NERACA

Jakarta –  Benar bahwa saat ini pemerintah tengah mendorong hilirisasi disemua sektor termasuk pada sektor sawit. Namun hal tersebut (hilirisasi-red) bisa berjalan jika hulunisasi sebagai suplay atau pemasok (bahan baku hilir berjalan).

“Jadi hulunisasi itu penting agar hilirisasi bisa berjalan,” ungkap Plt Ketua Umum Dewan Misak Sawit Indonesia (DMSI), Sahat Sinaga dalam diskusi sawit dengan tema “Diskusi 100 Hari Prabowo-Gibran: Industri Sawit Dibawa Kemana?“

Lebih lanjut, Sahat menjelaskan bahwa dalam 100 hari kepemimpinan Prabowo - Gibran, (Nov 2024–Januari 2025) dalam berbagai kesempatan ada 4 item pokok yang harus dituntaskan terkait minyak sawit untuk mencapai ke AstaCita.  

Pertama, perluas kebun sawit ke areal yang terdegradasi di bagian Timur Indonesia – sekaligus perluasan kesempatan kerja , untuk penuhi kebutuhan minyak sawit lokal dan global. Pemanfaatan lahan terdegradasi yang hanya ditumbuhi rerumputan dan ilalang atau bahkan terbengkalai, itu bukanlah deforestasi.

“Dalam hal ini harus kreative dan inovatif, banyak pohon tropis yang dapat menghasilkan minyak triglyceride di level 4 -5 ton minyak/hektar/tahun dan cocok untuk bio-fuel, seperti nyamplung , pongam dan pohon kesambi,” jelas Sahat.

Kedua, tambah Sahat, ketahanan energi dalam negeri diantaranya dengan meningkatkan pemakaian dari biodiesel berbahan baku campuran dari sawit mulai dari 35 persen atau dikenal dengan (B35) ke B40 – B50 dalam waktu dekat.

Namun untuk itu harus meningkatkan produksi. Hal ini penting agar ekspor tetap berjalan tapi penggunaan untuk dalam negeri tetap berjalan, diantaranya menlalui program peremajaan sawit rakyat (PSR).

Namun untuk mendorong PSR beberapa masalah, diantranya lahan petani diklaim oleh pihak kehutanan, masuk dalam Kawasan. Padahal petani tersebut sudah melakukan budidaya selam puluhan tahun. Bahkan tidak sedikit daerah perkampungan atau bahkan kantor pemerintah daerah dinyatakan masuk kawasan.   

“Jadi alangkah baiknya lakukan saja plepasan kawasan lahan petani untuk mempercepat PSR sehingga dengan begitu bisa meningkatkan produksi nasional,” saran Sahat.

Tidak hanya data lahan kawasan, Sahat menyayangkan smpai tahun 2025 ini, produsen sawit terbesar dunia belum mempunyai data sawit di lapangan yang valid tentang, arel/luas lahan, tingkat produktivitas dan volume produksi per bulan. Masing-masong membawa datanya sendiri-sendiri.

“Kita ingin data yang pasti agar kebijakan atau langkah yang diambil bisa mendorong sektor sawit,” jelas Sahat.  

Terkait hilirisasi sawit, Kilang Pertamina Internasional (KPI) sebagai Subholding Refining & Petrochemical mendukung program Pemerintah terkait penerapan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan campuran bahan bakar nabati biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 40 persen atau B40 mulai 1 Januari 2025. 

Implementasi program mandatori B40 ini tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No 341.K/EK.01/MEM.E/2024

Direktur Utama Kilang Pertamina Internasional Taufik Aditiyawarman menyebut bahwa, kesiapan kilang dalam memproduksi B40 sebagai bentuk komitmen KPI untuk penyediaan energi yang lebih baik dari aspek lingkungan, aspek ekonomi, aspek sosial dan juga aspek keberlanjutan. 

“Produksi Biosolar B40 ini tentunya juga akan menjadi kontribusi KPI dalam pencapaian Net Zero Emission di tahun 2060 atau lebih cepat, mendukung Sustainable Development Goals dalam menjamin akses energi yang terjangkau serta pada penerapan ESG,” ujar Taufik. 

Untuk itu Taufik menyampaikan apresiasinya kepada seluruh stakeholder dan pekerja, atas dukungan yang telah diberikan untuk terealisasinya produk B40.

Sementara itu, VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menambahkan, Pertamina tengah menyiapkan proses peralihan B40 sebagai bahan bakar yang lebih ramah lingkungan untuk masyarakat. Proses ini diawali dari kesiapan produksi B40 di Kilang Pertamina Plaju dan Kilang Pertamina Kasim, hingga nantinya sampai ke konsumen melalui jalur distribusi SPBU Pertamina Patra Niaga.

"Melalui distribusi B40 ini, Pertamina Group berkomitmen mendukung program Pemerintah dalam mencapai swasembada energi, mendorong penggunaan energi terbarukan, serta menggerakkan perekonomian nasional," jelas Fadjar.