Oleh: Achmad Nur Hidayat, Ekonom UPN Veteran Jakarta

Penghentian impor terhadap empat komoditas pangan utama — beras, jagung, gula konsumsi, dan garam — yang direncanakan pemerintah mulai tahun 2025 merupakan langkah ambisius untuk mencapai swasembada pangan. Kebijakan ini tentu patut diapresiasi sebagai langkah untuk memperkuat kemandirian nasional. Namun, dampak kebijakan ini terhadap stok dan harga pangan domestik memerlukan perhatian serius.

Ketika impor dihentikan, ketersediaan stok pangan sepenuhnya bergantung pada kemampuan produksi domestik. Jika produktivitas petani tidak optimal atau menghadapi tantangan seperti cuaca ekstrem, serangan hama, atau distribusi yang buruk, maka potensi defisit pasokan sangat besar.

Situasi ini akan memicu kelangkaan pangan di pasar, yang berpotensi meningkatkan harga secara signifikan. Sebagai contoh, pada komoditas beras, fluktuasi kecil dalam pasokan sering kali langsung tercermin dalam kenaikan harga yang tajam, mengingat peran vital beras sebagai bahan pangan pokok masyarakat Indonesia.

Harga pangan yang tinggi akan berdampak luas pada daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah yang mengalokasikan sebagian besar penghasilannya untuk kebutuhan pangan.

Ketidakstabilan harga juga akan menciptakan ketidakpastian bagi sektor bisnis yang terkait dengan pangan, termasuk usaha kecil dan menengah di bidang pengolahan makanan.

Selain itu, tanpa cadangan impor sebagai penyeimbang, ketergantungan pada produksi lokal akan membuat pasar domestik lebih rentan terhadap guncangan eksternal, seperti perubahan iklim atau bencana alam.

Walaupun kebijakan ini memberikan sinyal positif terhadap komitmen pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan, keberhasilannya sangat bergantung pada implementasi yang konsisten dan dukungan terhadap sektor pertanian.

Ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini lebih bersifat simbolis atau propaganda politik daripada strategi yang siap diterapkan secara menyeluruh. Jika harga pangan melonjak atau stok domestik tidak mencukupi, besar kemungkinan pemerintah akan kembali membuka kran impor untuk meredam gejolak sosial dan ekonomi.

Ketidaksiapan infrastruktur pertanian dan distribusi menjadi salah satu tantangan terbesar. Banyak daerah penghasil pangan masih kekurangan fasilitas irigasi, akses jalan ke lahan pertanian, dan teknologi pertanian modern. Ditambah lagi, produktivitas petani sering kali terhambat oleh kurangnya akses terhadap benih berkualitas, pupuk, dan pendanaan. Tanpa intervensi yang serius, risiko kegagalan produksi menjadi lebih besar.

Usulan Strategis

Untuk memastikan keberhasilan kebijakan penghentian impor, pemerintah perlu meningkatkan produktivitas petani dengan menyediakan teknologi pertanian modern, pelatihan intensif, dan subsidi untuk input produksi seperti benih unggul dan pupuk. Program penyuluhan harus menekankan praktik pertanian berkelanjutan agar hasil meningkat tanpa merusak lingkungan.

Investasi besar-besaran dalam infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi, fasilitas penyimpanan, dan transportasi juga diperlukan untuk memperbaiki efisiensi produksi dan distribusi pangan. Infrastruktur yang baik akan mengurangi kehilangan hasil panen dan memastikan pasokan yang stabil.

Selain itu, cadangan pangan nasional perlu dikelola secara strategis untuk mengantisipasi fluktuasi produksi dan permintaan. Cadangan pangan ini dapat digunakan untuk stabilisasi harga dan pasokan saat terjadi krisis. Pemerintah juga harus mendorong diversifikasi produksi dan konsumsi pangan untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas tertentu. Alternatif sumber karbohidrat seperti sagu, ubi kayu, dan sorgum perlu didorong untuk mengurangi tekanan pada beras.

Insentif bagi petani sangat penting untuk meningkatkan motivasi mereka dalam produksi. Subsidi, jaminan harga minimum, dan akses pendanaan dengan bunga rendah dapat menjadi cara untuk mendukung petani.

Di sisi lain, sistem logistik dan distribusi pangan juga harus diperbaiki guna mengurangi disparitas harga antar wilayah. Pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen rantai pasok akan membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi distribusi pangan. Kerja sama dengan sektor swasta, lembaga penelitian, dan universitas dapat mendukung pengembangan teknologi pertanian dan inovasi produk pangan.

Selain itu, kebijakan berbasis data yang valid dan terkini tentang produksi, konsumsi, dan stok pangan harus diperkuat. Dengan informasi yang akurat, pemerintah dapat merencanakan dan mengevaluasi kebijakan dengan lebih efektif.

Catatan Utama

Kebijakan penghentian impor empat komoditas pangan merupakan langkah ambisius yang membutuhkan dukungan menyeluruh dari berbagai sektor. Keberhasilannya bergantung pada kemampuan pemerintah untuk meningkatkan kapasitas produksi domestik, memperbaiki infrastruktur, dan memastikan stabilitas pasokan serta harga di pasar.

Tanpa upaya nyata dan konsisten, kebijakan ini berisiko menjadi wacana yang sulit direalisasikan. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dan berorientasi pada hasil harus menjadi prioritas utama untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan di Indonesia.