NERACA

Jakarta – Selama 2024 Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mencatat peningkatan kinerja Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) dengan total nilai transaksi mencapai Rp33.214,89 triliun (naik 29,34 persen) dibandingkan pada 2023 yang mencapai Rp25.679,97 triliun. Kontrak berjangka yang banyak ditransaksikan dalam transaksi multilateral antara lain komoditas timah, minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO), emas, kopi, dan kakao.

Adapun produk  pada transaksi bilateral yaitu komoditi, forex, indeks saham, dan saham tunggal asing (single stock). Bappebti juga telah meluncurkan Bursa CPO Indonesia yang dirancang untuk menciptakan  harga acuan CPO yang transparan, kredibel, dan real-time pada 2023.

“Mekanisme Bursa CPO masih bersifat sukarela dan terbatas untuk pasar domestik. Bursa CPO Indonesia  mencakup  transaksi  fisik dan futures dengan dukungan 19 pelabuhan sebagai lokasi serah terima fisik CPO. Transaksi di Bursa CPO Indonesia pada Oktober 2023–November 2024 untuk futures mencapai 28,061 lot (140,3 ton), sedangkan transaksi fisik sebesar 10lot (250ton),” ungkap Kepala Bappebti Tirta  Karma Senjaya.

Capaian lain terkait PBK pada 2024 adalah penguatan ekosistem perdagangan aset kripto melalui Bursa  Aset Kripto Indonesia pada 28 Juli 2023. Pada 2024, Bappebti terus memperkuat kolaborasi dengan organisasi regulator mandiri (self regulatory organization/SRO), asosiasi, dan para pemangku kepentingan industri aset kripto di Indonesia.

Hal ini dilakukan untuk mengembangkan ekosistem dan tata kelola aset kripto disamping tentunya memperkuat regulasi dan literasi kepada masyarakat. Dengan demikian, Bappebti optimistis nilai transaksi aset kripto akan meningkat pada 2025.

“Selain fokus pada peningkatan transaksi, Bappebti, SRO, dan pedagang fisik aset kripto (PFAK) juga harus konsisten  dalam  memberikan  literasi  untuk  penguatan  perlindungan  kepada    masyarakat. Literasiditujukanterutama  untuk  pelanggan  perdagangan  aset  kriptoyang  didominasi  generasi muda,”jelas Tirta.

Total nilai transaksi perdagangan aset kripto periode Januari – November 2024 tercatat Rp556,53 triliun atau naik 356,16 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023 sebesar Rp122 triliun. Hal ini   menjadi bukti meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap perdagangan aset kripto di Indonesia.

Jumlah pelanggan aset  kripto hingga November 2024  mencapai 22,1 juta pelanggan.

Sementara itu, pelanggan yang aktif bertransaksi pada November 2024 berjumlah 1,3 juta pelanggan. Adapun jenis aset kripto dengan nilai transaksi tertinggi pada November 2024 antara lain Tether (USDT),  Bitcoin (BTC), Doge Coin (DOGE), Pepe (PEPE),danXRP(XRP).

Perkembangan perdagangan aset kripto pada 2024 juga didukung adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bappebti dengan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejagung RI tentang Penanganan Barang Bukti berupa Aset Kripto dalam Perkara Tindak Pidana Umum. 

Selain itu, PKS Bappebti dengan Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia tentang Optimalisasi dan  Sinergitas Pengembangan Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto.

Selain itu, pada 2024, juga telah diterbitkanPeraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital, termasuk aset kripto serta derivatif keuangan.   

Peralihan dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia secara penuh telah dilaksanakan pada 10 Januari 2025. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang  Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mengamanatkan peralihan berlangsung paling lama 24 bulan sejak pengundangan.

Dalam proses persiapan pengalihan pengaturan, Bappebti, OJK, dan Bank Indonesia juga saling berkoordinasi dalam aspek pengaturan, penyiapan infrastruktur pengawasan, penyelenggaraan diskusi pengembangan pengawasan, serta peningkatan literasi kepada masyarakat.

Koordinasi tersebut melibatkan sejumlah pihak terkait, seperti kementerian/lembaga, industri, dan para penyelenggara.

Selanjutnya, perdagangan pasar fisik emas secara digital di Bursa Berjangka juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup siginifikan pada 2024.

Lebih lanjut terkait sawit, Pemerintah Indonesia telah berhasil membuktikan diskriminasi yang dilakukan oleh Uni Eropa (UE) dalam sengketa dagang kelapa sawit di Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia (Dispute Settlement Body World Trade Organization/DSB WTO).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kemenangan itu sebagai bukti Indonesia tidak bersalah. “Kemarin kita menang di WTO untuk kelapa sawit. Ini membuktikan bahwa dalam kasus kelapa sawit dan biodiesel, Uni Eropa melakukan diskriminasi terhadap Indonesia. Kemenangan ini adalah bukti bahwa kita bisa melawan dan kita bisa menang,” kata Airlangga.