“Jadi, kita terus mendorong penggunaan QR code sambil membenahi bagaimana agar (hal tersebut) tidak disalahgunakan,” ujar Erika.

Selain itu, Erika mengatakan pihaknya juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum, serta membuka partisipasi masyarakat melalui hotline aduan via WhatsApp resmi.

Sejak dikenalkan pada 2023, Erika menyebutkan sudah menerima lebih dari 3.000 aduan masyarakat, dengan 2.487 di antaranya merupakan aduan terkait potensi penyalahgunaan BBM subsidi pada tahun lalu.

Lebih lanjut, Erika juga pernah mengatakan BPH Migas akan terus mengawal program BBM Satu Harga karena merupakan program penting yang memberikan dampak besar bagi masyarakat di pelosok negeri.

"Kebijakan BBM Satu Harga yang berkelanjutan, merata dan terintegrasi ini perlu terus didorong agar dapat memenuhi pelayanan dasar, menopang kegiatan ekonomi dan pertumbuhan bangsa yang berkualitas dalam rangka menyongsong visi Indonesia Emas kedepan," kata Erika.

Target pembangunan Penyalur BBM Satu Harga Tahun 2024 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 yaitu sebanyak 71 Penyalur BBM Satu Harga. Realisasi sampai dengan September 2024 sebanyak 40 Penyalur BBM Satu Harga telah selesai dibangun.

Untuk Provinsi Maluku Utara, lokasi Pembangunan Penyalur Program BBM Satu Harga Periode Tahun 2017-2024 sebanyak 52 Lokasi. Adapun Jumlah penyalur BBM Satu Harga yang sudah terbangun di Provinsi Maluku Utara sampai dengan bulan September 2024 adalah 46 Penyalur BBM Satu Harga.

Program BBM Satu Harga merupakan komitmen dan bukti nyata kehadiran Pertamina dalam memastikan ketersediaan energi yang terjangkau bagi masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).