NERACA

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menargetkan penghematan belanja APBN 2025 sebesar Rp306,69 triliun dengan memangkas sejumlah pengeluaran belanja di kementerian/lembaga (K/L) hingga dana transfer buat Pemerintah Daerah (Pemda). Ini terungkap dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, yang diteken Prabowo pada 22 Januari 2025. Ada dua sumber utama pemangkasan tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui pemangkasan anggaran APBN dan APBD 2025 sebesar Rp 306,69 triliun dilakukan salah satunya untuk membiayai makan bergizi gratis (MBG). Sri Mulyani menyebut bahwa program unggulan Presiden Prabowo tersebut termasuk program yang memberikan dampak langsung ke masyarakat.

Adapun rincian pemangkasan, yakni Rp256,1 triliun efisiensi belanja kementerian/lembaga dan Rp50,59 triliun berasal dari transfer ke daerah. “Presiden menyampaikan dalam instruksi untuk melakukan fokus anggaran agar makin efisien,” ujar Sri Mulyani Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di kantor Pusat Kementerian Keuangan, dikutip Rabu (29/1).

Sri Mulyani menjelaskan, Presiden Prabowo memberikan instruksi untuk memfokuskan anggaran agar lebih efisien dan diarahkan pada program-program yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Lebih lanjut, kata Sri Mulyani, pos anggaran yang tidak memiliki manfaat langsung kepada masyarakat akan menjadi target efisiensi. Misalnya, kegiatan seremonial, rapat, seminar, pengadaan barang, hingga perjalanan dinas. Efisiensi ini akan dialihkan untuk mendukung program-program produktif yang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mendukung industrialisasi. “Jadi kalau pertanyaan dampak pada pertumbuhan ekonomi, ya justru ini akan memberikan, diharapkan dampak pada pertumbuhan ekonomi. Seperti makan bergizi gratis, apabila nanti struktur dari supply chain di pemerintah, atau lokasi masing-masing makin diperkuat,” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani menegaskan, langkah pemangkasan dilakukan bukan karena keterbatasan penerimaan pajak. Melainkan untuk meningkatkan kualitas belanja negara.  “Itu adalah fokus untuk memperbaiki quality dari spending. Kita bilang ya better spending, quality of spending itu dilakukan. Karena memang APBN tadi yang saya sampaikan, kalau akan terus menjadi instrumen yang penting, maka kualitas yang dari belanja, baik kementerian, lembaga, dan daerah itu perlu diperbaiki,” tuturnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menilai langkah tersebut tepat karena saat ini pertemuan dapat dilakukan secara daring, sehingga kebutuhan perjalanan dinas bisa dikurangi. "Menurut saya, pemangkasan anggaran untuk perjalanan dinas itu memang harus dilakukan karena sekarang kita bisa memanfaatkan teknologi untuk meeting online atau pun untuk gathering data bisa lewat internet juga," katanya.

Terkait dengan kemungkinan pemangkasan anggaran ini dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), Esther mengatakan masih ada banyak program prioritas lain yang perlu diperhatikan. "Memang seharusnya anggaran dialokasikan untuk program makan bergizi gratis, tetapi masih banyak program prioritas lainnya," ujarnya.

Lainhalnya dengan Guru Besar Manajemen dan Kebijakan Publik, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP., menilai bahwa kebijakan tersebut sulit direalisasikan. Pasalnya, dalam Kabinet Merah Putih 2024—2029, terdapat sebanyak 48 kementerian dan lima badan yang bernaung di bawahnya. Jumlah tersebut lebih besar daripada jumlah kementerian di Kabinet Indonesia Maju 2019—2024, yang hanya sejumlah 34 kementerian. Adanya kementerian baru dinilai tidak memungkinkan untuk diberlakukannya pemotongan anggaran perjalanan dinas. “Kabinet sekarang tidak mungkin akan lebih hemat daripada kabinet sebelumnya karena jumlah kementeriannya lebih besar dan kepentingan untuk membiayai jajaran birokrasi lebih banyak,” kata Dosen Fisipol UGM ini. agus