NERACA

Jakarta – Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman memberikan tanggapan terkait rencana efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2025.

 “Kami sudah terbiasa mengelola anggaran terbatas tapi hasil optimal. Tapi, doakan semoga (anggaran) tidak dikurangi,” kata Amran.

Namun jika terjadi pemotongan anggaran,  Amran memastikan program pencapaian swasembada pangan tidak akan terhambat.

 “Jangan karena anggaran semua terhambat. Apapun yang terjadi tidak masalah, yang penting swasembada tercapai,” ucap Amran.

Bahkan menurut Amran, efisiensi anggaran bukan hal yang baru di Kementerian Pertanian (Kementan). Pada tahun 2024, Amran sudah melakukan refocusing anggaran Kementan yang difokuskan untuk program prioritas dalam rangka peningkatan produksi padi nasional.

“Kami sudah lakukan terlebih dahulu di 2024. Kami refocusing Rp1,7 triliun untuk pompa, benih, alsintan, program oplah, dan sebagainya. Kami pangkas perjalanan dinas, rehab gedung, gunting pita seremonial,” jelas Amran.

Amran menekankan bahwa pada refocusing tersebut, sumber daya manusia (SDM) dan kolaborasi dikerahkan sehingga anggaran yang ada dapat memberikan hasil yang tetap optimal.

“Saat itu terjadi El Nino, La Nina. Sempat shortage di awal tahun 2024. Tapi alhamdulillah, anggaran terbatas tapi kita mampu menaikkan produksi secara signifikan dan menyelamatkan pangan,” ungkap Amran.

Sebelumnya, dalam diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) yang  bertemakan "Menyongsong Swasembada Pangan 2027,” Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sarwo Edhy menuturkan bahwa Indonesia mempunyai 191,09 juta hektare.

Di antara lahan tersebut, kata Sarwo Edhy, sekitar 9,44 juta hektare adalah lahan basah non-rawa, sementara lahan rawa, yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, mencakup sekitar 31,12 juta hektare.

“Dan yang dapat digunakan sebagai lahan pertanian produktif itu sekitar 12,23 juta hektare. Artinya apa? Bahwa kalau kita dapat mengoptimalisasikan lahan rawa 1 juta hektare saja, maka dampaknya akan besar,” jelas Sarwo Edhy.

Selain itu, jika pemerintah mampu mampu mengoptimalkan hingga 3 juta hektare lahan tambahan, Indonesia dipastikan bisa memenuhi kebutuhan pangan untuk 400-500 juta penduduk.

“Oleh karena itu, cita-cita bangsa Indonesia untuk menjadi lumbung dunia, bukanlah swasembada pangan. Kalau saya optimistik, yang penting bagaimana kita bisa mengoptimalkan lahan-lahan atau sumber daya lahan yang ada di Indonesia,” sambung Sarwo Edhy.

Tidak hanya itu, mantan pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) ini juga menyebut,  Indonesia juga memiliki 144 juta hektare lahan kering, yang merupakan potensi besar untuk mendukung ketahanan pangan.

Peluang ini semakin terbuka lebar jika teknologi seperti desalinasi, yang telah diterapkan di negara-negara seperti Arab dan Ethiopia, dapat diimplementasikan di Indonesia.

Dengan mengubah air laut menjadi air tawar untuk irigasi pertanian, kata Sarwo Edhy, Indonesia dapat mengoptimalkan potensi lahan yang ada dan mewujudkan ketahanan pangan yang kuat.

“Karena itu, cita-cita untuk menjadi lumbung pangan dunia. Sehingga, Indonesia menjadi tempat negara-negara mencari makan di dunia, itu sangat memungkinkan,” tegas Sarwo Edhy.

Selanjutnya, Sarwo Edhy menyampaikan sejumlah kebijakan Bapanas di sektor hilir untuk mewujudkan swasembada pangan tahun 2027.  Di antaranya adalah menaikkan harga gabah kering panen (GKP) Rp 6.500 per kilogram.

“Dulu berdasarkan Inpres Nomor 5 tahun 2015 itu Rp 3.700, kemudian Permendag nomor 57 tahun 2017 dan 24 tahun 2020 Rp 4.200, Perbadan Nomor 6 dan 7 Tahun 2023 naik menjadi Rp 5.000 per kilogram, Perbadan 4 dan 5 tahun 2024 naik Rp 6.000 per kilogram, dan saat ini berdasarkan Perbadan 14 Tahun 2025, dan terakhir Perbadan 16 Tahun 2025 itu Rp6.500 per kilogram,” kata Sarwo Edhy.

Selain menetapkan menaikkan harga GKP, lanjut Sarwo Edhy, Bapanas juga menugaskan Perusahaan Umum (Perum) Bulog untuk melaksanakan penyerapan 3 juta ton setara beras selama musim panen ini.

“Ini menindaklanjuti Rakortas di lapangan bahwa Kepala Bapanas menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakn penyerapan gabah dan beras di dalam negeri tahun 2025 dengan target 3 juta ton, semoga terlaksana dengan baik,” ungkap Sarwo Edhy.