Menghadapi permasalahan kelangkaan pupuk yang sempat menjadi sorotan publik, Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah strategis melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Peraturan tersebut menjadi dasar kebijakan yang lebih tegas dan terarah dalam mengelola distribusi pupuk untuk mendukung produktivitas sektor pertanian dan perikanan di Indonesia. Salah satu langkah yang diambil adalah memberikan izin kepada BUMN Pupuk untuk melakukan impor guna memastikan kebutuhan pupuk nasional dapat terpenuhi dengan baik.

Kebijakan melakukan impor ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani tanaman pangan dan pembudidaya ikan. Tidak hanya mengutamakan produksi dalam negeri, Presiden juga memberikan keleluasaan bagi perusahaan pupuk untuk memenuhi kebutuhan domestik melalui pengadaan dari luar negeri jika diperlukan. Ini menjadi langkah konkret dalam mengantisipasi potensi kelangkaan pupuk yang dapat berdampak pada produktivitas sektor pertanian.

Penetapan alokasi pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian juga mengalami pembaruan. Jika sebelumnya proses ini terhambat oleh birokrasi yang panjang, kini mekanismenya lebih sederhana dengan instruksi langsung kepada pihak yang bertanggung jawab dalam distribusi pupuk. Hal ini memungkinkan distribusi pupuk kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan pengecer resmi menjadi lebih cepat dan efisien.

Selain perubahan dalam tata kelola, pemerintah juga memperluas jenis pupuk yang mendapatkan subsidi. Tidak hanya pupuk urea, SP-36, ZA, dan NPK, kini pupuk organik juga masuk dalam daftar yang disubsidi. Perluasan ini merupakan respon atas kebutuhan petani yang semakin beragam dan juga bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong pertanian berkelanjutan dengan memanfaatkan pupuk ramah lingkungan.

Pupuk Indonesia, sebagai BUMN yang diberi mandat menjaga ketahanan pangan nasional, terus memastikan ketersediaan stok pupuk hingga ke level distributor dan kios resmi. Perusahaan ini mengimplementasikan prinsip 6 Tepat (6T) yang mencakup ketepatan jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu dalam distribusi pupuk bersubsidi.

Menurut Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia, Wijaya Laksana, salah satu langkah strategis yang telah dilakukan adalah penerapan sistem digital bernama i-Pubers (Integrasi Pupuk Bersubsidi). Sistem ini memungkinkan petani untuk menebus pupuk bersubsidi dengan lebih mudah hanya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Sejak diterapkan pada Januari 2024, sistem i-Pubers telah mencatat jutaan transaksi penebusan pupuk bersubsidi di seluruh Indonesia. Digitalisasi distribusi ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memastikan penyaluran pupuk sesuai dengan data petani yang tercatat dalam rencana definitif kebutuhan kelompok (E-RDKK). Dengan teknologi ini, proses verifikasi data petani menjadi lebih cepat dan akurat, sehingga distribusi pupuk dapat berjalan lebih lancar.

Dalam upaya menjaga ketersediaan pupuk bersubsidi, Pupuk Indonesia juga memastikan stok awal tahun mencukupi kebutuhan petani di seluruh Indonesia. Hingga Januari 2025, stok pupuk bersubsidi yang tersedia di gudang-gudang regional telah melebihi ketentuan minimum yang ditetapkan pemerintah. Langkah ini diambil untuk menjamin kebutuhan pupuk petani selama beberapa pekan ke depan.

Selain memastikan ketersediaan stok, pemerintah juga melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi pupuk bersubsidi. Menurut Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, birokrasi panjang yang sebelumnya melibatkan berbagai kementerian dalam proses distribusi pupuk kini telah dipangkas. Dengan perubahan ini, instruksi penyaluran pupuk langsung diberikan oleh Kementerian Pertanian kepada Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), yang kemudian menyalurkan pupuk kepada Gapoktan. Langkah ini diyakini akan mempercepat proses distribusi dan menghilangkan hambatan administratif yang selama ini menjadi kendala.