NERACA

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan keberadaan sistem rantai dingin membuat ikan yang dipasok ke dapur makan bergizi terjamin kualitasnya. Hal ini dapat dilihat dari pelaksaaan makan bergizi gratis di Kabupaten Kampar, Riau, di mana ikan menjadi salah satu bahan baku yang diolah menjadi menu makanan.

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Budi Sulistyo memaparkan, di Kampar terdapat satu unit Integrated Cold Storage (ICS) yang dikelola unit pengolahan ikan PT. Delta Mina Perkasa. ICS dilengkapi Air Blast Freezer (ABF) kapasitas 2 x 2,5 ton dan Cold Storage kapasitas 2 x 50 ton. 

Budi mengapresiasi pengelola ICS yang telah menjadi pemasok utama ikan patin ke 6 dapur MBG yang berada di Tuah Madani, Kampar, Dumai, Ujung Tanjung, Bangko, dan Marpoyan. Dari dapur-dapur tersebut, menu berbasis ikan disalurkan ke 54 sekolah di sekitarnya.

Dikatakan Budi, menu ikan biasa disajikan bergantian dengan menu protein lainnya. Karenanya, Budi mendorong agar Pemda turut berperan aktif guna melibatkan pelaku usaha di daerahnya dalam menyukseskan program MBG. 

"Tentu kami bangga ICS bisa menjadi bagian dari kebutuhan gizi anak-anak sekolah sekaligus upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Semoga dengan dorongan dari pemerintah daerah, makin banyak pelaku usaha yang ikut terlibat dalam program MBG ke depannya," tuturnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perikanan Kampar, Zulfahmi mengapresiasi bantuan KKP berupa ICS yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Dikatakannya, ICS yang dibangun KKP pada tahun 2017 tersebut, saat ini dikelola oleh PT. Delta Mina Perkasa usai diserahterimakan ke Pemda. 

"Semoga semakin banyak masyarakat yang bangga mengonsumsi ikan. Selain sehat, konsumsi ikan juga menggerakkan ekonomi sekitar," jelas Zulfahmi. 

Kapasitas Produksi dan Ekonomi Sirkular

Keberadaan ICS Kampar telah menyokong produktivitas UPI dengan kapasitas produksi mencapai 3 ton bahan baku per hari. Dari bahan baku tersebut, perusahaan mampu mengolah produk fillet 1 ton per hari. Semua bahan baku tersebut berasal dari hasil produksi para pembudidaya ikan patin di Kabupaten Kampar.

"Ini wujud nyata ekonomi sirkular di Kabupaten Kampar. Manfaatkan fasilitas yang diberikan ini, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dari sisi hulu hingga hilirnya," jelas Budi.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono memastikan kesiapan sektor perikanan dalam mendukung program MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan asupan protein masyarakat, terutama anak-anak.

Menurut Trenggono, peran KKP dalam program ini akan mengedepankan produk perikanan lokal yang disesuaikan dengan selera masyarakat di berbagai daerah.

Lebih lanjut, KKP menekankan pentingnya mutu perikanan mulai dari hulu. Khusus untuk kegiatan penangkapan ikan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan (Badan Mutu KKP) menyiapkan sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di atas kapal untuk menjaga kualitas dan nilai gizi ikan usai ditangkap. 

"Kualitas bahan baku di hulu akan mempengaruhi produk akhir yang berdampak pada mutu, keamanan dan penerimaan produk perikanan," kata Kepala Badan Mutu KKP, Ishartini di tempat terpisah.

Dalam penerapan CPIB di atas kapal ikan, Ishartini menyebut jajarannya bergerak ke pelaku usaha untuk melakukan inspeksi dengan metode observasi langsung, wawancara kepada awak kapal, dan pemeriksaan dokumen terkait. Aspek yang diperiksa meliputi kegiatan pembongkaran ikan, fasilitas penanganan dan/atau penyimpanan pada kapal perikanan, prosedur penanganan dan/atau penyimpanan pada kapal perikanan serta penerapan HACCP. 

"Kami memastikan penerapan CPIB di atas kapal penangkap ikan, khususnya untuk memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan yang ditetapkan oleh buyer," terang shartini. 

Terkini, Ishartini melibatkan pendampingan dari personel quality control (QC) Unit Pengolahan Ikan (UPI) dalam proses inspeksi pada kapal perikanan yang melakukan pembongkaran ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Cilacap pada tanggal 17 Januari 2025. 

Ishartini juga mengajak pelaku usaha untuk selalu menjaga mutu produk perikanan. Dia menegaskan Badan Mutu KKP selalu siap untuk memberikan  pendampingan  agar mereka bisa menerapkan standar yang sudah ditetapkan, baik oleh pemerintah maupun buyer dari negara tujuan ekspor.