NERACA

Jakarta – Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono memastikan ketersediaan daging sapi dan kerbau menjelang bulan Suci Ramadhan yang akan datang, dalam kondisi aman dan terkendali. Meski demikian, Sudaryono mengakui untuk memenuhi kebutuhan daging tersebut, pemerintah berencana akan melakukan importasi terbatas yang akan dikerjakan sebagian besar oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).  

Menurut Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar, BUMN memiliki peran penting sebagai alat negara yang bisa diarahkan untuk mendukung kepentingan nasional. Sebagai entitas yang dimiliki oleh negara, BUMN lebih mudah untuk diarahkan sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam rangka menjaga kestabilan harga, pasokan, atau kebijakan strategis lainnya terkait impor barang.

“Ya stok ada, kita stok kalau tidak salah ada 18 ribu ton, tapi kan kurang. Makanya ini kita sudah memutuskan untuk hari ini supaya segera bisa lakukan importasi. Impor itu kan sebagian besar dikerjakan oleh BUMN. Kenapa BUMN? Itu adalah alat negara untuk kontrol, dia bisa kita push, bisa kita suruh, bisa kita tekan demi kepentingan rakyat,” ujar Mas Dar .

Mas Dar pun menjelaskan bahwa lonjakan permintaan pada bulan Ramadhan menjadi alasan utama pemerintah mengambil langkah impor. 

Sehingga dalam hal iini Mas Dar juga mengimbau agar masyarakat tidak panik karena pemerintah terus berupaya keras untuk menjaga ketersediaan pasokan daging.

“Semua kita kerjakan dan sesuai kebutuhan pasar kita harus optimis sebelum Ramadan kebutuhan daging tersedia. Nanti kita bisa datangkan dari Brazil, atau dari Australia, dan dari mana-mana yang disetujui,” jelas Mas Dar.

Selain itu, Mas Dar menekankan pentingnya pemenuhan gizi, terutama melalui konsumsi daging sapi, tidak hanya pada saat Ramadhan, tetapi juga dalam keseharian masyarakat, guna menurunkan angka stunting di Indonesia.

“Kita ingin bagaimana protein itu tersedia dengan harga yang terjangkau untuk rakyat kita karena kita ini butuh untuk penanganan stunting, orang tuh harus tambah gizi dengan makan banyak protein gitu lho,” jelas Mas Dar.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi menjamin bahwa ketersediaan daging akan tercukupi dalam waktu dekat. 

Arief menyatakan bahwa stok daging yang tersedia diperkirakan mencapai 120 ribu ton hingga Hari Raya Idulfitri atau Lebaran.

“Kita akan siapkan stok 120.000 ton sampai dengan Lebaran. Kami akan atur distribusinya. Jangan khawatir, karena Wamentan adalah sahabat saya, jadi semuanya akan berjalan dengan lancar,” ujar Arief.

Sehingga dengan upaya pemerintah ini, masyarakat diharapkan dapat menghadapi bulan Ramadhan dan Lebaran dengan kebutuhan pangan yang terjamin, serta mendukung upaya penurunan angka stunting di Indonesia.

Terkait daging, sebelumnya Kementerian Pertanian (Kementan) menghentikan sementara impor karkas dan daging domba guna melindungi peternak lokal dari persaingan harga yang tidak sehat. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan usaha peternakan rakyat di tengah maraknya daging impor murah.  

“Kami stop sementara pengeluaran rekomendasi impornya agar harga daging domba impor tidak menekan peternak. Ini upaya kami melindungi peternak agar usahanya terus berjalan,” ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Keputusan ini diperkuat dengan sejumlah langkah konkret yang dilakukan Kementerian Pertanian. Pada 18 November 2024, kementerian menggelar audiensi dengan Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia (HPDKI). Tiga hari kemudian, Rembuk Nasional di Boyolali menjadi ajang untuk menyerap aspirasi peternak. Tidak hanya itu, inspeksi mendadak juga dilakukan pada 24 November ke 13 gudang importir untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.  

“Kami tidak berkompromi soal keberlanjutan usaha peternakan rakyat. Kebijakan ini kami rancang untuk melindungi peternak lokal yang menjadi tulang punggung industri peternakan,” tegas Amran.  

Selain menata kebijakan domestik, Kementan juga mempercepat harmonisasi regulasi ekspor domba dan kambing ke Malaysia dan Brunei. Langkah ini bertujuan membuka kembali akses pasar internasional sekaligus menyerap surplus produksi dalam negeri.  

Pemerintah optimistis, kebijakan ini mampu menjaga keseimbangan kebutuhan pasar domestik, mengurangi ketergantungan pada daging impor, dan memperkuat daya saing subsektor peternakan nasional.