NERACA

Jakarta – Pemerintah menegaskan pentingnya hilirisasi sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi, dengan mengedepankan pembiayaan domestik untuk mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan asing. Hal ini menjadi salah satu poin utama yang dibahas dalam rapat perdana Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia selaku ketua Satgas, di kantor Kementerian ESDM, Jakarta.

Dalam rapat tersebut, Bahlil mengungkapkan bahwa pelibatan lembaga keuangan dalam negeri menjadi strategi penting untuk mendukung kebijakan hilirisasi. "Arahan Presiden sangat jelas. Kami akan merumuskan pola pembiayaan yang melibatkan institusi keuangan domestik. Dengan begitu, persepsi bahwa kebijakan ini hanya menguntungkan pihak asing perlahan akan terkikis," tegas Bahlil.

Bahlil menambahkan bahwa keterlibatan institusi keuangan domestik dapat menjadi peluang besar untuk memperkuat sektor keuangan nasional sekaligus mendorong kemandirian ekonomi. Upaya ini sejalan dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang menekankan hilirisasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan investasi dan menciptakan nilai tambah di dalam negeri.

"Kami sudah merumuskan langkah-langkah strategis untuk menjalankan perintah Presiden Prabowo dalam rangka meningkatkan investasi dan hilirisasi. Kementerian ESDM akan menjadi posko untuk kami bekerja kurang lebih lima tahun sampai dengan menunggu arahan selanjutnya dari Presiden," ujar Bahlil.

Selain mengurangi ketergantungan pada pihak asing, pemerintah melalui Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi juga memetakan peluang strategis di sektor energi untuk melibatkan lebih banyak pelaku industri dalam negeri. Salah satu fokus utama adalah mempercepat penggunaan biodiesel berbasis crude palm oil (CPO). "Saat ini sudah mencapai B40, dan pada 2026 ditargetkan meningkat menjadi B50 sesuai arahan Presiden," kata Bahlil.

Guna mendukung target tersebut, Bahlil menekankan bahwa proses pencampuran dan pengadaan bahan baku seperti CPO, metanol, dan etanol harus dilakukan di dalam negeri.

Satgas Hilirisasi juga berkomitmen memastikan implementasi kebijakan hilirisasi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, termasuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan. "Nilai tambahnya harus betul-betul dirasakan di Indonesia," kata Bahlil.

Dalam lima tahun ke depan, Satgas akan mengawal pelaksanaan peta jalan hilirisasi yang mencakup sektor mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan. Semua langkah ini ditujukan untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, Satgas akan melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Presiden setiap enam bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Langkah ini diharapkan pemerintah agar dapat mempercepat realisasi hilirisasi dan mewujudkan keadilan energi di seluruh Indonesia.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, menegaskan bahwa tahun 2025 merupakan momen krusial bagi perekonomian Indonesia. Menurutnya, program hilirisasi mampu memperbaiki keseimbangan neraca perdagangan dan menciptakan struktur ekonomi yang lebih tahan terhadap guncangan global.

“Hilirisasi bukan hanya soal meningkatkan nilai tambah komoditas, tetapi juga tentang membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dan tangguh. Dengan mengolah sumber daya di dalam negeri, kita dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor sekaligus memperluas pasar ekspor,” ujar Shinta.

Salah satu contoh hilirisasi yang berpengaruh pada pembangunan ekonomi adalah di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bersamaan dengan penguatan UMKM, pemerintah mengambil langkah strategis ini dalam memperkuat fondasi ekonomi Indonesia, mengurangi ketergantungan pada impor, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, Shinta menyoroti pentingnya penguatan UMKM yang menyumbang 61,9 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97 persen tenaga kerja lokal. Ia menekankan perlunya pendekatan pentahelix yakni sinergi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media, untuk mendukung keberlanjutan sektor ini.